Pantau - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui desa wisata untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga dan menciptakan pengelolaan destinasi yang lebih seimbang.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Saryadi, mengatakan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pengembangan destinasi yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten.
Pengembangan pariwisata juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang berperan sebagai penggagas sekaligus pengelola destinasi wisata.
"Kita juga mengembangkan CBT, wisata-wisata yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat, salah satu wujudnya ya desa wisata itu," katanya di Bantul, Minggu (25/10/2026).
Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT) tersebut dilakukan melalui pendampingan pengelola desa wisata dan kerja sama dengan berbagai lembaga.
Pemkab Bantul Gandeng Kampus untuk Dampingi Pengelola Desa Wisata
Saryadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memberikan pendampingan kepada pengelola desa wisata meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
"Kalaupun kita tidak punya anggaran kegiatan yang dari APBD, kita punya banyak kerja sama dengan kampus-kampus, dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan pendampingan," ujarnya.
Kerja sama tersebut menjadi salah satu cara pemerintah daerah mendukung pengembangan kemampuan pengelola destinasi wisata berbasis masyarakat.
Selain pendampingan, pemerintah juga melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah desa wisata untuk menentukan kebutuhan pengembangannya.
Kegiatan tersebut melibatkan forum kepariwisataan Kabupaten Bantul yang terdiri atas berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Empat Desa Wisata di Bantul Masuk Kandidat Pengembangan Prioritas
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah meninjau sejumlah desa wisata yang dinilai memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan lebih optimal.
Empat lokasi yang telah dikunjungi meliputi Desa Wisata Jagalan, Desa Wisata Pleret, Desa Wisata Kajii di Gilangharjo, serta desa wisata di wilayah Kapanewon Sedayu.
Menurut Saryadi, keempat desa wisata tersebut dinilai siap dikembangkan karena memiliki sejumlah pencapaian, termasuk pernah memenangkan perlombaan pariwisata tingkat provinsi.
Meski demikian, pemerintah daerah belum menetapkan destinasi yang akan menjadi prioritas utama.
"Belum diputuskan mana yang mau dipilih dari empat itu. Termasuk juga destinasi unggulan yang lain, misalnya pantai, kemudian gua, itu juga nanti yang kita pilih," ujarnya.
Penentuan destinasi prioritas akan mempertimbangkan potensi pengembangan desa wisata maupun objek wisata unggulan lainnya.
Pengembangan Destinasi Berpeluang Masuk Anggaran 2027
Pemerintah Kabupaten Bantul membuka peluang memberikan dukungan anggaran untuk pengembangan destinasi wisata pada 2027.
Dukungan tersebut dapat mencakup pembangunan fasilitas destinasi, publikasi, hingga kegiatan pemasaran pariwisata.
"Kita dukung lebih optimal, termasuk kalau memungkinkannya tahun depan dianggarkan untuk pembangunan destinasi, untuk publikasi, pemasaran dan sebagainya," katanya.
Saryadi menegaskan bahwa pengembangan destinasi dilakukan untuk membantu desa wisata mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah ingin desa wisata yang masih berkembang dapat meningkatkan kemampuan pengelolaannya hingga mampu berjalan secara mandiri.
Salah satu contoh yang dijadikan acuan adalah Desa Wisata Wukirsari yang dinilai telah berkembang dengan baik.
"Misalnya seperti Desa Wisata Wukirsari itu kan sudah maju, jadi bisa berjalan sendiri. Nah yang lain-lain di bawahnya ini yang perlu kita dorong agar menyusul mereka," katanya.
Pendapatan Desa Wisata Dikelola Langsung oleh Kelompok Masyarakat
Saryadi menjelaskan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat memberikan kewenangan kepada kelompok warga untuk mengembangkan destinasi sekaligus mengelola pendapatannya.
Dalam skema tersebut, masyarakat berperan mulai dari penggagas kegiatan wisata hingga pengelola layanan bagi pengunjung.
Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan wisata menjadi bagian dari pengelolaan kelompok masyarakat setempat.
"Hasil pungutan wisata itu masuk ke mereka, menjadi bagian dari layanan dari mereka dan tidak ada pungutan maupun layanan dari Pemkab," ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, penerimaan dari kegiatan pariwisata berbasis masyarakat tidak dipungut oleh pemerintah kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Bantul akan melanjutkan pendampingan dan penilaian terhadap sejumlah destinasi untuk menentukan prioritas pengembangan berikutnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
