Pantau - Polresta Bandung, Jawa Barat, mengawal kesepakatan antara PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) terkait pemanfaatan lahan sengketa di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, guna mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik terbuka.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto mengatakan kedua pihak sepakat tetap menjalankan aktivitas masing-masing sambil menunggu kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan.
Kesepakatan tersebut memungkinkan PTPN melanjutkan kegiatan operasional perkebunan, termasuk pemetikan teh, sementara petani tetap diperbolehkan menggarap lahan pertanian.
"Karena kita di sini mendapatkan aturan, supaya kedua belah pihak juga sama-sama memahami dan menyepakati bahwa proses hukum dari kedua belah pihak tetap berjalan," kata Tri di Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026).
Polisi memastikan pengawalan dilakukan agar kesepakatan dipatuhi dan situasi keamanan di kawasan sengketa tetap kondusif.
PTPN dan Petani Sepakat Tetap Beraktivitas di Lahan Sengketa
Tri menjelaskan bahwa kesepakatan antara PTPN I Regional 2 dan APP dicapai melalui proses komunikasi yang difasilitasi kepolisian.
Kedua pihak diperbolehkan melanjutkan kegiatan masing-masing selama proses penyelesaian sengketa kepemilikan lahan berlangsung.
PTPN tetap dapat menjalankan aktivitas perkebunan, termasuk pemetikan daun teh di kawasan yang menjadi objek perselisihan.
Sementara itu, masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian juga diperbolehkan melanjutkan aktivitasnya.
"Seperti yang sudah disampaikan kemarin, sudah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak dipersilakan melaksanakan kegiatannya masing-masing sampai adanya putusan tetap terkait kepemilikan lahan," ujarnya.
Menurut Tri, kesepakatan tersebut dibuat agar aktivitas ekonomi kedua pihak tidak harus dihentikan selama proses hukum berjalan.
"Jadi, masing-masing pihak tetap bisa melaksanakan kegiatannya. Misalnya, dari pihak PTPN melakukan pemetikan teh, kemudian masyarakat yang mempergunakan lahan untuk bertani juga dipersilakan," katanya.
Polresta Bandung terus memantau pelaksanaan kesepakatan untuk mencegah munculnya perselisihan baru.
Kedua Pihak Dilarang Membuka Lahan dan Membangun Fasilitas Baru
Selain menyepakati kelanjutan aktivitas masing-masing, PTPN dan APP juga berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan sengketa.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil audiensi yang sebelumnya difasilitasi Polresta Bandung.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyetujui pembatasan aktivitas tertentu sampai terdapat kejelasan mengenai status lahan.
PTPN dan petani sepakat tidak melakukan penambahan pembukaan lahan di wilayah yang masih disengketakan.
Kedua pihak juga tidak diperbolehkan melakukan pembangunan baru sebelum proses verifikasi lahan selesai.
Pembatasan tersebut berlaku sambil menunggu Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan pemeriksaan titik koordinat dan status lahan.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi lapangan agar tidak terjadi perubahan yang dapat memperumit penyelesaian sengketa.
BPN Masih Verifikasi Titik Koordinat dan Status Kepemilikan Lahan
Perselisihan antara PTPN I Regional 2 dan APP berkaitan dengan pemanfaatan serta status kepemilikan lahan di Pangalengan.
Untuk memperoleh kepastian mengenai objek sengketa, proses verifikasi oleh BPN masih menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Verifikasi mencakup pemeriksaan titik koordinat serta status lahan yang diperselisihkan.
Sementara proses tersebut berlangsung, kedua pihak diminta menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan.
Tri menegaskan bahwa kesepakatan pemanfaatan lahan tidak menghentikan proses hukum yang ditempuh masing-masing pihak.
Kegiatan perkebunan dan pertanian dapat tetap berjalan hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan lahan.
Polisi Masih Tangani Dugaan Penganiayaan dalam Perselisihan
Selain persoalan kepemilikan dan pemanfaatan lahan, Polresta Bandung juga menangani dugaan penganiayaan yang berkaitan dengan perselisihan tersebut.
Tri mengatakan penanganan perkara dugaan penganiayaan masih berlangsung.
"Masih dalam proses, kita memohon waktu agar prosesnya bisa segera diselesaikan," ujarnya.
Polisi belum menyampaikan rincian perkembangan penanganan perkara tersebut dalam keterangan yang diberikan.
Sementara itu, pengawalan terhadap kesepakatan antara PTPN dan petani tetap dilanjutkan untuk menjaga situasi keamanan.
Polresta Bandung berharap kedua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dicapai serta menunggu hasil proses hukum dan verifikasi BPN.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
