Pantau - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta lima pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru dilantik untuk memperkuat koordinasi lintas unit serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Arahan tersebut disampaikan Suahasil dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Suahasil menegaskan bahwa setiap direktorat jenderal dan unit kerja di Kemenkeu harus mampu menerjemahkan arah kebijakan pemerintah menjadi langkah kerja yang konkret melalui koordinasi dan kolaborasi antarlembaga.
Menurutnya, berbagai tanggung jawab Kementerian Keuangan tidak dapat diselesaikan secara terpisah oleh masing-masing unit organisasi karena membutuhkan keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak.
"Tidak ada tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dapat dikerjakan hanya oleh kotak yang Anda isi sendiri. Karena itu, kita akan terus melanjutkan upaya bekerja bersama," ujar Suahasil.
Dalam pelantikan tersebut, lima pejabat yang mendapatkan jabatan baru terdiri atas satu sekretaris jenderal, dua direktur jenderal, serta dua staf ahli Menteri Keuangan.
Dirjen Perbendaharaan Diminta Percepat Modernisasi Pengelolaan Kas Negara
Suahasil secara khusus meminta Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu yang baru dilantik, Tri Budhianto, untuk melanjutkan transformasi pengelolaan perbendaharaan negara menuju sistem operasi yang lebih modern.
Transformasi tersebut diarahkan pada penerapan modern treasury operations guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan perbendaharaan negara.
Menurut Suahasil, modernisasi perbendaharaan harus didukung penguatan digitalisasi, peningkatan tata kelola, serta penyempurnaan proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Ia menekankan bahwa pengelolaan kas negara tidak hanya berkaitan dengan kegiatan internal Kementerian Keuangan, tetapi juga mencakup hubungan keuangan dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
"Modern treasury operations itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kas negara berinteraksi dengan seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna dari anggaran dan berinteraksi dengan seluruh pemerintah daerah yang kita memberikan transfer anggaran dari APBN," kata Suahasil.
Melalui transformasi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kas negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah.
Modernisasi juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkeu dengan kementerian dan lembaga pengguna anggaran serta pemerintah daerah yang menerima transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nufransa Wira Sakti Diminta Benahi Kebijakan Transfer ke Daerah
Selain memberikan arahan kepada Dirjen Perbendaharaan, Suahasil meminta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang baru dilantik, Nufransa Wira Sakti, untuk terus memperbaiki desain kebijakan transfer ke daerah (TKD).
Perbaikan tersebut mencakup penguatan tata kelola, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Suahasil menegaskan bahwa APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan negara kepada masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang saling terhubung diperlukan agar belanja negara dapat memberikan manfaat lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
"Manfaat belanja pemerintah harus dilihat secara utuh baik melalui transfer (TKD) maupun belanja APBD maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terus perbaiki desain transfer dan tata kelola," tegas Suahasil.
Ia juga meminta DJPK untuk semakin aktif memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan kebijakan fiskal.
Dukungan tersebut harus mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang dihadapi setiap daerah agar kebijakan transfer anggaran dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
Suahasil menekankan bahwa manfaat belanja pemerintah perlu dinilai secara menyeluruh, baik melalui transfer ke daerah, belanja APBD, maupun belanja langsung pemerintah pusat yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.
Staf Ahli Kemenkeu Diminta Perkuat Analisis Ekonomi dan Pengawasan Pajak
Suahasil turut memberikan arahan kepada dua staf ahli Menteri Keuangan yang baru dilantik untuk memperkuat dukungan terhadap proses pengambilan keputusan di Kementerian Keuangan.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Hidayat Amir, diminta memperluas cakupan analisis terhadap perkembangan ekonomi global dan dinamika geopolitik.
Hidayat juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai sumber tekanan yang berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia serta faktor-faktor yang mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Selain memperkuat analisis ekonomi makro, Hidayat diminta berkontribusi dalam penguatan diplomasi ekonomi Indonesia melalui berbagai forum internasional.
Menurut Suahasil, pemahaman terhadap perkembangan geopolitik, kondisi ekonomi internasional, dan ketahanan ekonomi nasional menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal pemerintah.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Neilmaldrin Noor, diminta memperkuat efektivitas sistem dan pelaksanaan pengawasan perpajakan.
Penguatan pengawasan tersebut diarahkan untuk mendukung pengamanan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperluas basis perpajakan nasional.
Suahasil menekankan bahwa analisis pengawasan perpajakan tidak boleh hanya berfokus pada satu unit kerja atau satu aspek administrasi perpajakan.
Menurutnya, pengawasan pajak perlu mempertimbangkan hubungan antara kebijakan perpajakan dengan aktivitas ekonomi, kegiatan perdagangan, serta kebijakan yang dijalankan berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pendekatan lintas unit tersebut diperlukan agar pengawasan perpajakan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan negara.
Daftar Lima Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan yang Baru Dilantik
Dalam acara pelantikan di Jakarta, Jumat (23/10/2026), lima pejabat pimpinan tinggi madya resmi menempati jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan.
Astera Primanto Bhakti dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab mendukung koordinasi dan pelaksanaan tugas organisasi kementerian.
Tri Budhianto dilantik sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan arahan untuk melanjutkan transformasi modernisasi operasi perbendaharaan negara.
Nufransa Wira Sakti dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan fokus pada perbaikan desain transfer ke daerah, tata kelola, serta efektivitas desentralisasi fiskal.
Neilmaldrin Noor dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak dengan tugas mendukung penguatan pengawasan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara.
Hidayat Amir dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dengan fokus pada analisis perkembangan ekonomi global, geopolitik, ketahanan ekonomi nasional, dan diplomasi ekonomi.
Suahasil berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sekaligus memperkuat kerja sama dengan unit kerja lainnya.
Melalui arahan tersebut, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam menjalankan kebijakan fiskal, memperbaiki tata kelola keuangan negara, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
- Penulis :
- Shila Glorya
