Pantau - Pemerintah Indonesia menyiapkan pembangunan sejumlah fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude oil storage) di wilayah Sumatra untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan target peningkatan kapasitas cadangan minyak hingga 60 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut bertujuan menyediakan tempat penyimpanan minyak mentah impor sekaligus meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.
Rencana tersebut disampaikan Bahlil setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," kata Bahlil seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Pembangunan fasilitas penyimpanan baru tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan kapasitas penampungan minyak mentah dari kemampuan di atas 20 hari menjadi 60 hari.
Studi Kelayakan Rampung, Pemerintah Mulai Periksa Lokasi Penyimpanan Minyak
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) sebagai tahap awal persiapan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di Sumatra.
Setelah studi kelayakan rampung, pemerintah akan melanjutkan proses dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat pembangunan fasilitas tersebut.
Pengecekan lokasi dijadwalkan mulai dilakukan pada akhir 2026 dengan mempertimbangkan berbagai faktor keselamatan, keamanan, serta kondisi geografis wilayah setempat.
"FS-nya sudah selesai. Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya," ujarnya.
Pemerintah akan memperhatikan potensi gempa bumi dan kondisi keamanan lokal untuk memastikan fasilitas penyimpanan minyak mentah dapat beroperasi dengan aman.
Bahlil menegaskan bahwa pemilihan lokasi harus dilakukan secara hati-hati karena fasilitas penyimpanan minyak mentah berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan risiko bencana.
"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," ucapnya.
Bahlil Targetkan Cadangan Minyak Indonesia Mendekati Standar 90 Hari
Selain menargetkan kapasitas penyimpanan minyak mentah selama 60 hari, pemerintah juga berupaya meningkatkan kemampuan cadangan energi nasional agar mendekati standar minimum dunia yang menurut Bahlil mencapai tiga bulan atau 90 hari.
Peningkatan kapasitas penyimpanan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan kebutuhan energi maupun ketidakpastian pasokan minyak global.
"Storage-nya kita akan berusaha untuk mencapai target standar minimum dunia. Standar minimum dunia itu kan di tiga bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana," kata Bahlil.
Pemerintah menjadikan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah sebagai salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kemampuan menampung minyak impor.
Meski demikian, penentuan lokasi pembangunan tetap harus mempertimbangkan keamanan wilayah dan potensi bencana agar pengoperasian fasilitas tidak menimbulkan risiko keselamatan.
Prabowo Minta Kesiapan Implementasi Bahan Bakar Etanol E20 hingga E50
Selain pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan pengembangan bahan bakar campuran etanol mulai dari 20 persen atau E20 hingga 50 persen atau E50.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah menanyakan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan penggunaan bahan bakar E20 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
"Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita. E20 sampai E50 dan kami sudah menyiapkan renstra saya dengan Pak Mentan," kata dia.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bahan bakar campuran etanol dengan melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian.
Kerja sama kedua kementerian diperlukan untuk memastikan kesiapan sektor hulu, terutama terkait penyediaan bahan baku yang dibutuhkan dalam pengembangan bahan bakar berbasis etanol.
Pengembangan E20 hingga E50 menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Pemerintah Pertahankan Biodiesel B50 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik
Di samping pengembangan bahan bakar campuran etanol, pemerintah memastikan kebijakan penggunaan biodiesel B50 tetap dipertahankan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
Biodiesel B50 merupakan bahan bakar campuran yang mengandung 50 persen biodiesel berbasis bahan nabati dan 50 persen solar.
Bahlil mengatakan pengembangan bahan bakar nabati menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menghadapi kondisi geopolitik global yang sulit diprediksi dan berpotensi memengaruhi sektor energi.
"Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya ke mana," ujar Bahlil.
Pemerintah memandang pengembangan bahan bakar alternatif dan peningkatan kapasitas penyimpanan minyak mentah sebagai langkah yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Melalui pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di Sumatra, pengembangan etanol E20 hingga E50, serta kebijakan biodiesel B50, pemerintah berupaya meningkatkan kesiapan sektor energi Indonesia menghadapi kebutuhan domestik dan ketidakpastian kondisi global.
- Penulis :
- Shila Glorya
