Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk enam desk investasi di berbagai daerah Indonesia untuk mempercepat realisasi penanaman modal sekaligus mengatasi hambatan yang dihadapi investor dan pelaku usaha.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa pembentukan desk investasi merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat pelayanan investasi serta mempercepat penyelesaian persoalan penanaman modal di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Todotua dalam acara peresmian Desk Investasi Sumatera Utara yang berlangsung di Medan, Senin (9/11/2026).
Enam lokasi yang ditetapkan pemerintah meliputi Batam di Kepulauan Riau, Denpasar di Bali, Medan di Sumatera Utara, Semarang di Jawa Tengah, Balikpapan di Kalimantan Timur, serta Makassar di Sulawesi Selatan.
Menurut Todotua, desk investasi dirancang sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai hambatan yang berkaitan dengan iklim investasi di daerah.
“Desk investasi ini adalah program perpanjangan tangan kami di daerah untuk melakukan penguraian terhadap berbagai macam hambatan yang berkaitan dengan iklim investasi,” katanya.
Pembentukan enam desk investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha sehingga berbagai persoalan investasi dapat ditangani lebih cepat.
Desk Investasi Batam Disebut Tingkatkan Percepatan Realisasi Investasi hingga Tiga Kali Lipat
Todotua menjelaskan bahwa sebelum peresmian Desk Investasi Sumatera Utara, pemerintah telah lebih dahulu membentuk layanan serupa di Batam, Kepulauan Riau, dan Denpasar, Bali.
Keberadaan desk investasi di kedua wilayah tersebut dinilai telah memberikan manfaat dalam membantu penyelesaian kendala investasi sekaligus memperkuat koordinasi pelayanan perizinan.
Khusus di Batam, Todotua menyebut pelaksanaan program desk investasi menunjukkan hasil signifikan dalam mendorong percepatan realisasi penanaman modal.
Menurutnya, percepatan realisasi investasi di Kota Batam mengalami peningkatan hingga dua sampai tiga kali lipat setelah program tersebut dijalankan.
"Dan memang efektivitas desk investasi yang kami lakukan ini sangat signifikan. Di Kota Batam saat ini (percepatan realisasi investasi) sudah naik 2-3 kali lipat," kata Todotua.
Hasil pelaksanaan program di Batam menjadi salah satu capaian yang disampaikan pemerintah dalam pengembangan desk investasi ke sejumlah wilayah lainnya.
Pemerintah berharap keberadaan layanan tersebut dapat membantu investor menyelesaikan berbagai kendala yang selama ini memperlambat proses penanaman modal.
Desk Investasi Sumatera Utara Berkantor di DPMPTSP Kota Medan
Khusus di Sumatera Utara, Desk Investasi ditempatkan di kawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.
Penempatan tersebut bertujuan mempermudah koordinasi pelayanan perizinan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan investasi di wilayah Sumatera Utara.
Todotua menjelaskan bahwa desk investasi juga berfungsi mengoptimalkan konsolidasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Sistem OSS merupakan bagian dari pelayanan perizinan berusaha yang melibatkan koordinasi berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut Todotua, konsolidasi pelayanan perizinan melalui sistem tersebut melibatkan sebanyak 38 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
Dengan adanya desk investasi, pemerintah berharap koordinasi pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, pemerintah menargetkan agar persoalan bottlenecking atau hambatan yang memperlambat proses investasi di Sumatera Utara dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan lebih cepat.
“Sehingga kami turun, harapannya Sumatera Utara ini kita bisa melaksanakan konsolidasi pelayanan perizinan yang jauh lebih baik ke depannya. Dan juga persoalan-persoalan bottlenecking investasi yang ada di Sumatera Utara itu kita bisa urai dan bisa kita lakukan dengan cepat,” ujarnya.
Todotua menekankan bahwa kehadiran desk investasi di Sumatera Utara diharapkan dapat memperkuat komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan penanaman modal.
Realisasi Investasi Sumatera Utara Capai Rp37 Triliun hingga September 2026
Berdasarkan data realisasi investasi periode Januari hingga September 2026, total penanaman modal yang masuk ke Sumatera Utara mencapai Rp37 triliun.
Dari jumlah tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) memberikan kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp22,1 triliun.
