Airlangga Desak Kementerian dan Lembaga Percepat Reformasi Jelang Kunjungan Sekjen OECD

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat reformasi serta penyelarasan kebijakan nasional menjelang kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Mathias Cormann, ke Indonesia pada 25 November 2026.

Arahan tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Percepatan reformasi dilakukan untuk memastikan kesiapan Indonesia dalam memenuhi standar dan rekomendasi OECD sebagai bagian dari proses aksesi yang ditargetkan selesai pada 2028.

Airlangga menegaskan keberhasilan Indonesia menjadi anggota OECD tidak hanya bergantung pada penyelarasan regulasi, tetapi juga efektivitas penerapan kebijakan serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

“Keberhasilan aksesi OECD pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan tingkat partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kami terus mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam proses penyelarasan kebijakan sesuai rekomendasi OECD,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Indonesia Telah Bahas 24 dari 25 Bidang Aksesi OECD

Indonesia saat ini telah memasuki tahap peninjauan teknis atau Technical Review yang berlangsung sejak September 2025.

Dalam tahapan tersebut, pemerintah telah memulai pembahasan terhadap 24 dari total 25 bidang aksesi yang menjadi bagian dari proses evaluasi OECD.

Capaian tersebut menunjukkan perkembangan proses penyelarasan kebijakan Indonesia dengan standar organisasi internasional tersebut.

Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian utama dalam pembahasan, meliputi tata kelola regulasi, tata kelola publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, hingga pemberantasan korupsi.

Proses peninjauan teknis dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan informasi melalui pengisian kuesioner hingga pembahasan langsung dengan komite-komite OECD.

Tahapan berikutnya mencakup misi pencarian fakta atau fact finding mission, diskusi awal, serta pembahasan teknis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD.

Hasil evaluasi tersebut nantinya dituangkan dalam dokumen Chair’s Letter yang memuat hasil peninjauan terhadap kebijakan Indonesia.

Dokumen itu menjadi bagian penting dalam proses penilaian kesiapan Indonesia untuk melanjutkan tahapan aksesi.

Airlangga Tekankan Keterlibatan DPR dan Dunia Usaha

Airlangga menegaskan bahwa OECD memberikan perhatian besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan, bukan sekadar keberadaan regulasi yang telah disesuaikan.

Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan DPR dalam mendukung proses harmonisasi kebijakan dan penyusunan regulasi yang diperlukan untuk memenuhi rekomendasi OECD.

Selain parlemen, proses aksesi juga membutuhkan kontribusi aktif dari dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar reformasi kebijakan dapat diterapkan secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk memastikan setiap tahapan peninjauan teknis berjalan sesuai dengan agenda aksesi.

Rapat koordinasi yang dipimpin Airlangga pada 9 November 2026 menjadi salah satu langkah persiapan menjelang kedatangan Mathias Cormann ke Indonesia.

Pemerintah Targetkan Indonesia Resmi Bergabung dengan OECD pada 2028

Pemerintah menargetkan seluruh proses aksesi Indonesia ke OECD dapat diselesaikan pada 2028.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan regulasi, penguatan tata kelola nasional, serta penyesuaian kebijakan dengan instrumen hukum OECD.

Reformasi tersebut mencakup berbagai sektor yang menjadi bagian dari penilaian teknis organisasi, termasuk investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan, dan pemberantasan korupsi.

Pemerintah juga menempatkan kualitas implementasi kebijakan sebagai perhatian utama agar penyesuaian terhadap standar OECD tidak berhenti pada perubahan aturan.

Kunjungan Sekretaris Jenderal OECD pada 25 November 2026 menjadi bagian dari agenda penting Indonesia di tengah berlangsungnya proses peninjauan teknis dan upaya percepatan reformasi nasional.

Dengan pembahasan yang telah dimulai pada 24 bidang aksesi, pemerintah akan melanjutkan proses evaluasi dan penyelarasan kebijakan guna mengejar target penyelesaian keanggotaan pada 2028.