Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut secara transparan dan profesional kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang telah menyeret empat orang sebagai tersangka.
Dukungan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan mengedepankan profesionalisme aparat penegak hukum.
“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujar Puan.
Menurutnya, langkah penegakan hukum diperlukan untuk memastikan kewenangan negara tidak disalahgunakan dan seluruh proses penyelidikan berjalan sesuai prinsip hukum.
Puan Maharani Apresiasi Langkah Cepat Polri Tangani Kasus Penyadapan
Puan menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Polri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara profesional agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan.
Ia menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai dinamika politik di tengah upaya pemerintah melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dinamika tersebut dinilai menjadi ujian bagi integritas demokrasi, termasuk dalam menjaga penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil.
Puan juga menyoroti potensi penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara.
“Bahkan mengancam para pimpinan nasional,” tuturnya.
Dalam situasi tersebut, DPR menegaskan pentingnya memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.
Puan menyatakan bahwa penanganan dugaan penyadapan Presiden harus menjadi bagian dari upaya menjaga integritas hukum dan demokrasi.
DPR Ingatkan Aparat Tidak Menjadi Alat Kepentingan Politik
Selain mendukung pengusutan kasus penyadapan, Puan mengingatkan bahwa kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, seluruh lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan ditujukan bagi kepentingan nasional.
Ia menekankan bahwa aparat penegak hukum harus bekerja secara independen tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujar Puan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pentingnya menjaga hak-hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Puan juga menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk menjaga integritas demokrasi.
Salah satu perhatian DPR adalah memastikan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tetap terlindungi.
Bareskrim Polri Tetapkan Empat Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Penetapan tersangka dilakukan pada pekan sebelum pernyataan Puan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur yang sah atau illegal tapping.
Selain dugaan penyadapan ilegal, perkara tersebut juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Penanganan kasus kini menjadi perhatian DPR karena berkaitan dengan keamanan informasi serta dugaan pelanggaran hukum terhadap pimpinan negara.
DPR Tegaskan Komitmen Menjaga Integritas Demokrasi
Puan menyatakan DPR akan terus menjalankan fungsi konstitusional untuk memastikan kewenangan negara digunakan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, penegakan hukum yang profesional dan independen merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
DPR juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara di tengah berbagai dinamika politik nasional.
Dalam kaitannya dengan kasus dugaan penyadapan Presiden, Puan meminta agar aparat kepolisian mengedepankan transparansi dan profesionalisme dalam proses pengusutan.
Dukungan DPR terhadap langkah Polri tersebut disertai penegasan bahwa penegakan hukum tidak boleh digunakan untuk kriminalisasi maupun pembungkaman suara kritis masyarakat.
Sementara itu, empat tersangka yang telah ditetapkan Bareskrim Polri masih berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
