Pantau - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) memperkuat konsolidasi internal menyusul polemik kepemimpinan organisasi setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Nomor AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026 terkait pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 3 Juni 2026.
Konsolidasi dilakukan melalui pertemuan pimpinan organisasi anggota dan Dewan Pimpinan Kowani di Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk menyatukan sikap terhadap perubahan kepengurusan yang masih dipersoalkan sejumlah pihak.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Kowani periode 2024–2029, Elza Syarief, mengatakan pihaknya menilai penyelenggaraan KLB tidak sesuai dengan ketentuan organisasi.
"Kami menilai penyelenggaraan KLB tersebut tidak memenuhi persyaratan formal maupun material yang diatur dalam AD/ART KOWANI," kata Elza dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Elza, keberatan tersebut berkaitan dengan persyaratan penyelenggaraan KLB sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kowani.
Kowani Persoalkan Keabsahan KLB dan SK Kementerian Hukum
Elza menjelaskan bahwa penyelenggaraan KLB Kowani harus memenuhi sejumlah ketentuan organisasi sebelum dapat dilaksanakan.
Salah satu persyaratan tersebut adalah adanya usulan tertulis dari sedikitnya dua pertiga jumlah organisasi anggota Kowani.
Dengan jumlah anggota sebanyak 119 organisasi, ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan pihaknya untuk menilai keabsahan penyelenggaraan KLB.
Selain persyaratan dukungan anggota, pelaksanaan KLB juga harus memperoleh persetujuan dewan pimpinan dan memenuhi ketentuan kuorum.
Elza menyatakan pihaknya mempersoalkan proses KLB yang berlangsung di Jakarta pada 3 Juni 2026 karena dinilai tidak memenuhi persyaratan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Kowani telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan klarifikasi kepada Kementerian Hukum mengenai penerbitan SK kepengurusan.
Langkah administratif tersebut ditempuh untuk meminta penjelasan mengenai dasar pengesahan hasil KLB yang menjadi sumber perbedaan kepemimpinan organisasi.
Lima Nama Pengurus Disebut Dicantumkan dalam Akta Notaris Tanpa Persetujuan
Selain mempersoalkan pelaksanaan KLB, sejumlah pihak juga menyoroti dokumen yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan Kowani.
Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Enita Adyalaksmita, menyampaikan keberatan terhadap pencantuman nama sejumlah pengurus dalam dokumen notaris.
Menurut Enita, terdapat lima nama pengurus dewan pimpinan yang dicantumkan dalam Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026 tanpa persetujuan pihak bersangkutan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam upaya penyelesaian perbedaan kepemimpinan di lingkungan Kowani.
Enita mengatakan penyelesaian melalui mekanisme administratif masih menjadi langkah yang ditempuh terkait persoalan tersebut.
Namun, apabila proses administratif tidak menghasilkan penyelesaian, tim hukum Kowani akan mempertimbangkan langkah hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Rencana tersebut masih berupa kemungkinan tindakan hukum apabila upaya penyelesaian yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil.
Sebanyak 54 Organisasi Anggota Ajukan Mosi Tidak Percaya
Dalam pertemuan konsolidasi, sejumlah organisasi anggota Kowani turut menyampaikan keberatan terhadap proses penyelenggaraan KLB.
Beberapa organisasi juga menyatakan telah menarik mandat perwakilan yang sebelumnya diklaim memberikan dukungan terhadap perubahan kepengurusan.
Kowani menyebut sebanyak 54 organisasi anggota telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kelompok penyelenggara KLB.
Mosi tersebut menjadi bagian dari sikap sejumlah organisasi anggota yang mempersoalkan proses perubahan kepemimpinan.
Pertemuan pimpinan organisasi anggota dan Dewan Pimpinan Kowani pada 9 November 2026 menjadi forum untuk membahas perkembangan persoalan tersebut.
Konsolidasi juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi anggota dalam menyikapi keputusan yang berkaitan dengan kepengurusan Kowani.
Kowani Tetap Akui Kepemimpinan Nannie Hadi Tjahjanto
Di tengah perbedaan kepemimpinan yang berkembang, pihak Kowani yang menyampaikan keberatan terhadap KLB menegaskan tetap mengakui kepengurusan hasil kongres pada 2024.
Kepemimpinan yang diakui tersebut adalah Ketua Umum Nannie Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah.
Keduanya disebut merupakan pimpinan hasil Kongres XXV/XXVI Kowani yang diselenggarakan pada 2024.
Sikap tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepengurusan yang dinilai sah oleh kelompok organisasi anggota yang menolak hasil KLB.
Selain melakukan konsolidasi di tingkat nasional, Kowani juga berupaya memberikan penjelasan mengenai perkembangan kepemimpinan organisasi kepada sejumlah forum internasional.
Forum yang menjadi perhatian antara lain International Council of Women (ICW) dan ASEAN Confederation of Women's Organisations (ACWO).
Langkah tersebut dilakukan untuk meluruskan informasi mengenai kepemimpinan Kowani sekaligus menjaga representasi organisasi perempuan Indonesia dalam kerja sama internasional.
Sementara itu, penyelesaian polemik kepemimpinan masih bergantung pada tindak lanjut keberatan administratif kepada Kementerian Hukum dan kemungkinan langkah hukum yang sedang dipertimbangkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
