Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah pusat dan daerah menyederhanakan perizinan konser musik, festival budaya, pemutaran film, dan pameran karya untuk memperluas kesempatan kerja bagi pelaku industri kreatif serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Chusnunia menilai kemudahan penyelenggaraan acara dapat membuka lebih banyak peluang kerja berbayar bagi musisi, pekerja seni, tenaga teknis, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Di balik satu konser, ada musisi, teknisi suara, kru panggung, fotografer, sampai pedagang makanan yang ikut bekerja. Kalau acara bisa rutin digelar di berbagai daerah, peluang kerja dan usahanya juga bisa lebih merata," kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan agar kegiatan kreatif tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga dapat berkembang di berbagai daerah.
DPR Minta Perizinan Konser dan Festival Lebih Transparan
Chusnunia mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan sistem perizinan penyelenggaraan acara lebih transparan dan mudah diakses.
Menurutnya, penyelenggara konser dan festival membutuhkan kepastian mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
Selain itu, pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas mengenai perkiraan waktu pengurusan izin serta perkembangan status pengajuan.
Kepastian tersebut dinilai penting agar komunitas dan promotor dapat merencanakan kegiatan dengan lebih baik.
Chusnunia juga meminta agar ketentuan teknis penyelenggaraan acara disesuaikan dengan skala dan tingkat risiko kegiatan.
Ketentuan tersebut meliputi kapasitas pengunjung, ketersediaan jalur evakuasi, serta kesiapan layanan kesehatan.
Dengan demikian, penyederhanaan perizinan tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan pengunjung.
Sebanyak 125 Acara Masuk Karisma Event Nusantara 2026
Chusnunia menyebut Kementerian Pariwisata telah memasukkan 125 acara dari 38 provinsi ke dalam program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.
Program tersebut menjadi salah satu agenda tahunan yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperluas dukungan terhadap kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak seharusnya hanya diberikan kepada acara berskala besar.
Festival dan pertunjukan berskala kecil hingga menengah yang diselenggarakan komunitas juga perlu mendapatkan perhatian.
Kegiatan tersebut dinilai dapat membuka kesempatan bagi talenta lokal untuk menampilkan karya sekaligus memperoleh penghasilan.
Chusnunia berharap penyelenggaraan acara dapat berlangsung secara rutin sepanjang tahun agar peluang kerja di daerah semakin merata.
Pemerintah Daerah Diminta Sediakan Informasi Gedung dan Ruang Publik
Selain pemerintah pusat, Chusnunia meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan acara kreatif.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mempublikasikan daftar lokasi yang dapat digunakan untuk konser, festival, dan pertunjukan seni.
Lokasi tersebut mencakup gedung kesenian, lapangan, serta berbagai ruang publik yang tersedia di daerah.
Pemerintah daerah juga diminta menyediakan informasi mengenai kapasitas tempat, fasilitas, biaya penggunaan, dan tata cara pemesanan.
Ketersediaan informasi tersebut diharapkan memudahkan komunitas maupun promotor dalam menentukan lokasi kegiatan.
Chusnunia turut mengusulkan agar setiap pemerintah daerah menunjuk satu kontak pendamping khusus.
Petugas tersebut dapat menjadi tempat konsultasi mengenai perizinan, penggunaan lokasi, dan kebutuhan pengamanan acara.
Peluang Tampil dan Berjualan Harus Dibuka untuk Pelaku Lokal
Chusnunia menekankan pentingnya keterbukaan kesempatan bagi masyarakat dalam kegiatan yang mendapat dukungan pemerintah.
Menurutnya, informasi mengenai peluang tampil, bekerja, dan berjualan perlu diumumkan secara terbuka.
Langkah tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seniman, pekerja kreatif, dan UMKM lokal.
Dengan sistem yang terbuka, pelaku usaha dan komunitas dapat mengetahui kesempatan berpartisipasi dalam suatu acara.
Chusnunia juga meminta penyelenggara melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai.
Evaluasi tersebut perlu mencakup jumlah tenaga kreatif lokal yang memperoleh pekerjaan berbayar serta perkiraan omzet UMKM yang terlibat.
"Yang ingin kami lihat setelah festival selesai adalah berapa banyak orang lokal yang mendapat pekerjaan berbayar, berapa UMKM yang bertambah penjualannya, dan apakah komunitas punya kesempatan untuk menggelar acara lagi," kata Chusnunia.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan konser dan festival perlu dilihat dari manfaat ekonomi yang diterima masyarakat setempat, bukan hanya jumlah pengunjung.
- Penulis :
- Aditya Yohan
