Pantau - Kelompok Palestina Hamas menuding Dewan Perdamaian (Board of Peace) mengabaikan tanggung jawab Israel dalam memperburuk krisis kemanusiaan akibat banjir di Jalur Gaza, Palestina, yang telah merendam lebih dari 70.000 tenda pengungsian dan menyebabkan sejumlah korban jiwa.
Dalam pernyataan pada Senin (9/11/2026), Hamas menilai Dewan Perdamaian memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai penyebab krisis serta hambatan pelaksanaan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat.
Hamas juga menolak tuduhan bahwa kelompok tersebut menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan peta jalan perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kelompok itu menyatakan bahwa Hamas bersama sejumlah faksi Palestina lainnya telah menerima rencana perdamaian tersebut.
Sementara itu, Dewan Perdamaian sebelumnya mengkritik keterlambatan Israel dalam mengizinkan masuknya pasokan penting ke Gaza, tetapi juga mendesak Hamas memenuhi komitmen pelucutan senjata dan penyerahan otoritas pemerintahan.
Hamas Soroti Hambatan Israel dalam Pelaksanaan Rencana Perdamaian
Hamas menyatakan bahwa kritik Dewan Perdamaian terhadap keterlambatan masuknya bantuan belum sepenuhnya menjelaskan peran Israel dalam menghambat pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
Menurut kelompok tersebut, tanggung jawab Israel tidak hanya berkaitan dengan pembatasan pasokan kemanusiaan, tetapi juga pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam rencana perdamaian.
Hamas merujuk pada pernyataan bersama mediator Mesir, Qatar, dan Turkiye pada 3 Agustus 2026 yang memperingatkan bahwa pelanggaran Israel telah merusak pelaksanaan fase kedua rencana tersebut.
Kelompok itu menilai hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan perlu dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kewajiban masing-masing pihak.
Hamas juga menolak apabila bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga sipil dijadikan bagian dari persyaratan politik.
Menurut Hamas, pasokan untuk tempat berlindung masih tertahan di luar Gaza ketika ribuan keluarga pengungsi menghadapi banjir dan cuaca dingin.
Kelompok tersebut menyatakan bahwa menjadikan bantuan penyelamat jiwa sebagai alat tawar-menawar politik bertentangan dengan kewajiban kemanusiaan dan hukum.
Lebih dari 70 Ribu Tenda Pengungsian Terendam Banjir
Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk setelah hujan badai melanda wilayah tersebut pada Jumat (6/11/2026) malam.
Berdasarkan keterangan Kantor Media Pemerintah Gaza, lebih dari 70.000 tenda pengungsian terendam banjir akibat hujan deras.
Badai juga menyebabkan puluhan dinding bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat perang runtuh.
Kondisi tersebut menambah kesulitan warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal dan bergantung pada tenda sebagai tempat perlindungan sementara.
Banjir juga mengancam keselamatan keluarga pengungsi yang tinggal di kawasan dengan perlindungan terbatas terhadap cuaca buruk.
Hamas menyoroti kondisi anak-anak dan keluarga pengungsi yang harus menghadapi dampak bencana di tengah keterbatasan bantuan kemanusiaan.
"Anak-anak yang tewas terkubur pasir atau tenggelam dalam air hujan bukanlah pihak dalam negosiasi," ujar Hamas.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa keselamatan warga sipil tidak seharusnya dijadikan bagian dari perselisihan politik dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
Dua Perempuan dan Tiga Anak Tewas Tertimpa Tanggul Pasir
Banjir yang melanda Gaza juga menimbulkan korban jiwa setelah tanggul pasir runtuh di kawasan pengungsian Deir al-Balah.
Menurut Pertahanan Sipil Gaza, dua perempuan dan tiga anak meninggal dunia pada Minggu (8/11/2026) malam akibat tertimpa runtuhan tanggul pasir.
Tanggul tersebut dilaporkan menimpa tenda-tenda yang digunakan warga Palestina sebagai tempat berlindung.
Peristiwa tersebut terjadi ketika wilayah Gaza masih menghadapi dampak hujan deras dan kerusakan infrastruktur akibat perang.
Korban jiwa tersebut menambah perhatian terhadap kondisi keamanan tempat penampungan sementara yang digunakan masyarakat terdampak konflik.
Hamas meminta agar bantuan tempat berlindung dan kebutuhan pemulihan segera dapat memasuki Gaza tanpa dikaitkan dengan persyaratan politik maupun keamanan.
Hamas Desak Perbatasan Gaza Dibuka untuk Bantuan Kemanusiaan
Hamas mendesak Dewan Perdamaian mengambil langkah untuk memastikan Israel memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam fase pertama rencana perdamaian.
Salah satu tuntutan utama adalah pembukaan akses perbatasan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza.
Kelompok tersebut meminta agar pasokan tempat berlindung, kebutuhan dasar, dan perlengkapan pemulihan dapat disalurkan kepada warga yang terdampak banjir.
Hamas juga meminta Dewan Perdamaian menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menangani bencana kemanusiaan tersebut.
Menurut kelompok itu, bantuan bagi warga sipil tidak boleh tertunda akibat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kesepakatan politik.
Selain akses bantuan, Hamas menyerukan penyusunan jadwal yang jelas untuk memastikan seluruh tahapan peta jalan perdamaian dapat dilaksanakan.
Hamas Minta Mekanisme Pengawasan dan Jadwal Penarikan Pasukan Israel
Hamas turut meminta pembentukan mekanisme verifikasi untuk memantau pelaksanaan komitmen masing-masing pihak dalam rencana perdamaian.
Mekanisme tersebut diharapkan mencakup jadwal penarikan pasukan Israel dari Gaza serta pengaturan pemerintahan wilayah tersebut.
Kelompok itu juga meminta adanya langkah yang memungkinkan komite Palestina yang ditugaskan mengelola Gaza mulai menjalankan tugasnya.
Hamas mendesak Dewan Perdamaian menerbitkan laporan mengenai kewajiban yang telah dilaksanakan dan komitmen yang masih tertunda.
Laporan tersebut juga diminta menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan kesepakatan.
Hamas menegaskan kembali kesiapannya melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam rencana perdamaian.
Namun, kelompok tersebut menolak penerapan persyaratan baru yang dinilai dapat mengubah urutan kewajiban, menunda penarikan pasukan Israel, atau memperpanjang penderitaan warga sipil.
Di tengah perbedaan sikap mengenai pelaksanaan perdamaian, ribuan keluarga pengungsi di Gaza masih menghadapi dampak banjir dan membutuhkan akses bantuan kemanusiaan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
