Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menetapkan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu dari 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kasus dugaan penyadapan Presiden menjadi perhatian parlemen setelah perkara tersebut menyeret empat perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Puan menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan nasional yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden,” kata Puan dalam rapat paripurna.
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Masuk Agenda Pengawasan DPR
Puan menjelaskan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi salah satu prioritas pengawasan parlemen selama masa persidangan berlangsung.
Perkara tersebut masuk dalam daftar isu strategis yang akan dibahas DPR bersama pihak terkait melalui mekanisme rapat di masing-masing komisi.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan informasi dan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat kepolisian.
Selain persoalan tersebut, DPR juga akan mengawasi sejumlah masalah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
DPR Soroti Perundungan Anak hingga Kelangkaan Pakan Ternak
Selain kasus penyadapan Presiden, Puan menyebut DPR akan memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
DPR juga memasukkan penanganan kasus perundungan anak sebagai salah satu agenda pengawasan selama masa persidangan.
Persoalan kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak turut menjadi perhatian parlemen karena berkaitan dengan kegiatan usaha peternakan.
Dalam bidang infrastruktur, DPR akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi fasilitas yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pengawasan juga diarahkan pada persoalan kawasan industri, termasuk gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan.
Puan menyatakan seluruh isu tersebut akan dibahas melalui komisi-komisi DPR sesuai bidang tugas masing-masing.
Bantuan Sosial, Karhutla, dan Jaminan Kesehatan Jadi Perhatian
DPR turut menempatkan perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial sebagai bagian dari agenda pengawasan.
Persoalan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang berhak menerima.
Selain bantuan sosial, DPR akan mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Parlemen juga akan mengawasi percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Dalam sektor kesehatan, DPR menyoroti kesiapan dan akurasi data yang digunakan dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pengawasan terhadap data tersebut menjadi salah satu agenda yang akan dibahas bersama pihak terkait selama masa persidangan.
Revitalisasi Sekolah dan Ketahanan Energi Masuk Daftar Prioritas
Di bidang pendidikan, DPR akan mengawasi pemerataan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Program tersebut menjadi salah satu perhatian parlemen dalam agenda pengawasan sektor pendidikan nasional.
Sementara itu, DPR juga memasukkan perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal sebagai isu strategis yang perlu ditindaklanjuti.
Dalam sektor energi, pengawasan diarahkan pada penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak bumi.
DPR turut menyoroti peningkatan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri sebagai bagian dari agenda pengawasan sektor energi.
Seluruh persoalan tersebut masuk dalam 12 isu strategis yang telah ditetapkan DPR untuk dibahas pada masa persidangan kali ini.
DPR Bahas 12 Isu Strategis hingga 17 Desember 2026
Puan menyampaikan bahwa pembahasan berbagai agenda pengawasan akan dilaksanakan melalui rapat di masing-masing komisi DPR.
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026.
Selama periode tersebut, DPR akan menindaklanjuti isu-isu strategis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan komisi terkait.
Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk kembali memperkuat komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional lembaga legislatif.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat,” kata Ketua DPR.
Dengan dimulainya masa persidangan tersebut, penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo menjadi salah satu agenda pengawasan DPR bersama berbagai persoalan nasional di bidang hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan energi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
