Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Yassierli menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan mengenai perkembangan penetapan UMP 2027 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemerintah telah memiliki landasan hukum baru yang mengatur mekanisme penghitungan dan penetapan upah minimum untuk tahun mendatang.
"Kan undang-undang barunya sudah keluar," ujar Yassierli.
Namun, ketika ditanya apakah formula penghitungan UMP 2027 masih sama dengan ketentuan sebelumnya, Yassierli tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai persamaan maupun perbedaannya.
Ia meminta masyarakat merujuk langsung pada ketentuan pengupahan yang telah tercantum dalam undang-undang terbaru tersebut.
"Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ," katanya.
Formula UMP 2027 Pertimbangkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, penghitungan upah minimum dilakukan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Formula penghitungan tersebut mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu.
Dalam ketentuan tersebut, besaran indeks tertentu yang digunakan dalam formula penghitungan upah minimum ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 1.
Ketiga variabel itu menjadi komponen dalam menentukan besaran upah minimum berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang terbaru.
Sementara itu, Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa penentuan upah minimum harus menggunakan nilai tertinggi dari dua dasar penghitungan, yakni hasil formula upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang telah disepakati dewan pengupahan daerah.
Artinya, apabila nilai kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah lebih tinggi dibandingkan hasil penghitungan formula, nilai kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum.
Sebaliknya, apabila hasil penghitungan berdasarkan formula lebih tinggi daripada nilai kebutuhan hidup layak, hasil formula tersebut menjadi dasar penentuan upah minimum.
Ketentuan ini menjadikan hasil penghitungan formula dan kebutuhan hidup layak sebagai dua dasar yang harus diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027.
Penetapan UMP 2027 Wajib Pertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak
Selain mengatur formula penghitungan, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menetapkan sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besaran upah minimum.
Pasal 138 menyebutkan bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi perekonomian, serta kondisi ketenagakerjaan.
Untuk menentukan besaran kebutuhan hidup layak, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik bertugas melaksanakan survei pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Survei tersebut dilakukan untuk memperoleh data kebutuhan hidup layak yang nantinya digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum di setiap daerah.
Hasil survei kemudian menjadi bahan bagi dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum.
Rekomendasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan besaran upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan mekanisme tersebut, penentuan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan hidup pekerja berdasarkan hasil survei di masing-masing daerah.
Aturan Teknis Penghitungan UMP 2027 Masih Memerlukan Peraturan Pemerintah
Meski UU Nomor 27 Tahun 2026 telah mengatur prinsip dan dasar penghitungan upah minimum, pelaksanaan teknis penghitungan tersebut masih memerlukan aturan lebih lanjut.
Pasal 139 ayat (5) mengamanatkan bahwa ketentuan teknis mengenai penghitungan upah minimum diatur melalui peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah tersebut diperlukan untuk menjabarkan mekanisme pelaksanaan penghitungan upah minimum berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Dengan demikian, penetapan UMP 2027 mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026, sedangkan rincian teknis penghitungan mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut.
- Penulis :
- Shila Glorya
