Pantau - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, memperketat pengawasan pasokan dan harga cabai serta mengusut dugaan pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri meminta seluruh perangkat daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan instansi terkait memperkuat koordinasi guna memastikan ketersediaan pangan serta penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Samarinda, Selasa (20/10/2026).
"Dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, yakni ketersediaan dan harga komoditas cabai serta indikasi modus pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU," kata Saefuddin.
Harga Cabai di Samarinda Melonjak hingga Rp91.300 per Kilogram
Pemerintah Kota Samarinda mencatat sejumlah komoditas pangan masih dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Samarinda Nadya Turisna menjelaskan bahwa salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah beras premium merek Bengawan.
Harga beras tersebut mencapai Rp17.500 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan sebesar Rp15.400 per kilogram.
Selain beras, komoditas cabai menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena mengalami lonjakan harga akibat kendala distribusi.
Harga rata-rata cabai tiung di Samarinda tercatat mencapai Rp91.300 per kilogram.
Sementara itu, harga cabai keriting mencapai Rp91.000 per kilogram dan cabai merah besar berada pada kisaran Rp73.500 per kilogram.
Harga cabai rawit juga mengalami fluktuasi cukup tinggi dengan kisaran Rp80.000 hingga Rp88.500 per kilogram.
Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut menjadi perhatian TPID karena berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
Stok Beras Samarinda Diperkirakan Cukup untuk Enam Bulan
Di tengah kenaikan harga beberapa komoditas, Pemerintah Kota Samarinda memastikan ketersediaan sejumlah bahan pangan pokok masih dalam kondisi mencukupi.
Stok beras di Samarinda tercatat sebanyak 5.839 ton yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.
Persediaan minyak goreng diperkirakan masih mencukupi kebutuhan selama empat bulan.
Sementara itu, stok daging sapi dan telur ayam diperkirakan tersedia untuk memenuhi kebutuhan selama dua hingga tiga bulan.
Perusahaan Daerah Varia Niaga juga melaporkan ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang dikelola perusahaan tersebut.
Stok ayam beku tercatat sebanyak delapan ton dengan tambahan pesanan sebanyak 30 ton.
Selain itu, tersedia stok bebek sebanyak 2,5 ton, ikan bandeng 45 ton, serta telur omega sebanyak 17.000 butir.
BUMD tersebut juga sedang menjajaki tambahan pasokan beras medium dari Lamongan, Jawa Timur, dan Sulawesi untuk memperkuat ketersediaan pangan di Samarinda.
Pemkot Samarinda Gelar Gerakan Pangan Murah di Loa Buah
Sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (21/10/2026) di Kelurahan Loa Buah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog serta fasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Musim Hujan Mundur, Petani Cabai Diminta Jaga Produksi
Selain persoalan distribusi pangan, kondisi cuaca turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian.
BMKG Samarinda melaporkan kualitas udara selama sepekan terakhir berada dalam kategori tidak sehat akibat sebaran asap dan titik panas dari arah selatan.
BMKG juga memperkirakan awal musim hujan mengalami kemunduran sekitar satu bulan, yakni hingga awal atau pertengahan November 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Saefuddin meminta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) meningkatkan pendampingan kepada petani.
Pendampingan tersebut terutama diarahkan untuk menjaga keberlanjutan produksi cabai lokal di tengah perubahan kondisi cuaca.
Pemerintah daerah berharap produksi cabai lokal tetap terjaga sehingga pasokan di pasar tidak semakin terganggu.
Antrean BBM Subsidi di Samarinda Dipicu Pergeseran Konsumsi dan Keterbatasan Kuota
Selain harga pangan, Pemerintah Kota Samarinda menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menjual BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar.
Perwakilan Pertamina Depot Samarinda menjelaskan bahwa salah satu penyebab antrean adalah tingginya perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Kondisi tersebut mendorong pergeseran konsumsi masyarakat dari Pertamax ke BBM bersubsidi dengan peningkatan mencapai 9,6 persen.
Persoalan distribusi juga dipengaruhi keterbatasan kuota BBM yang ditetapkan untuk Kalimantan Timur pada 2026.
Berdasarkan laporan Pertamina, usulan kuota BBM Kalimantan Timur sebesar 1.034.972 kiloliter hanya disetujui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebanyak 508.400 kiloliter.
Jumlah tersebut kurang dari separuh kuota yang diusulkan sehingga menambah tekanan terhadap pasokan BBM bersubsidi.
Keterbatasan tersebut juga terjadi di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat.
Pertamina Terapkan Layanan SPBU 24 Jam untuk Kurangi Antrean
Untuk mengurangi antrean kendaraan, Pertamina menerapkan pelayanan selama 24 jam di sejumlah SPBU di Samarinda.
SPBU yang telah menerapkan operasional sepanjang hari berada di kawasan Kusuma Bangsa, Slamet Riyadi, dan Wahid Hasyim.
Pertamina juga merencanakan penerapan layanan serupa di kawasan Sungai Siring.
Selain memperpanjang jam pelayanan, Pertamina akan menambah fasilitas nosel pengisian BBM di SPBU Rapak Indah dan Kebaktian.
Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi jangka pendek untuk memperlancar pelayanan dan mengurangi penumpukan kendaraan.
Pemkot Samarinda Usut Dugaan Pengetap BBM Subsidi di SPBU
Di tengah upaya memperbaiki pelayanan, Pertamina menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang.
Kendaraan tersebut diduga melakukan pengisian BBM dengan volume sekitar 25 hingga 60 liter per hari meskipun tidak berhak menerima subsidi.
Praktik tersebut dikenal sebagai aktivitas pengetapan BBM yang berpotensi mengganggu distribusi bahan bakar bersubsidi kepada masyarakat.
Saefuddin meminta Dinas Perhubungan dan kepolisian bekerja sama untuk mengidentifikasi kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang.
Data kendaraan tersebut akan digunakan sebagai dasar pemantauan langsung di lapangan.
“Jika berlangsung tiga sampai empat hari berturut-turut, ini patut dicermati sebagai modus. Saya minta data kendaraan tersebut diidentifikasi untuk pemantauan bersama di lapangan agar distribusi adil bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kota Samarinda meminta seluruh instansi terkait menindaklanjuti hasil evaluasi secara terkoordinasi untuk menjaga kestabilan harga pangan dan mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
