Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan anggaran sebesar Rp4,32 miliar untuk pengadaan 12 unit mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2026.
Pengadaan kendaraan listrik tersebut direncanakan menyasar 12 OPD yang dinilai memiliki potensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan alokasi anggaran sekitar Rp360 juta untuk setiap unit kendaraan.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Lalu Moh Azmi, mengatakan rencana pengadaan kendaraan dinas listrik telah melalui tahap sosialisasi kepada sejumlah pejabat terkait.
"Dari anggaran Rp4,32 miliar itu, sebanyak 12 OPD direncanakan dapat kendaraan dinas mobil listrik," kata Azmi di Lombok Timur, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, proses pembelian kendaraan belum dilaksanakan karena pemerintah daerah masih menunggu pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Sebanyak 12 Kepala OPD Direncanakan Terima Mobil Listrik Dinas
Azmi menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan listrik merupakan bagian dari rencana penyediaan kendaraan operasional bagi kepala OPD di lingkungan Pemkab Lombok Timur.
Sebanyak 12 unit mobil listrik disiapkan untuk organisasi perangkat daerah yang memiliki potensi dalam menghasilkan PAD.
Sebelum pengadaan dilakukan, pemerintah daerah telah menyosialisasikan rencana penggunaan kendaraan listrik kepada para pejabat.
Sejumlah pejabat eselon II juga telah mengikuti kegiatan uji coba kendaraan atau test drive untuk mengenal kendaraan listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas.
"Untuk jumlahnya sekitar 12 unit dan pengadaan akan dilakukan setelah pengesahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setelah itu baru kami laksanakan," ujarnya.
Azmi menyebut pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan estimasi harga setiap kendaraan.
"Dengan alokasi anggaran sekitar Rp360 juta per unit, total kebutuhan dana untuk pengadaan 12 mobil listrik tersebut mencapai Rp4,32 miliar," katanya.
Dengan demikian, realisasi pembelian kendaraan masih bergantung pada penyelesaian proses administrasi anggaran pemerintah daerah.
BYD dan Aion Jadi Pilihan Mobil Listrik yang Dipertimbangkan
Terkait merek kendaraan, Pemkab Lombok Timur belum menetapkan produsen mobil listrik yang akan digunakan dalam pengadaan tersebut.
Azmi mengatakan pemerintah daerah masih mempertimbangkan sejumlah pilihan kendaraan yang tersedia di pasaran.
Dua merek yang masuk dalam pertimbangan adalah BYD dan Aion.
Meski demikian, pemerintah daerah belum memastikan apakah seluruh kendaraan akan menggunakan satu merek atau mempertimbangkan pilihan lain.
"Namun, keputusan akhir akan bergantung pada ketersediaan stok kendaraan di pasaran," ujarnya.
Azmi menjelaskan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan.
Karena itu, ketersediaan unit kendaraan menjadi pertimbangan sebelum pemerintah daerah menentukan merek yang akan dibeli.
Pemkab Lombok Timur juga masih harus menunggu pengesahan dokumen anggaran sebelum melanjutkan proses pembelian.
PLN Siapkan SPKLU dan Pengisi Daya di Kantor OPD
Selain menyiapkan anggaran pembelian kendaraan, Pemkab Lombok Timur menyatakan telah merencanakan infrastruktur pendukung operasional mobil listrik.
Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang akan dibangun oleh PT PLN.
Pembangunan fasilitas pengisian daya tersebut direncanakan mencakup dua titik di lingkungan Kantor Bupati Lombok Timur.
Keberadaan SPKLU diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengisian daya kendaraan dinas listrik yang akan digunakan pemerintah daerah.
Selain fasilitas pengisian daya umum, setiap OPD penerima kendaraan listrik juga direncanakan mendapatkan perangkat pengisi daya atau power charger.
Perangkat tersebut akan digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional kendaraan di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Dengan penyediaan fasilitas pengisian daya, pemerintah daerah berupaya memastikan kendaraan listrik dapat digunakan untuk mendukung aktivitas kedinasan.
Pengadaan Mobil Listrik Tunggu Pengesahan Dokumen Anggaran
Azmi menjelaskan bahwa rencana pengadaan mobil listrik merupakan tindak lanjut dari surat edaran tiga kementerian mengenai penggunaan kendaraan listrik.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik.
Meski anggaran telah disiapkan, pelaksanaan pengadaan belum dapat dilakukan sebelum dokumen anggaran disahkan.
"Realisasi pengadaan masih menunggu pengesahan DPA. Setelah dokumen anggaran disahkan, proses pengadaan baru akan dilaksanakan," katanya.
Dengan demikian, rencana pembelian 12 mobil listrik senilai Rp4,32 miliar tersebut masih berada pada tahap persiapan dan belum memasuki proses pengadaan.
Pemkab Lombok Timur juga masih mempertimbangkan merek kendaraan berdasarkan ketersediaan unit serta menyiapkan fasilitas pengisian daya untuk mendukung operasionalnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
