Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memaparkan 13 capaian dan kebijakan strategis selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari stabilisasi harga pangan, peningkatan kesejahteraan petani, hingga penguatan swasembada pangan nasional.
Zulhas menyatakan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, penjagaan pasokan, stabilisasi harga, pembenahan distribusi, serta pengurangan biaya produksi pertanian.
Berbagai kebijakan tersebut dijalankan di tengah tantangan kenaikan harga pangan dunia dengan tujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
"Selama dua tahun ini, upaya kami bukan hanya memastikan produksi pangan meningkat. Pasokan dan harga harus dijaga, biaya produksi petani ditekan, dan distribusi dibenahi agar manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pemerintah Klaim Harga Pangan Stabil dan Cadangan Beras Capai 4,5 Juta Ton
Capaian pertama yang dipaparkan Zulhas adalah stabilitas harga sejumlah komoditas pangan utama, termasuk telur ayam ras, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras medium, serta beras premium.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, harga telur ayam ras berada di kisaran Rp26.715 per kilogram, sedangkan beras SPHP tercatat sekitar Rp12.185 per kilogram.
Sementara itu, harga beras medium berada di kisaran Rp14.009 per kilogram dan beras premium sekitar Rp15.683 per kilogram.
Pemerintah menggunakan angka tersebut sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kondisi harga pangan nasional.
Capaian kedua adalah penguatan cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengantisipasi gangguan pasokan.
Cadangan beras pemerintah tercatat mencapai sekitar 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026, setelah sebelumnya sempat menyentuh 5 juta ton pada April 2026.
Untuk mendukung pengelolaan cadangan pangan, pemerintah juga mengawal pembangunan 100 gudang baru Bulog di berbagai daerah.
Pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan stok beras nasional sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi gangguan distribusi.
Nilai Tukar Petani Tertinggi dalam 34 Tahun, Sektor Pertanian Tumbuh 5,74 Persen
Capaian ketiga adalah peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai angka 131 pada 2026.
Menurut pemerintah, angka tersebut merupakan capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir dan menjadi salah satu indikator peningkatan daya beli serta kesejahteraan petani.
Capaian keempat berasal dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian sebesar 5,74 persen pada 2025.
Pemerintah menyebut pertumbuhan tersebut sebagai yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir dan mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pertanian.
Sementara itu, capaian kelima berkaitan dengan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk sejumlah komoditas pertanian.
Pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram pada 2025 untuk memberikan perlindungan terhadap risiko penurunan harga saat musim panen.
Selain gabah, HPP jagung di tingkat petani juga dinaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram dengan tetap memperhatikan persyaratan mutu yang telah ditetapkan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian harga sekaligus menjaga pendapatan petani dari hasil produksi pertanian.
Zulhas Pangkas Aturan Distribusi dan Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen
Capaian keenam adalah penyederhanaan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya dinilai memiliki prosedur panjang dan melibatkan banyak ketentuan.
Zulhas menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sebelumnya mencakup 145 aturan yang kemudian disederhanakan melalui penerbitan satu Peraturan Presiden.
"Yang sebelumnya penyaluran pupuk berlapis, 145 aturan. Tata kelola disederhanakan melalui penerbitan satu Perpres, sehingga rantai distribusi menjadi lebih langsung kepada petani," ujar dia.
Pemerintah juga melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu saluran penjualan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Pelibatan koperasi tersebut bertujuan memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi sekaligus memperpendek jalur distribusi.
Capaian ketujuh adalah penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang mulai diberlakukan sejak 22 Oktober 2025.
"Harga pupuk urea turun 20 persen, dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg," ungkapnya.
Penurunan harga tersebut diarahkan untuk mengurangi beban biaya produksi petani dan mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian.
Pemerintah Sebut Delapan Komoditas Pangan Telah Swasembada
Capaian kedelapan adalah keberhasilan swasembada delapan komoditas pangan utama yang diklaim pemerintah melalui penguatan produksi dan pembenahan tata kelola sektor pangan.
Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah.
Zulhas menyatakan pencapaian tersebut merupakan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi dalam negeri.
Capaian kesembilan adalah pengembangan sentra produksi garam seluas 2.000 hektare di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi garam nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Pemerintah mencatat kebutuhan impor garam Indonesia mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun sehingga penguatan produksi domestik menjadi salah satu prioritas kebijakan.
Pengembangan sentra garam di Rote Ndao merupakan bagian dari upaya memperbesar kapasitas produksi nasional untuk memenuhi kebutuhan industri dan sektor terkait.
Pemerintah Perketat Alih Fungsi Lahan Sawah dan Perkuat Registri Karbon
Capaian kesepuluh adalah penguatan perlindungan lahan pertanian melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan diarahkan untuk meningkatkan pengendalian perubahan fungsi lahan sawah menjadi penggunaan nonpertanian.
Kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan lahan produksi pangan dalam jangka panjang sekaligus mendukung keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
Capaian kesebelas adalah peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk membenahi tata kelola pencatatan unit karbon nasional.
Sistem tersebut dikembangkan untuk mengintegrasikan pencatatan unit karbon yang sebelumnya dilakukan melalui sejumlah sistem terpisah.
Zulhas menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan model data karbon internasional Climate Data Steering Committee (CDSC) dalam sistem registri karbon nasional yang telah beroperasi.
"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan model data karbon internasional Climate Data Steering Committee (CDSC) dalam sistem registri karbon nasional yang beroperasi, memperkuat transparansi dan keterlacakan unit karbon," tuturnya.
Pengembangan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan integrasi data dalam pengelolaan unit karbon nasional.
Pemerintah Siapkan 24 Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik
Capaian kedua belas adalah persiapan pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy (WtE) di 24 lokasi.
Program tersebut disiapkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi peningkatan timbunan sampah dan keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA).
Melalui fasilitas PSEL, pemerintah berharap sampah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik sekaligus mengurangi volume sampah yang harus ditampung di TPA.
Pengembangan fasilitas tersebut masih berada dalam tahap persiapan dan pelaksanaan sehingga manfaatnya akan bergantung pada realisasi pembangunan serta pengoperasian fasilitas.
Sementara itu, capaian ketiga belas adalah penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya.
Koordinasi tersebut mencakup penguatan cadangan pangan, pembangunan infrastruktur penyimpanan, perlindungan lahan sawah, pembenahan distribusi, pengelolaan sampah, hingga pengembangan tata kelola karbon.
Zulhas menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut perlu dijalankan secara terpadu agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
"Penguatan cadangan pangan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lahan sawah, hingga pengelolaan sampah dan tata kelola karbon perlu berjalan beriringan. Semua itu kami kawal bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," ucapnya.
Secara keseluruhan, 13 capaian dan kebijakan yang dipaparkan Zulhas mencakup stabilisasi harga, peningkatan produksi, perlindungan petani, penguatan cadangan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan lingkungan.
Meski sejumlah program telah menunjukkan hasil berdasarkan data pemerintah, beberapa kebijakan lainnya masih berada dalam tahap pengembangan atau pelaksanaan, termasuk pembangunan gudang Bulog, pengembangan sentra garam, dan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
- Penulis :
- Shila Glorya
