Pantau - Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto, Sumatera Barat, mulai memperbarui data dan memetakan bangunan yang berada di sepanjang jalur rel kereta api sebagai tindak lanjut permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam mempersiapkan reaktivasi jalur kereta api di wilayah tersebut.
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menginstruksikan sejumlah perangkat daerah untuk segera melakukan pendataan langsung di lapangan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel.
"Kepada Camat Silungkang dan Lembah Segar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta perangkat daerah terkait lainnya untuk segera turun ke lapangan memperbarui data bangunan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat di sekitar jalur rel," kata Riyanda di Sawahlunto, Selasa (10/11/2026).
Pendataan tersebut bertujuan memastikan kondisi bangunan di kawasan rel dapat diketahui secara akurat sebelum pemerintah daerah bersama KAI menentukan langkah penanganan kebutuhan lahan.
Riyanda menegaskan proses tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi yang baik agar masyarakat memahami rencana pengaktifan kembali layanan kereta api.
Pemkot Sawahlunto Minta Pendataan Bangunan Dilakukan Secara Humanis
Riyanda meminta pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait mengutamakan pendekatan humanis dalam menyosialisasikan rencana reaktivasi kereta api kepada masyarakat.
Menurutnya, warga yang menempati atau memiliki bangunan di sekitar jalur rel perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan serta kebutuhan penanganan lahan.
Sosialisasi harus dilakukan melalui dialog dan edukasi agar masyarakat memahami tujuan program reaktivasi kereta api beserta tahapan persiapannya.
Pemkot Sawahlunto juga membuka ruang pembahasan apabila terdapat warga yang menyampaikan keberatan atau memiliki perbedaan pendapat terkait penanganan bangunan.
Riyanda menyatakan persoalan yang muncul di lapangan perlu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima pihak terkait.
Apabila penyelesaian belum dapat dicapai di tingkat pemerintah kota, persoalan tersebut dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disampaikan kepada PT KAI.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data agar pemerintah memiliki gambaran mengenai kondisi aktual bangunan di sepanjang jalur rel.
Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi bahan koordinasi untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan lahan reaktivasi kereta api.
Wamendagri dan Dirut KAI Minta Dukungan Pemkot Sawahlunto
Riyanda mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah menerima komunikasi langsung dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.
Komunikasi tersebut membahas perlunya dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan lahan untuk program reaktivasi kereta api di Sumatera Barat.
Selain kedua pejabat tersebut, anggota DPR RI Andre Rosiade juga telah menyampaikan pentingnya kerja sama dalam mendukung kelancaran program tersebut.
"Beberapa hari yang lalu kita sudah dihubungi Wamendagri dan Direktur PTKAI, sebelumnya juga anggota DPR RI Andre Rosiade. Semuanya menyampaikan pesan yang sama tentang sinergi dalam mendukung reaktivasi kereta api di Sumbar, dimana salah satu tahapannya adalah harus menyelesaikan pembebasan lahan PTKAI terkhusus yang di areal jalur kereta atau rel," ujarnya.
Menurut Riyanda, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar proses persiapan reaktivasi dapat berjalan sesuai rencana.
Ia menilai pengaktifan kembali jalur kereta api memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas transportasi sekaligus mendukung aktivitas perekonomian masyarakat Sawahlunto.
Karena itu, Pemkot Sawahlunto berupaya segera menindaklanjuti kebutuhan pendataan dan sosialisasi agar wilayah tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan kembali jaringan kereta api Sumatera Barat.
KAI Identifikasi Sekitar 6.800 Bangunan di Kawasan Jalur Kereta Api
Program reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat sebelumnya telah dicanangkan di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada 27 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, PT KAI meminta dukungan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membantu sosialisasi penanganan bangunan di sepanjang jalur kereta api.
KAI mengidentifikasi sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta api dalam rencana reaktivasi di Sumatera Barat.
Bangunan-bangunan tersebut menjadi perhatian dalam proses persiapan karena ruang bebas jalur harus memenuhi persyaratan keselamatan operasional kereta api.
Pemerintah daerah diminta berperan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat serta membantu koordinasi penanganan kebutuhan lahan.
Reaktivasi Kereta Api Dimulai dari Kayu Tanam–Padang Panjang pada 2027
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin sebelumnya menjelaskan bahwa program reaktivasi kereta api di Sumatera Barat akan dilaksanakan secara bertahap.
Tahap awal direncanakan dimulai dari ruas Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer dengan target pelaksanaan pekerjaan pada 2027.
Setelah ruas tersebut, pengembangan jalur kereta api akan diarahkan menuju wilayah Solok dan Sawahlunto dengan mempertimbangkan kesiapan teknis serta perencanaan proyek.
Reaktivasi tersebut diharapkan dapat memperkuat jaringan transportasi dan mendukung konektivitas antardaerah di Sumatera Barat.
Bagi Sawahlunto, rencana pengaktifan kembali jalur kereta api dinilai berpotensi memberikan manfaat terhadap mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah.
Pemkot Sawahlunto kini memprioritaskan pembaruan data bangunan dan komunikasi dengan warga sebagai langkah awal mendukung persiapan program tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
