Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) meluncurkan Circular Economy Steering Group (CE SG) untuk mempercepat transisi ekonomi sirkular di Indonesia yang diproyeksikan berpotensi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp638 triliun pada 2030.
Pembentukan CE SG menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi antarkementerian, lembaga, mitra pembangunan, dan dunia usaha guna mendukung penerapan ekonomi sirkular secara lebih terarah dan terintegrasi.
Platform koordinasi lintas sektor tersebut juga dirancang untuk mempercepat implementasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025–2045.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, mengatakan CE SG diharapkan mampu menyelaraskan berbagai program ekonomi sirkular sekaligus mencegah tumpang tindih kegiatan antarlembaga.
"Saya berharap Circular Economy Steering Group yang akan diresmikan hari ini bisa mewadahi adanya eskalasi inisiatif sirkular yang masif dan juga memitigasi risiko tumpang tindih. Melalui steering group, kita bisa menyelaraskan misi dari berbagai kementerian yang didukung dengan mitra-mitra pembangunan dan tentu saja didukung juga oleh komunitas dunia usaha," ujar Teguh dalam agenda peluncuran CE SG, sebagaimana disampaikan melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, keberadaan CE SG diperlukan agar berbagai kementerian dan lembaga memiliki arah kebijakan yang selaras dalam mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengoptimalkan dukungan dari mitra pembangunan dan pelaku usaha.
Ekonomi Sirkular Berpotensi Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru
Dalam pelaksanaannya, CE SG akan memprioritaskan pengembangan ekonomi sirkular pada lima sektor utama, yakni pangan, plastik kemasan, elektronik, konstruksi, dan tekstil.
Kelima sektor tersebut dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi Produk Domestik Bruto maupun penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Bappenas, lima sektor prioritas ekonomi sirkular tersebut berkontribusi hampir sepertiga terhadap PDB Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 43 juta orang pada 2019.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan potensi pengembangan ekonomi sirkular untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
Kajian pengembangan RAN-ES memperkirakan transisi menuju ekonomi sirkular dapat memberikan tambahan PDB Indonesia hingga Rp638 triliun pada 2030.
Selain itu, penerapan ekonomi sirkular diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun yang sama.
Dari sisi lingkungan, transisi tersebut diperkirakan dapat mengurangi timbulan sampah sebesar 18–52 persen serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 126 juta ton.
Teguh menegaskan bahwa penerapan ekonomi sirkular tidak hanya berorientasi pada penanganan persoalan lingkungan, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
"Penerapan ekonomi sirkular tidak hanya menjadi solusi atas persoalan sampah dan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Untuk memastikan manfaat tersebut dirasakan secara merata, berbagai program dan inisiatif ekonomi sirkular yang dijalankan kementerian/lembaga perlu diselaraskan agar tidak tumpang tindih dan lebih berdampak optimal bagi masyarakat," katanya.
Bappenas Bentuk Kelompok Kerja di Lima Sektor Prioritas
Untuk memperkuat pelaksanaan program, CE SG akan membentuk kelompok kerja atau working groups yang berfokus pada masing-masing sektor prioritas ekonomi sirkular.
Kelompok kerja tersebut akan mempertemukan kementerian dan lembaga terkait dengan mitra pembangunan yang selama ini memberikan dukungan teknis, pertukaran pengalaman, serta masukan dalam pelaksanaan rencana aksi ekonomi sirkular.
Pembentukan kelompok kerja sektoral diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program melalui koordinasi yang lebih terstruktur dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Selain membentuk kelompok kerja, CE SG akan memiliki sekretariat yang bertugas mengoordinasikan keseluruhan kegiatan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Sekretariat tersebut akan menjalankan fungsi penyusunan rencana kerja, konsolidasi data dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta komunikasi antarpihak yang terlibat.
Melalui mekanisme tersebut, pelaksanaan program ekonomi sirkular diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Teguh menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan peluang ekonomi sirkular dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Inilah saatnya kita dapat berkolaborasi menjadi lebih baik dan mencoba menunjukkan bahwa melalui kolaborasi ini kita bisa memastikan adanya kesempatan yang ditimbulkan dari ekonomi sirkular Indonesia untuk mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan pada saat yang sama memastikan setiap sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusianya, dapat terlibat secara aktif," ungkapnya.
Menurut Teguh, pengembangan ekonomi sirkular juga diharapkan mampu mendukung pengurangan kemiskinan dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi berkelanjutan.
Pemerintah Jerman Dukung Penguatan Ekonomi Sirkular Indonesia
Pembentukan CE SG turut memperoleh dukungan melalui kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman dalam pengembangan ekonomi sirkular.
Dukungan tersebut mencakup fasilitasi penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk pembentukan Sekretariat CE SG untuk mendukung pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan program.
Kerja sama teknis tersebut dilaksanakan melalui Kementerian PPN/Bappenas sebagai mitra Pemerintah Indonesia dan diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia & ASEAN.
Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan atas mandat Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).
Direktur Pengembangan Perkotaan GIZ Indonesia & ASEAN, Thomas Foerch, menilai transisi menuju ekonomi sirkular merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen serta kerja sama berkelanjutan dari berbagai pihak.
Menurutnya, transisi ekonomi sirkular bukan perlombaan cepat, melainkan perjalanan panjang yang tidak dapat dijalankan secara sendiri-sendiri oleh kementerian maupun mitra pembangunan.
"Tidak ada kementerian maupun mitra pembangunan yang dapat menempuhnya sendirian. CE SG adalah wadah bagi kita untuk melangkah bersama. Platform ini menghubungkan kebijakan nasional dengan praktik di lapangan, serta mempertemukan pemerintah, mitra pembangunan, dan sektor swasta dalam satu meja," ucap Thomas.
Ia menilai CE SG memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan program ekonomi sirkular di lapangan.
CE SG Siapkan Rencana Kerja dan Pertemuan Koordinasi Berkala
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, CE SG akan menyusun dan mengesahkan rencana kerja atau work plan pada setiap kelompok kerja di lima sektor prioritas.
Rencana kerja tersebut akan menjadi acuan dalam menyelaraskan kegiatan, membagi peran antarpemangku kepentingan, serta mendukung implementasi RAN-ES 2025–2045.
Selain penyusunan rencana kerja, CE SG akan menyelenggarakan pertemuan pleno secara berkala untuk membahas perkembangan pelaksanaan program ekonomi sirkular.
Platform tersebut juga akan mengadakan diskusi teknis dan lintas sektor guna mengidentifikasi kebutuhan implementasi serta mencari penyelesaian atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Mekanisme koordinasi melalui kelompok kerja, sekretariat, pertemuan pleno, dan diskusi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengurangi risiko duplikasi kegiatan.
Penguatan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memastikan berbagai inisiatif ekonomi sirkular dapat berjalan sesuai sasaran pembangunan nasional.
Melalui peluncuran CE SG, Kementerian PPN/Bappenas berupaya membangun ekosistem ekonomi sirkular yang lebih kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, mitra pembangunan, serta sektor swasta.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi RAN-ES 2025–2045 sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan efisiensi sumber daya, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi dampak lingkungan di Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
