Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan pemerintah pusat tetap dapat memperoleh jaminan layanan kesehatan melalui pembiayaan daerah.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme pengaktifan kembali kepesertaan JKN bagi warga terdampak agar mereka tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Warga yang kepesertaannya dinonaktifkan dapat mengajukan pengaktifan kembali melalui pemerintah kalurahan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya jumlah warga Kabupaten Kulon Progo yang kepesertaan PBI JKN-nya dari pusat mengalami penonaktifan secara berkala dalam beberapa waktu terakhir," kata Agung di Kulon Progo, Selasa (10/11/2026).
Agung juga meminta masyarakat, khususnya penerima bantuan iuran, untuk rutin memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan sebelum membutuhkan pelayanan medis.
"Jangan sampai saat periksa kesehatan kartu sudah tidak aktif padahal sangat mendesak. Untuk antisipasi itu, kami mengingat masyarakat untuk mengecek kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala," katanya.
BPJS PBI Dinonaktifkan Setelah Pemadanan Data Kesejahteraan
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Eko Budiarto, menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI JKN terjadi setelah Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemadanan data berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pemadanan tersebut menggunakan pengelompokan desil yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh kategori berdasarkan kondisi sosial ekonomi.
Menurut Eko, masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 5 masih mendapatkan bantuan pembayaran iuran JKN dari pemerintah pusat.
Sementara itu, warga yang masuk kelompok desil 6 hingga 10 mengalami penonaktifan kepesertaan PBI secara otomatis berdasarkan hasil pemadanan data.
Eko mengungkapkan bahwa sebagian besar warga baru mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif ketika hendak mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis, terutama ketika status kepesertaan belum diperbarui.
Karena itu, Pemkab Kulon Progo menyediakan mekanisme verifikasi ulang agar warga yang masih membutuhkan bantuan jaminan kesehatan dapat mengajukan pengaktifan kembali.
Cara Mengaktifkan Kembali BPJS PBI yang Dicoret Pemerintah Pusat
Masyarakat Kulon Progo yang mendapati status BPJS Kesehatan tidak aktif dapat mengurus pengaktifan kembali melalui pemerintah kalurahan setempat.
Warga perlu membawa KTP untuk menjalani proses pemeriksaan dan verifikasi data kepesertaan.
Pemerintah kalurahan kemudian melakukan verifikasi terhadap kondisi dan data warga sebelum meneruskan usulan secara daring kepada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kulon Progo.
Setelah usulan mendapatkan persetujuan dari pemerintah kalurahan dan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dapat memproses pengaktifan kembali kepesertaan JKN melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Setelah mendapat usulan dan persetujuan dari pihak kelurahan serta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan langsung mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN warga tersebut menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," katanya.
Eko menjelaskan bahwa mekanisme pengaktifan kembali dibedakan berdasarkan kategori kesejahteraan masyarakat.
Bagi warga yang masuk desil 6 hingga 10 tetapi masih membutuhkan bantuan jaminan kesehatan, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan iuran melalui APBD setelah melalui proses pengajuan di kalurahan.
Sementara itu, masyarakat yang merasa seharusnya masuk desil 1 hingga 5 tetapi kepesertaannya dinonaktifkan dapat mengajukan sanggahan melalui Dinas Sosial.
Sanggahan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengusulkan pemulihan status kepesertaan PBI yang dibiayai pemerintah pusat.
Pemkab Kulon Progo Siapkan Rp19,8 Miliar, Terima 50 Permohonan Setiap Pekan
Eko menyampaikan bahwa Pemkab Kulon Progo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp19,8 miliar untuk mendukung pembiayaan iuran JKN masyarakat yang membutuhkan pengaktifan kembali kepesertaan.
Menurutnya, anggaran tersebut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan warga hingga akhir 2026.
"Sampai akhir tahun, anggaran masih tersisa antara Rp3,5 miliar sampai Rp5 miliar," kata Eko.
Dinas Kesehatan Kulon Progo mencatat rata-rata sekitar 50 permohonan pengaktifan kembali kepesertaan JKN diterima setiap pekan dari berbagai wilayah kalurahan.
Permohonan tersebut diproses melalui mekanisme verifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang masih membutuhkan jaminan kesehatan.
Pemerintah daerah juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga sakit untuk mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pemeriksaan status dapat dilakukan secara berkala melalui aplikasi resmi BPJS Kesehatan maupun layanan yang disediakan Dinas Sosial.
Eko mengimbau warga yang mengalami penonaktifan kepesertaan agar segera menghubungi pemerintah kalurahan untuk memperoleh bantuan pengurusan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan meskipun kepesertaan PBI dari pemerintah pusat telah dinonaktifkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