Nilai PMDN tersebut setara dengan 59,8 persen dari keseluruhan realisasi investasi Sumatera Utara selama sembilan bulan pertama 2026.
Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp14,9 triliun atau berkontribusi 40,2 persen terhadap total investasi daerah.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi Sumatera Utara masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri dibandingkan investasi asing.
Berdasarkan perkembangan triwulanan, realisasi investasi Sumatera Utara pada triwulan I 2026 mencapai Rp13 triliun.
Memasuki triwulan II 2026, realisasi investasi mengalami penurunan menjadi Rp9,5 triliun.
Namun, pada triwulan III 2026, realisasi investasi kembali meningkat hingga mencapai Rp14,5 triliun.
Dengan demikian, nilai investasi pada triwulan III mengalami peningkatan sebesar Rp5 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.
Capaian tersebut sekaligus menjadi realisasi investasi triwulanan tertinggi di Sumatera Utara sepanjang Januari hingga September 2026.
Industri Makanan Dominasi Investasi Sumatera Utara
Berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi di Sumatera Utara didominasi oleh industri makanan.
Selain industri makanan, sektor industri kimia dan farmasi juga menjadi salah satu bidang usaha yang memberikan kontribusi terhadap penanaman modal di provinsi tersebut.
Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan turut menjadi bagian dari bidang usaha yang menarik investasi.
Kontribusi investasi lainnya berasal dari sektor listrik, gas, dan air serta berbagai bidang usaha dalam kelompok sektor jasa lainnya.
Dari sisi persebaran wilayah, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan menjadi dua daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Sumatera Utara.
Daerah lainnya yang mencatatkan realisasi investasi terbesar adalah Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Persebaran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal tidak hanya berlangsung di Kota Medan, tetapi juga menjangkau sejumlah kabupaten di Sumatera Utara.
Sementara itu, berdasarkan negara asal investor asing, Singapura menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar di provinsi tersebut.
Negara lain yang menjadi sumber utama penanaman modal asing di Sumatera Utara adalah Inggris, Malaysia, Taiwan, dan Belanda.
Kelima negara tersebut tercatat sebagai sumber utama investasi asing berdasarkan data realisasi penanaman modal yang disampaikan pemerintah.
Enam Desk Investasi Juga Bertugas Memetakan Potensi Daerah
Todotua menjelaskan bahwa desk investasi tidak hanya berfungsi menangani persoalan perizinan dan hambatan penanaman modal.
Layanan tersebut juga memiliki tugas membantu memetakan berbagai potensi investasi yang dimiliki masing-masing daerah.
Pemetaan diperlukan agar peluang penanaman modal dapat diidentifikasi dan dikomunikasikan secara lebih efektif kepada investor maupun calon investor.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap koordinasi antara pelaku usaha, calon investor, dan pemerintah daerah dapat berlangsung lebih terarah.
Desk investasi juga diharapkan menjadi wadah komunikasi yang mempertemukan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha.
Todotua menekankan pentingnya membangun koordinasi yang lebih taktis agar berbagai persoalan investasi dapat ditangani melalui kerja sama antarpihak terkait.
“Harapannya desk investasi ini bisa merupakan suatu wadah koordinasi yang lebih taktis lagi ke depan antara kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga para pelaku usaha,” katanya.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar persoalan yang dihadapi investor tidak berlarut-larut dan dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah Targetkan Pelayanan Investasi Lebih Cepat dan Efisien
Pembentukan enam desk investasi di Batam, Denpasar, Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat iklim penanaman modal di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui keberadaan layanan tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan mekanisme pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan investor dan pelaku usaha di daerah.
Penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan melalui sistem OSS.
Selain mempercepat penyelesaian hambatan investasi, desk investasi diarahkan untuk membantu pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi yang dapat menarik penanaman modal baru.
Pengalaman pelaksanaan program di Batam yang disebut mampu meningkatkan percepatan realisasi investasi hingga dua sampai tiga kali lipat menjadi salah satu capaian yang mendasari pengembangan layanan tersebut.
Pemerintah berharap semakin cepatnya penyelesaian hambatan investasi dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan penanaman modal dengan lebih lancar.
Peningkatan efektivitas pelayanan dan koordinasi investasi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan realisasi investasi daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
