Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan penyaluran kredit atau pinjaman produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia.
Target tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perluasan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah alokasi kredit dan membaginya ke berbagai sektor berdasarkan kebutuhan pembiayaan masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, peningkatan penyaluran kredit juga perlu disertai penguatan literasi keuangan agar masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara lebih baik.
"Jadi nanti kita akan menambahkan lagi (kredit) dan membagi kepada sektornya masing-masing karena Bapak Presiden kan minta agar ujungnya masyarakat punya literasi keuangan dan punya uang untuk spending (belanja)," ujar Airlangga.
Pemerintah Siapkan KUR Rp300 Triliun dan Pembiayaan Perumahan Rp50 Triliun
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen utama untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.
Program KUR yang telah disiapkan pemerintah memiliki plafon pembiayaan mencapai Rp300 triliun.
Selain itu, pemerintah juga telah menambahkan alokasi pembiayaan sebesar Rp50 triliun untuk sektor perumahan.
Dengan demikian, total pembiayaan dari kedua komponen tersebut mencapai Rp350 triliun.
Apabila kedua alokasi tersebut diperhitungkan dalam target Rp400 triliun pada 2027, masih terdapat selisih sebesar Rp50 triliun yang perlu ditentukan penggunaannya.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci pembagian keseluruhan target kredit tersebut maupun kepastian skema pembiayaan yang akan digunakan.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu mengkaji kebutuhan pembiayaan di masing-masing sektor sebelum menetapkan besaran tambahan kredit.
Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran pembiayaan produktif dapat diarahkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dukungan permodalan.
Airlangga Buka Peluang Skema Kredit Selain KUR
Airlangga menyebutkan bahwa KUR dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk merealisasikan target penyaluran kredit Rp400 triliun pada 2027.
Namun, pemerintah tidak menutup kemungkinan menggunakan skema pembiayaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kredit produktif masyarakat.
"Salah satunya. Nanti kita lihat yang lain kita bisa tambahkan," kata Airlangga ketika menjelaskan kemungkinan penggunaan instrumen pembiayaan tambahan.
Menurutnya, pemerintah masih akan mempertimbangkan berbagai mekanisme penyaluran kredit sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor ekonomi.
Selain KUR dan pembiayaan perumahan, pemerintah juga membuka kemungkinan penyaluran kredit melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Program koperasi tersebut menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
"Nanti kita lihat yang penting termasuk Kopdes kan itu untuk kebutuhan masyarakat. Nanti kita lihat ya," ujar Airlangga.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara terperinci mekanisme penyaluran kredit melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Besaran alokasi pembiayaan yang kemungkinan akan disalurkan melalui koperasi tersebut juga belum diumumkan.
Prabowo Targetkan Kredit Rp400 Triliun Jangkau 28 Juta Keluarga
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target penyaluran pinjaman produktif sebesar Rp400 triliun pada 2027 untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga di Indonesia.
Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026.
Acara tersebut berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa program perluasan akses pembiayaan tersebut diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan permodalan dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
Kelompok sasaran program mencakup petani, nelayan, masyarakat pedesaan, serta penduduk yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Selain itu, pemerintah juga menargetkan masyarakat di daerah terpencil dan kelompok berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perkotaan.
Dengan sasaran tersebut, program pembiayaan produktif diharapkan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai sektor ekonomi dan wilayah Indonesia.
"Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, Insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan (untuk, red.) mereka yang berpenghasilan rendah. Ini nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga, kalau dengan istri dan anak, itu berarti dikali 4, kurang lebih 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang," kata Prabowo.
Presiden memperkirakan bahwa apabila setiap keluarga terdiri atas sekitar empat orang, program tersebut berpotensi memberikan manfaat kepada kurang lebih 100 juta penduduk Indonesia.
Rata-Rata Pembiayaan Setara Rp14,29 Juta per Keluarga
Berdasarkan target penyaluran kredit sebesar Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga, nilai pembiayaan tersebut secara matematis setara dengan rata-rata sekitar Rp14,29 juta per keluarga.
Namun, angka tersebut bukan merupakan besaran pinjaman yang telah ditetapkan pemerintah untuk setiap penerima manfaat.
Jumlah kredit yang nantinya dapat diperoleh masyarakat masih bergantung pada kebutuhan pembiayaan, mekanisme penyaluran, serta ketentuan program yang akan ditetapkan.
Pemerintah juga belum mengumumkan secara terperinci pembagian alokasi kredit berdasarkan kelompok penerima manfaat maupun sektor ekonomi.
Airlangga menegaskan bahwa pengkajian kebutuhan pembiayaan akan terus dilakukan untuk memastikan tambahan kredit dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain memperluas akses permodalan, pemerintah menempatkan peningkatan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Melalui perluasan pembiayaan produktif, pemerintah berharap masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan.
Dengan target penyaluran hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah berupaya memperluas jangkauan kredit produktif kepada sekitar 28 juta keluarga sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
