Pantau - Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) meminta Komisi III DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mewajibkan aparat penegak hukum membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana sebelum melakukan perampasan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum AMHTN-SI Tri Rahmadona dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tri menegaskan bahwa hak milik merupakan hak yang dilindungi konstitusi sehingga tindakan perampasan aset harus memiliki dasar pembuktian yang jelas dan dapat diuji.
AMHTN-SI juga mengingatkan agar penguatan pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset tidak mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
AMHTN-SI Minta Aparat Buktikan Kaitan Aset dengan Tindak Pidana
Tri Rahmadona mengatakan aparat penegak hukum harus terlebih dahulu menunjukkan hubungan antara aset yang hendak dirampas dan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan.
Menurutnya, perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau asumsi aparat penegak hukum.
Ia juga menolak penggunaan ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya sebagai satu-satunya dasar perampasan.
"Negara harus mampu menunjukkan hubungan yang cukup dan dapat diuji antara aset yang dimiliki objek perampasan dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan," kata Tri.
AMHTN-SI meminta ketentuan mengenai pembuktian tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Tri menilai pengaturan yang jelas diperlukan agar pelaksanaan kewenangan perampasan aset tetap menghormati hak milik yang dijamin konstitusi.
Mahasiswa Dukung RUU Perampasan Aset untuk Pemberantasan Kejahatan
Pengurus AMHTN-SI Ridwan menyatakan organisasinya mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana.
Menurutnya, aturan tersebut juga diperlukan untuk mendukung pemulihan aset yang berasal dari hasil kejahatan.
Namun, Ridwan mengingatkan bahwa tujuan pemberantasan kejahatan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan kewenangan negara tanpa batas.
Ia menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Pemulihan aset hasil tindak pidana juga harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.
Selain itu, AMHTN-SI menekankan pentingnya menjaga independensi peradilan dalam pelaksanaan mekanisme perampasan aset.
RUU Perampasan Aset Diminta Cegah Penyalahgunaan Kewenangan
Ridwan mendorong Komisi III DPR RI bersama pemerintah merumuskan ketentuan yang dapat mencegah penggunaan kewenangan perampasan aset secara sewenang-wenang.
Menurutnya, RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan tindakan penegakan hukum.
Aturan tersebut juga harus menjadi instrumen konstitusional yang menjamin pembatasan kekuasaan negara dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.
"Pertanyaan mendasar dalam pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa kewenangan untuk merampas aset tidak berubah menjadi kewenangan yang dapat merampas hak warga negara secara sewenang-wenang," kata Ridwan.
AMHTN-SI menilai keseimbangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak warga negara perlu menjadi dasar pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Komisi III DPR Diminta Perhatikan Jaminan Konstitusional
Dalam penyampaian aspirasinya, AMHTN-SI menekankan pentingnya memastikan setiap proses perampasan aset memiliki dasar hukum yang jelas.
Organisasi mahasiswa tersebut meminta agar mekanisme pembuktian, perlindungan hak milik, dan pembatasan kewenangan aparat menjadi bagian dari pengaturan RUU Perampasan Aset.
Ridwan menegaskan bahwa penguatan pemulihan aset hasil kejahatan tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang adil.
Dengan demikian, AMHTN-SI berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan aturan yang mendukung pemberantasan korupsi sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
