Pantau - Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono menilai perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh cukup baik selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun menghadapi tekanan global dan domestik.
Namun, Adhitya mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti perbaikan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang menghadapi peningkatan biaya hidup.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja formal, menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, serta memperbaiki efektivitas kebijakan ekonomi.
Pengamat Nilai Ekonomi Indonesia Masih Mampu Bertumbuh
Adhitya mengatakan kinerja perekonomian Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemampuan bertahan di tengah berbagai tantangan.
Meski demikian, ia menilai pemerintah masih memiliki sejumlah persoalan yang harus diselesaikan agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
"Secara keseluruhan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dengan cermat memahami dan menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan," kata Adhitya di Jember, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengukuran efektivitas kebijakan yang diterapkan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari indikator makroekonomi apabila kondisi keuangan rumah tangga belum mengalami perbaikan.
Daya Beli Kelas Menengah Masih Menghadapi Tekanan
Adhitya menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama perekonomian Indonesia adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat yang belum sebanding dengan kenaikan biaya hidup.
Kondisi tersebut terutama dirasakan kelompok kelas menengah yang harus menghadapi peningkatan kebutuhan sehari-hari dan beban cicilan.
"Karena persoalannya bukan semata hanya harga pangan yang meningkat atau suku bunga yang masih relatif tinggi, tetapi juga karena pertumbuhan pendapatan masyarakat yang belum mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup," tuturnya.
Ketika pendapatan nominal meningkat lebih lambat dibandingkan biaya hidup, pendapatan yang dapat digunakan masyarakat setelah memenuhi kebutuhan utama menjadi semakin terbatas.
Situasi tersebut dapat mendorong rumah tangga mengurangi pengeluaran, menunda pembelian barang, atau memilih produk dan layanan dengan harga lebih rendah.
Menurut Adhitya, tekanan terhadap daya beli perlu menjadi perhatian pemerintah karena berhubungan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat.
Bantuan Sosial Belum Sepenuhnya Menjangkau Kelas Menengah
Adhitya mengakui pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan.
Namun, ia menilai sebagian masyarakat kelas menengah masih menghadapi tekanan ekonomi karena tidak termasuk kelompok penerima bantuan sosial jangka pendek.
Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga dan kewajiban cicilan terus meningkat.
Kondisi tersebut membuat sebagian kelompok masyarakat harus menyesuaikan pola konsumsi meskipun perekonomian secara keseluruhan masih mengalami pertumbuhan.
Adhitya menilai kebijakan ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik.
Pemerintah Diminta Perbanyak Lapangan Kerja Formal
Menurut Adhitya, upaya memperbaiki daya beli tidak cukup hanya dilakukan melalui pengendalian inflasi dan pemberian stimulus konsumsi sementara.
Pemerintah juga perlu memperluas kesempatan kerja formal yang menawarkan pendapatan lebih baik bagi masyarakat.
"Menurut saya, kebijakan pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pengendalian inflasi atau pemberian stimulus konsumsi yang sifatnya sementara, namun yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja formal dengan pendapatan yang lebih baik," katanya.
Ia menilai peningkatan kualitas lapangan kerja menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pendapatan rumah tangga.
Dengan pendapatan yang lebih baik, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga aktivitas konsumsi.
Pengamat Dorong Evaluasi Pajak dan Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tersebut juga meminta pemerintah terus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, Adhitya mendorong evaluasi terhadap beban perpajakan yang ditanggung kelompok kelas menengah.
Menurutnya, kebijakan fiskal dan moneter perlu dijalankan secara selaras agar upaya menjaga stabilitas ekonomi tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap konsumsi dan kegiatan usaha.
"Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa terlalu membebani aktivitas konsumsi dan dunia usaha," ujarnya.
Adhitya menekankan bahwa perbaikan daya beli, penciptaan pekerjaan formal, dan efektivitas kebijakan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melanjutkan agenda pembangunan ekonomi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
