Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) resmi meluncurkan Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) untuk memperluas akses layanan keuangan, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data, dan mendukung target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada 2045.
Peluncuran Dashboard IKAD berlangsung di Jakarta, Senin (19/10/2026), melalui kerja sama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan RISE Indonesia.
Dashboard tersebut dirancang sebagai instrumen pendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang memungkinkan pemerintah memantau kondisi akses keuangan hingga tingkat kabupaten dan kota.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa peluncuran IKAD menjadi langkah penting dalam membangun model perencanaan pembangunan nasional yang berangkat dari kebutuhan daerah.
"Hari-hari ini kita selalu membuat sejarah baru, sejarah baru yang menjadi model bagi pembangunan nasional kita. Bukan hanya jadi model keuangan nasional kita, tapi juga jadi model bagi pembangunan di negara lain," ujar Rachmat dalam acara peluncuran Dashboard IKAD di Jakarta.
Melalui pemanfaatan data yang lebih terperinci, pemerintah berharap kebijakan perluasan akses keuangan dapat disusun secara tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dashboard IKAD Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
Rachmat menjelaskan bahwa Dashboard IKAD dikembangkan untuk memperkuat hubungan antara pengukuran akses keuangan, kebutuhan masyarakat, dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, perencanaan pembangunan nasional harus berangkat dari kondisi dan kebutuhan daerah karena berbagai persoalan serta potensi ekonomi Indonesia berada di wilayah tersebut.
"Dasbor ini penting sekali, dasbor untuk akses keuangan daerah. Karena semua hal yang terjadi di Indonesia, mulainya dari daerah. Perencanaan yang direncanakan di kantor ini pun pertama-tama harus bersumber dari daerah. Yang ingin kita capai bukan sekadar perluasan akses, melainkan bagaimana layanan keuangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian daerah," ungkap Rachmat.
Dashboard IKAD memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan sekaligus mengetahui wilayah atau kelompok masyarakat yang masih membutuhkan perluasan layanan.
Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun program intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Bappenas menekankan bahwa perluasan akses keuangan tidak hanya bertujuan meningkatkan ketersediaan layanan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi produktif.
Akses pembiayaan, misalnya, dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi kebutuhan modal serta mengembangkan kegiatan usaha.
Sementara itu, kemudahan layanan pembayaran dapat mendukung kelancaran transaksi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Layanan tabungan dan asuransi juga dinilai penting untuk membantu masyarakat mengelola keuangan, mempersiapkan kebutuhan masa depan, dan menghadapi risiko finansial.
Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan 98 Persen pada 2045
Pemerintah menetapkan target inklusi keuangan nasional mencapai 98 persen pada 2045 sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka panjang Indonesia.
Inklusi keuangan juga menjadi salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan nasional.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam penyusunan serta pelaksanaan program.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya sinergi kebijakan antarlembaga agar perluasan akses keuangan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Airlangga, IKAD tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyajian data, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi agar tidak ada daerah yang tertinggal.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menyoroti pentingnya pemanfaatan hasil pengukuran IKAD dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Bima berharap indikator tersebut dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses layanan keuangan.
Hingga peluncuran Dashboard IKAD, sebanyak 38 provinsi dan 341 kabupaten/kota telah memasukkan indikator inklusi keuangan atau IKAD ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hasil pengukuran akses keuangan digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan daerah.
Pemerintah juga telah menyusun panduan nomenklatur subkegiatan lintas urusan terkait inklusi keuangan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Dashboard IKAD Dilengkapi Tiga Fitur Utama
Dashboard IKAD dikembangkan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan atau decision-support tool yang menyajikan data akses keuangan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Sistem tersebut memiliki tiga fitur utama, yakni Peta Wilayah, Analisis Wilayah, dan Kalkulator Simulasi.
Fitur Peta Wilayah memungkinkan pengguna mengidentifikasi kondisi akses keuangan di berbagai daerah serta melihat perbedaan tingkat akses layanan keuangan antarwilayah.
Melalui fitur tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai persebaran akses keuangan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Sementara itu, fitur Analisis Wilayah menyediakan informasi mengenai skor dan posisi suatu daerah berdasarkan hasil pengukuran IKAD.
Analisis tersebut menggunakan 14 subindikator pembentuk IKAD untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat dalam penyusunan program dan kebijakan daerah.
Adapun fitur Kalkulator Simulasi memungkinkan pengguna menganalisis potensi perubahan skor IKAD melalui simulasi perubahan nilai pada 14 subindikator tersebut.
Dengan fitur ini, pemerintah daerah dapat memperkirakan pengaruh perubahan indikator tertentu terhadap skor IKAD sebelum menentukan prioritas intervensi kebijakan.
Ketiga fitur tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah memanfaatkan data secara lebih optimal, mulai dari identifikasi persoalan hingga evaluasi pelaksanaan program inklusi keuangan.
OJK Dorong Pemanfaatan IKAD Melalui TPAKD
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa peningkatan akses layanan keuangan harus diikuti dengan pemanfaatan yang produktif oleh masyarakat dan pelaku usaha.
OJK akan mendorong penggunaan Dashboard IKAD melalui penguatan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan peningkatan keterlibatan industri jasa keuangan.
"OJK berperan penting dalam mendorong pemanfaatan IKAD melalui penguatan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan keterlibatan industri jasa keuangan. Sinergi TPAKD, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan menjadi penting agar layanan keuangan yang tersedia dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha serta mendukung pengembangan perekonomian daerah," ujar Friderica.
Melalui koordinasi tersebut, OJK berharap penyediaan layanan keuangan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik perekonomian masing-masing daerah.
Keterlibatan industri jasa keuangan juga diharapkan memperluas pemanfaatan layanan pembiayaan, pembayaran, tabungan, dan asuransi untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Bappenas Tekankan Integrasi Data dengan Kebijakan Pembangunan
Rachmat Pambudy menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan Dashboard IKAD bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan hasil pengukuran menjadi kebijakan pembangunan yang konkret.
Menurutnya, kerja sama berbagai pihak dalam penyediaan data dan penyusunan program intervensi daerah menjadi bagian penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan nasional.
"Integrasi IKAD ke dokumen perencanaan daerah untuk memastikan penerjemahan data menjadi kebijakan. Sinergi multi pihak dalam penyediaan data dan merumuskan intervensi kebijakan daerah. Dari sinilah kebijakan ini akan menjadi dasar perencanaan nasional. Semoga Dashboard IKAD bermanfaat dalam meningkatkan inklusi keuangan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Rachmat.
Bappenas berharap pemanfaatan Dashboard IKAD dapat membantu pemerintah pusat dan daerah menyusun program perluasan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan akses pembiayaan dan layanan keuangan juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui peluncuran Dashboard IKAD, pemerintah berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data sekaligus mempercepat pemerataan layanan keuangan di seluruh Indonesia.
Pemanfaatan instrumen tersebut diharapkan turut mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada 2045 serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
