Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga triwulan III atau September 2026 mencapai Rp22,60 triliun atau 83,09 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp27,20 triliun.
Dana transfer pemerintah pusat tersebut disalurkan kepada 25 pemerintah daerah yang terdiri atas 24 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik serta berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Hari Utomo, menjelaskan bahwa realisasi penyaluran TKD menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan distribusi anggaran yang relatif merata di seluruh daerah penerima.
"Untuk dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu sudah Rp22,60 triliun atau sekitar 83,09 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp27,20 triliun," ujar Hari Utomo di Makassar, Selasa.
Menurut Hari, hampir seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran TKD yang mendekati pagu anggaran masing-masing dengan selisih relatif kecil.
Kondisi tersebut menunjukkan kelancaran proses penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sekaligus memperlihatkan bahwa distribusi anggaran tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu.
"Dengan demikian, seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan manfaat dari aliran dana tersebut secara lebih merata," kata Hari Utomo.
Pemprov Sulsel Terima TKD Terbesar, Makassar Capai Rp1,70 Triliun
Berdasarkan data Kementerian Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penerima TKD dengan nilai realisasi terbesar, yakni Rp3,34 triliun dari total pagu anggaran Rp4,06 triliun.
Sementara itu, Kota Makassar mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp1,70 triliun dari pagu Rp2,04 triliun, menjadikannya salah satu daerah dengan nilai penyaluran terbesar di tingkat kabupaten/kota.
Kabupaten Bone juga mencatat realisasi cukup besar, yakni Rp1,49 triliun dari total pagu anggaran Rp1,81 triliun.
Di kawasan Mamminasata, Kabupaten Gowa menerima penyaluran TKD sebesar Rp1,08 triliun dari pagu Rp1,29 triliun.
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mencatat realisasi Rp844,11 miliar dari pagu Rp1,01 triliun, sedangkan Kabupaten Maros menerima Rp813,14 miliar dari pagu Rp972,13 miliar.
Adapun Kabupaten Takalar mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp685,23 miliar dari total pagu anggaran Rp808,12 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa wilayah Mamminasata menjadi salah satu kawasan dengan nilai penyaluran TKD yang cukup besar di Sulawesi Selatan.
Realisasi TKD Wilayah Luwu dan Toraja Mendekati Pagu Anggaran
Di wilayah utara Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp968,14 miliar dari total pagu anggaran Rp1,17 triliun.
Kabupaten Luwu Utara menerima penyaluran sebesar Rp930,64 miliar dari pagu Rp1,08 triliun, sedangkan Kabupaten Luwu mencatat realisasi Rp876,42 miliar dari pagu Rp1,05 triliun.
Sementara itu, Kota Palopo menerima penyaluran TKD sebesar Rp473,34 miliar dari total pagu anggaran Rp576,64 miliar.
Untuk kawasan Toraja, Kabupaten Toraja Utara mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp709,19 miliar dari pagu Rp864,11 miliar.
Kabupaten Tana Toraja menerima penyaluran sebesar Rp627,72 miliar dari total pagu anggaran Rp776,30 miliar.
Perbedaan nilai penyaluran tersebut mengikuti besaran pagu anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing pemerintah daerah.
Penyaluran TKD Ajatappareng dan Wilayah Tengah Sulsel
Di kawasan Ajatappareng, Kabupaten Pinrang mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp821,47 miliar dari total pagu anggaran Rp981,30 miliar.
Kabupaten Enrekang menerima penyaluran sebesar Rp662,84 miliar dari pagu Rp788,12 miliar, sedangkan Kabupaten Barru mencatat realisasi Rp503,11 miliar dari pagu Rp611,12 miliar.
Sementara itu, Kota Parepare menerima penyaluran TKD sebesar Rp427,88 miliar dari total pagu anggaran Rp531,19 miliar.
Di wilayah tengah Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp857,64 miliar dari pagu Rp1,03 triliun.
Kabupaten Soppeng menerima penyaluran sebesar Rp636,35 miliar dari pagu Rp752,91 miliar, sedangkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mencatat realisasi Rp614,02 miliar dari total pagu Rp845,23 miliar.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penyaluran dana transfer pemerintah pusat telah menjangkau berbagai pemerintah daerah dengan besaran anggaran sesuai alokasi masing-masing wilayah.
Realisasi TKD Wilayah Selatan dan Timur Sulsel
Di wilayah selatan dan timur Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp862,34 miliar dari total pagu anggaran Rp1,04 triliun.
Kabupaten Jeneponto menerima penyaluran sebesar Rp793,52 miliar dari pagu Rp950,12 miliar.
Kabupaten Sinjai mencatat realisasi TKD sebesar Rp661,07 miliar dari total pagu anggaran Rp791,94 miliar.
Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Selayar menerima penyaluran sebesar Rp631,93 miliar dari pagu Rp762,66 miliar.
Kabupaten Bantaeng mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp523,74 miliar dari total pagu anggaran Rp642,07 miliar.
Penyaluran anggaran di wilayah tersebut menjadi bagian dari dukungan pembiayaan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah.
DJPb Sulsel Nilai Distribusi Dana Transfer Berjalan Merata
Kanwil DJPb Sulawesi Selatan menilai realisasi penyaluran TKD hingga September 2026 menunjukkan perkembangan positif karena sebagian besar anggaran telah disalurkan kepada pemerintah daerah penerima.
Dengan capaian Rp22,60 triliun atau 83,09 persen dari pagu Rp27,20 triliun, penyaluran dana transfer tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program dan pelayanan publik.
Hari Utomo menjelaskan bahwa distribusi anggaran yang relatif merata menunjukkan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai pagu yang telah ditetapkan.
Dana TKD tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat di 24 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Penulis :
- Shila Glorya
