Pantau - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mendorong penerapan audit independen terhadap kepatuhan transaksi lembaga keuangan syariah guna memperkuat pengawasan, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo mengatakan pemeriksaan oleh auditor eksternal diperlukan untuk melengkapi pengawasan yang selama ini dilakukan manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan auditor internal.
Usulan tersebut disampaikan Tarkosunaryo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, audit independen dapat memberikan penilaian tambahan mengenai kesesuaian pelaksanaan transaksi dengan ketentuan dan fatwa syariah yang berlaku.
IAPI Usulkan Empat Pilar Pengawasan Keuangan Syariah
Tarkosunaryo menjelaskan bahwa tata kelola lembaga keuangan syariah dapat diperkuat melalui empat pilar pengawasan.
Keempat pilar tersebut meliputi fungsi manajemen, DPS, audit internal syariah, dan audit eksternal syariah.
Pendekatan itu merujuk pada kerangka yang dikembangkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).
“Nah, yang keempat adalah adanya pilar keempat ini, eksternal audit syariah,” katanya.
Menurut Tarkosunaryo, keberadaan auditor eksternal dapat membantu menilai pelaksanaan prinsip syariah secara independen.
Ia menjelaskan bahwa audit laporan keuangan dan pemeriksaan kepatuhan syariah memiliki tujuan berbeda.
Audit laporan keuangan berfokus pada kewajaran penyajian informasi keuangan, sedangkan pemeriksaan kepatuhan syariah menilai kesesuaian proses transaksi dengan ketentuan yang berlaku.
“Nah, tapi transaksinya ini ya, sejauh mana kemudian compliance-nya, ini oleh pihak eksternal belum ada yang memberikan assurance, gitu,” ujar dia.
Akad Murabahah Jadi Contoh Pemeriksaan Kepatuhan Transaksi
Tarkosunaryo mencontohkan akad murabahah sebagai salah satu transaksi yang dapat diperiksa melalui audit kepatuhan syariah.
Dalam akad tersebut, bank syariah harus memiliki barang terlebih dahulu, setidaknya secara prinsip, sebelum menjualnya kepada nasabah.
Pemeriksaan independen dapat digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan akad telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat hasil transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan.
Auditor juga perlu menilai proses transaksi untuk memastikan penerapan prinsip syariah.
Tarkosunaryo menegaskan bahwa contoh akad murabahah tersebut digunakan untuk menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan, bukan menunjukkan adanya pelanggaran pada bank tertentu.
OJK Wajibkan Kaji Ulang Tata Kelola Syariah Setiap Tiga Tahun
Tarkosunaryo mengatakan penguatan audit independen berkaitan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kaji ulang ekstern tata kelola syariah.
Namun, ia menjelaskan bahwa kaji ulang yang telah diatur OJK masih berfokus pada efektivitas proses dan fungsi tata kelola.
Pemeriksaan tersebut berbeda dengan audit khusus yang menilai substansi kepatuhan setiap transaksi syariah.
“Memang ini belum masuk ke substansi mengenai transaksi syariahnya. Bertahap,” katanya.
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024, bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib melaksanakan kaji ulang ekstern tata kelola syariah paling sedikit sekali dalam tiga tahun.
Pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.
Ruang lingkup kaji ulang mencakup efektivitas fungsi DPS, kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit internal syariah, serta tindak lanjut temuan ketidakpatuhan.
Periode pertama pelaksanaan kaji ulang berlangsung sejak Juli 2024 hingga Juni 2027.
Bank wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada OJK paling lambat dua bulan setelah periode tersebut berakhir dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
Pangsa Pasar Perbankan Syariah Naik Menjadi 7,53 Persen
Dorongan penguatan pengawasan tersebut muncul ketika industri perbankan syariah mencatat pertumbuhan.
Berdasarkan data OJK, pangsa pasar perbankan syariah meningkat dari 7,44 persen pada Agustus menjadi 7,53 persen pada September 2026.
Pada September 2026, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp757,32 triliun atau tumbuh 12,05 persen secara tahunan.
Sementara itu, dana pihak ketiga perbankan syariah tercatat sebesar Rp853,75 triliun.
Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI Tubagus Manshur menilai audit laporan keuangan dan pemeriksaan kepatuhan syariah dapat saling mendukung dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan.
“Ini semuanya saling melengkapi,” ujar Tubagus.
Ia menjelaskan bahwa temuan pemeriksaan kepatuhan syariah dapat memengaruhi opini audit laporan keuangan apabila memiliki dampak yang material.
Menurutnya, pengaruh tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan dan tingkat materialitas temuan yang diperoleh auditor.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
