Pantau - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan skema pembiayaan konservasi inovatif sekaligus memperkuat tata kelola taman nasional dalam konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP31 di Antalya, Turki.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, pendanaan jangka panjang, serta peningkatan efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati.
Rohmat menegaskan bahwa pengembangan mekanisme pembiayaan tidak akan mengubah kewenangan pemerintah dalam mengelola kawasan taman nasional di Indonesia.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya,” kata Rohmat dalam keterangan yang diterima di Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pemerintah tetap memegang kendali terhadap seluruh kebijakan dan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi.
Pemerintah Perkuat Pembiayaan Konservasi dan Tata Kelola Taman Nasional
Rohmat menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan sedang mendorong pengembangan pembiayaan konservasi dari proyek percontohan menuju sistem nasional yang lebih terintegrasi.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk menghubungkan sumber pendanaan yang dapat diandalkan, kelembagaan yang kuat, pengelolaan lapangan yang efektif, serta hasil konservasi yang dapat diukur.
“Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pembentukan sistem pembiayaan yang kredibel untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan taman nasional.
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga mendorong pengembangan instrumen pendanaan yang memberikan manfaat langsung bagi kegiatan konservasi.
Langkah lainnya meliputi reformasi regulasi, peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan, serta penguatan sumber daya manusia dan kapasitas pengelola kawasan.
Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memperluas penerapan model pembiayaan konservasi dari tingkat proyek menuju platform nasional.
Empat Taman Nasional Masuk Agenda Transformasi Badan Layanan Umum
Kementerian Kehutanan juga menyiapkan agenda transformasi pengelolaan melalui skema Badan Layanan Umum (BLU) pada empat taman nasional.
Keempat kawasan tersebut meliputi Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Way Kambas.
Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan mekanisme pengelolaan keuangan yang mendukung kebutuhan konservasi.
Meski demikian, pelaksanaan transformasi BLU pada keempat taman nasional tersebut tetap harus mengikuti proses persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah menegaskan bahwa penguatan mekanisme pembiayaan tidak mengurangi fungsi utama taman nasional sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Pengembangan tata kelola tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelola dalam menjalankan program perlindungan kawasan secara berkelanjutan.
Satgas Paparkan Skema Kredit Keanekaragaman Hayati hingga Obligasi Konservasi
Dalam sesi panel strategis COP31, Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Indonesia memaparkan sejumlah mekanisme pendanaan konservasi yang diadaptasi dari praktik internasional.
Salah satu skema yang diperkenalkan adalah kerangka kredit keanekaragaman hayati atau Biodiversity Credit Framework yang didukung oleh regulasi jangka panjang.
Mekanisme tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati.
Satgas juga memaparkan konsep pendanaan permanen berbasis proyek atau Project Finance for Permanence (PFP).
Skema PFP diarahkan untuk mendukung pembiayaan portofolio taman nasional secara menyeluruh dengan pendekatan pendanaan jangka panjang.
Selain itu, terdapat mekanisme obligasi konservasi satwa liar atau Wildlife Conservation Bonds yang dikembangkan untuk mendukung perlindungan spesies.
Instrumen lainnya adalah pembiayaan berbasis hasil atau outcome-based finance yang menghubungkan pendanaan dengan pencapaian target konservasi.
Satgas merujuk pada model perlindungan spesies seperti Rhino Bond sebagai salah satu contoh penerapan instrumen pembiayaan konservasi berbasis hasil.
Berbagai mekanisme tersebut dipaparkan sebagai alternatif untuk memperkuat sumber pendanaan kegiatan konservasi di Indonesia.
WWF Indonesia Dukung Pengembangan Investasi untuk Konservasi Alam
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas Pembiayaan Inovatif Indonesia, Aditya Bayunanda, menyambut baik langkah pemerintah dalam membangun sistem pembiayaan konservasi yang lebih terstruktur.
Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat keberlanjutan pendanaan perlindungan alam melalui keterlibatan berbagai pihak.
“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” kata Aditya.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dan mitra internasional dapat membuka peluang pengembangan model pendanaan konservasi yang lebih luas.
Kerja sama tersebut berpotensi mengubah pendekatan pembiayaan konservasi yang selama ini mengandalkan sumbangan menjadi mekanisme yang juga didukung investasi.
Model tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap alam atau nature-positive economy.
Melalui agenda yang disampaikan pada COP31, pemerintah Indonesia menegaskan upaya memperkuat pembiayaan jangka panjang bagi pengelolaan taman nasional tanpa mengalihkan kewenangan negara atas kawasan konservasi.
Pengembangan instrumen pendanaan, penguatan kelembagaan, dan transformasi pengelolaan taman nasional menjadi bagian dari langkah Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
