Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya serta RUU Hak Cipta pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dimulai Selasa (10/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pembahasan sejumlah rancangan undang-undang menjadi bagian dari agenda legislasi parlemen selama masa persidangan yang berlangsung hingga 17 Desember 2026.
Selain kedua rancangan undang-undang tersebut, DPR juga akan melanjutkan pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Perkoperasian.
Puan menegaskan bahwa DPR berkomitmen mempercepat penyusunan regulasi yang memiliki tingkat urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.
"Selain melanjutkan pembahasan sejumlah RUU tersebut, DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat," kata Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
DPR Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset dan Hak Cipta
RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi salah satu rancangan undang-undang yang akan kembali dibahas DPR pada masa persidangan kali ini.
Pembahasan RUU tersebut masuk dalam agenda legislasi bersama sejumlah rancangan undang-undang lainnya yang belum diselesaikan pada masa persidangan sebelumnya.
Selain RUU Perampasan Aset, DPR juga menjadwalkan kelanjutan pembahasan RUU Hak Cipta.
Puan menyatakan bahwa penyusunan rancangan undang-undang harus memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat.
Menurutnya, percepatan pembahasan tidak boleh mengabaikan kualitas substansi yang diatur dalam setiap rancangan undang-undang.
DPR juga akan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam proses penyusunan dan pembahasan regulasi.
RUU Lalu Lintas dan Perkoperasian Masuk Agenda Legislasi
Selain RUU Perampasan Aset dan RUU Hak Cipta, DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
RUU Perkoperasian juga menjadi bagian dari agenda legislasi yang akan ditindaklanjuti pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Keempat rancangan undang-undang tersebut termasuk dalam daftar pembahasan yang disampaikan Puan saat pembukaan masa persidangan.
DPR menjadwalkan masa persidangan berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026.
Selama periode tersebut, parlemen akan melaksanakan berbagai agenda legislasi sesuai mekanisme pembahasan yang berlaku.
Puan menegaskan bahwa DPR juga akan mempercepat penyusunan rancangan undang-undang lain yang dinilai mendesak.
Puan Tekankan Kualitas Regulasi dan Partisipasi Masyarakat
Puan menyampaikan bahwa percepatan legislasi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas rancangan undang-undang.
Menurutnya, substansi regulasi perlu disusun secara cermat agar dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat.
DPR juga berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pembahasan.
Selain itu, partisipasi masyarakat yang bermakna menjadi salah satu perhatian dalam proses pembentukan undang-undang.
Puan menegaskan bahwa penyusunan regulasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian, tetapi juga pada kualitas hasil pembahasan.
Dengan pendekatan tersebut, DPR akan melanjutkan agenda legislasi sekaligus memperhatikan masukan masyarakat terhadap rancangan undang-undang yang dibahas.
DPR Soroti Ketahanan Fiskal APBN 2026 di Tengah Ketidakpastian Global
Selain agenda legislasi, Puan menyampaikan bahwa DPR turut memberikan perhatian terhadap ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global menjadi salah satu tantangan yang dapat memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.
Sejumlah faktor yang menjadi perhatian DPR meliputi dinamika harga minyak bumi di pasar global.
Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menjaga ketahanan fiskal.
Selain itu, perkembangan pasar modal turut menjadi bagian dari dinamika ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi fiskal.
DPR akan memberikan perhatian terhadap berbagai perkembangan tersebut dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya selama masa persidangan.
Dengan dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, DPR akan melanjutkan pembahasan sejumlah RUU prioritas sekaligus memperhatikan ketahanan fiskal negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
