Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memperkuat perlindungan penyu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan Unit Konservasi Penyu (UKP).
Program tersebut dijalankan melalui Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak sebagai upaya membangun kemitraan resmi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu yang berstatus satwa dilindungi.
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, mengatakan pembentukan unit khusus tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kegiatan konservasi berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Sebagai langkah memperkuat perlindungan penyu, kini sudah ada unit khusus yang menangani, yakni Unit Konservasi Penyu (UKP)," ujar Syarif di Berau, Selasa (10/11/2026).
Melalui UKP, masyarakat yang selama ini secara sukarela menjaga penyu dan habitatnya dapat memperoleh pendampingan pemerintah serta kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab dalam kegiatan konservasi.
KKP Bentuk Unit Konservasi Penyu untuk Perkuat Perlindungan Satwa
Syarif menjelaskan bahwa pembentukan UKP merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun kemitraan yang lebih formal dengan kelompok masyarakat yang aktif melakukan perlindungan penyu.
Selama ini, sejumlah warga telah terlibat dalam kegiatan konservasi secara sukarela karena memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka.
Namun, kegiatan tersebut membutuhkan pendampingan dan pemahaman mengenai aturan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan satwa.
Melalui pembentukan UKP, kelompok masyarakat yang aktif menjaga penyu dapat menjadi kelompok binaan pemerintah dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas.
Pendampingan tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batasan kegiatan konservasi, termasuk tata cara penanganan penyu dan telurnya sesuai regulasi.
Menurut Syarif, kepastian mengenai peran masyarakat sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Dengan adanya kemitraan resmi, pemerintah berharap kegiatan perlindungan penyu dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan.
KKP Tegaskan Semua Jenis Penyu dan Telurnya Dilindungi Undang-Undang
Perlindungan penyu di Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur larangan terhadap berbagai bentuk pemanfaatan ilegal satwa tersebut.
Ketentuan itu antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Regulasi terkait juga mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Berdasarkan ketentuan perlindungan satwa, seluruh jenis penyu beserta telurnya termasuk satwa yang dilindungi oleh negara.
Masyarakat dilarang menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan penyu secara ilegal.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, KKP menilai pendampingan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan konservasi tidak melanggar aturan.
Pembentukan UKP juga diharapkan memberikan kepastian bagi kelompok masyarakat yang ingin berkontribusi dalam perlindungan penyu melalui mekanisme yang diakui pemerintah.
YKAN Dorong Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat
Sementara itu, Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Muhammad Ilman, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut.
Menurut Ilman, kegiatan konservasi membutuhkan dukungan pengetahuan serta kapasitas yang memadai agar masyarakat mampu menjalankan upaya perlindungan secara tepat.
Keterlibatan warga menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlanjutan program konservasi, terutama di wilayah pesisir yang menjadi habitat penyu.
Melalui kerja sama KKP dan YKAN, masyarakat di Kabupaten Berau diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan penyu dengan pendampingan dan arahan yang sesuai ketentuan.
Penguatan kapasitas masyarakat juga menjadi bagian dari upaya memastikan perlindungan satwa berjalan seiring dengan pemahaman terhadap regulasi konservasi.
Dengan pembentukan Unit Konservasi Penyu, pemerintah berupaya memperjelas mekanisme kemitraan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kegiatan perlindungan penyu di tingkat masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelestarian populasi penyu di perairan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, melalui keterlibatan masyarakat yang terorganisasi dan mendapatkan pendampingan pemerintah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
