Pantau - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan akan mencabut izin Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti melakukan kecurangan dalam distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Rizal seusai meresmikan Media Center Perum Bulog di Jakarta, Senin (9/11/2026), menyusul munculnya sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan penyaluran beras pemerintah.
Bulog bahkan telah menghentikan kerja sama dengan lima RPK di wilayah DKI Jakarta yang terbukti melanggar ketentuan distribusi beras SPHP.
Langkah tegas tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan penyaluran beras bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan secara tidak sah.
Bulog Bentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu untuk Usut Dugaan Kecurangan
Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa Bulog telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Beras Terpadu untuk menindaklanjuti berbagai laporan dugaan pelanggaran distribusi beras SPHP.
Satgas tersebut melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI) Bulog bersama Satgas Pangan guna memperkuat pengawasan terhadap mitra penyalur beras pemerintah.
"Jadi tindak lanjut dari kejadian kemarin kami melaksanakan pembentukan Satgas Pengawasan Beras Terpadu, baik dari kami internal SPI (Satuan Pengawas Internal) Bulog, ditambah dengan teman-teman Satgas Pangan," kata Rizal.
Pembentukan satgas dilakukan setelah muncul sejumlah pengaduan masyarakat terkait distribusi beras SPHP yang diduga tidak sesuai ketentuan dan berpotensi mengganggu stabilisasi pangan nasional.
Rizal juga menanggapi sebanyak 370 pengaduan sektor pangan yang masuk melalui kanal pengaduan "Lapor Pak Amran" di nomor 0811-1312-312.
Ratusan laporan tersebut masih menjalani proses kajian dan verifikasi oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.
Rizal memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dan mitra RPK yang terbukti melakukan pelanggaran akan menghadapi sanksi tegas berupa pencabutan izin.
Lima RPK di Jakarta Sudah Ditindak, Bulog Periksa Laporan Lain
Bulog sebelumnya telah mengambil tindakan terhadap lima RPK di DKI Jakarta yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran beras SPHP.
Kerja sama dengan kelima mitra tersebut langsung dihentikan tanpa melalui proses panjang setelah ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan distribusi yang berlaku.
Selain lima RPK tersebut, Bulog masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah laporan lainnya untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran serupa.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan mitra penyalur dalam praktik kecurangan, Bulog memastikan akan mengambil tindakan berupa pencabutan izin.
Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program stabilisasi harga pangan yang dijalankan pemerintah.
Bulog Waspadai Mafia Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru 2027
Rizal menegaskan pengawasan distribusi beras akan semakin diperketat menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 karena kebutuhan pangan masyarakat berpotensi meningkat.
Penguatan pengawasan juga diarahkan untuk mengantisipasi praktik mafia pangan menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri.
Bulog bersama Satgas Pangan terus meningkatkan koordinasi guna memastikan distribusi beras SPHP berjalan tepat sasaran, pasokan tetap tersedia, dan harga pangan terkendali.
Menurut Rizal, tindakan tegas terhadap mitra yang terbukti curang merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga integritas distribusi pangan nasional.
"Kami terus bersinergi, bahu-membahu untuk terus menegakkan dan menstabilkan harga-harga pangan. Jangan sampai ada mafia-mafia pangan yang memanfaatkan situasi menjelang Natal, Tahun Baru, ataupun bahkan nanti Ramadhan dan Idul Fitri," kata Rizal.
Melalui pembentukan Satgas Pengawasan Beras Terpadu dan penindakan terhadap RPK bermasalah, Bulog berupaya mencegah penyimpangan distribusi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras SPHP sesuai ketentuan pemerintah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
