Pantau - Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional secara bertahap dari 14,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022 menjadi 12,5 persen pada 2029, sebelum mencapai 8 persen pada 2045 melalui penguatan infrastruktur, digitalisasi, dan integrasi sistem distribusi barang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempercepat transformasi ekosistem logistik nasional guna meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing perekonomian Indonesia.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.
“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres 41/2026,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pemerintah Siapkan Tiga Strategi untuk Menekan Biaya Logistik
Airlangga menjelaskan bahwa Perpres Nomor 41 Tahun 2026 menjadi dasar pelaksanaan transformasi logistik nasional untuk mencapai target penurunan biaya hingga 2045.
Peraturan tersebut memuat tiga strategi utama yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia.
Ketiga strategi tersebut meliputi:
Penguatan infrastruktur konektivitas, layanan utama jaringan logistik, dan sarana penunjang distribusi barang.
Penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik nasional.
Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta penyedia jasa logistik.
Pemerintah menilai pelaksanaan ketiga strategi tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor agar sistem distribusi barang dapat berjalan lebih efisien.
Digitalisasi NLE Diklaim Pangkas Biaya Logistik hingga 17 Persen
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi layanan logistik secara menyeluruh.
Airlangga menyebut penerapan NLE selama ini telah memberikan dampak terhadap efisiensi kegiatan logistik nasional.
Menurutnya, penggunaan sistem tersebut telah membantu mengurangi biaya logistik hingga 17 persen serta memangkas waktu layanan hingga 73 persen.
Pemerintah berencana memperluas cakupan digitalisasi NLE yang selama ini berfokus pada layanan perizinan antara pelaku usaha dan pemerintah atau business to government (B2G).
Pengembangan juga mencakup integrasi layanan antarlembaga pemerintah atau government to government (G2G).
Perluasan digitalisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keterhubungan layanan dan mempercepat proses administrasi dalam kegiatan distribusi barang.
Pemerintah Kembangkan Pelabuhan Darat dan Transportasi Multimoda
Selain digitalisasi, pemerintah mendorong pengembangan pelabuhan darat atau dry port untuk mendukung efisiensi distribusi barang dari kawasan industri.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
Pengembangan pelabuhan darat tersebut ditujukan untuk mengurangi beban angkutan truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan dengan kawasan industri.
Pemerintah juga memprioritaskan integrasi angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut melalui sistem transportasi multimoda.
Integrasi berbagai moda transportasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman barang dan mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap angkutan jalan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun jaringan logistik yang lebih terhubung antara pusat produksi, kawasan industri, dan jalur distribusi.
Kredit Industri Padat Karya Didorong untuk Peremajaan Armada Truk
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada angkutan truk.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha transportasi mengganti kendaraan yang semakin tua agar produktivitas dan kualitas layanan meningkat.
Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses fasilitas pembiayaan KIPK.
Dengan kebijakan tersebut, pelaku usaha angkutan truk memperoleh kesempatan mendapatkan dukungan pembiayaan untuk memperbarui armada operasional.
Pemerintah juga memperkuat kapasitas tenaga kerja sektor logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kemampuan penyedia jasa.
Program peningkatan kompetensi tersebut ditujukan agar tenaga kerja dan perusahaan logistik mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital.
Airlangga Optimistis Biaya Logistik Turun Jadi 8 Persen pada 2045
Airlangga menyatakan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mencapai target penurunan biaya logistik nasional.
Pemerintah menargetkan biaya logistik yang tercatat sebesar 14,29 persen terhadap PDB pada 2022 dapat ditekan menjadi 12,5 persen pada 2029.
Dalam jangka panjang, target tersebut akan dilanjutkan hingga mencapai 8 persen terhadap PDB pada 2045.
Menurut Airlangga, penurunan biaya logistik diharapkan dapat memperkuat daya saing produk ekspor sekaligus mendukung keterjangkauan harga barang di pasar domestik.
“Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
