Pantau - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik atau vape berstatus hukum haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Fatwa tersebut diterbitkan sebagai bentuk sikap MUI terhadap penggunaan rokok elektrik yang dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian bunyi ketentuan dalam fatwa yang dikutip dari laman resmi MUI di Jakarta, Senin.
Keputusan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Fatwa itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
MUI Ungkap Alasan Vape Diharamkan, dari Risiko Kesehatan hingga Narkotika
MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang digunakan untuk memanaskan cairan atau zat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna.
Kandungan nikotin dalam rokok elektrik menjadi salah satu perhatian utama karena bersifat adiktif atau dapat menyebabkan ketergantungan.
Selain menimbulkan ketergantungan, nikotin juga dinilai memiliki dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
MUI menilai risiko kesehatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan hukum Islam.
Pertimbangan lainnya adalah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Dalam menetapkan hukum tersebut, MUI menggunakan prinsip sadd al-dzariah, yakni pendekatan pencegahan terhadap sarana yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan terlarang.
Prinsip tersebut diterapkan untuk mencegah penggunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi zat terlarang yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Selain aspek kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, MUI turut mempertimbangkan dampak negatif penggunaan rokok elektrik terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Fatwa MUI Larang Penggunaan, Produksi, dan Jual Beli Vape
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya menetapkan keharaman penggunaan rokok elektrik oleh konsumen, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan perangkat tersebut.
Dalam ketetapan hukumnya, MUI menyatakan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan perbuatan haram.
Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perangkat rokok elektrik dapat disalahgunakan untuk mengonsumsi berbagai zat terlarang.
MUI juga menetapkan bahwa kegiatan memproduksi rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Ketentuan serupa berlaku terhadap aktivitas memperjualbelikan rokok elektrik, yang turut dinyatakan haram dalam fatwa tersebut.
Dengan demikian, cakupan keharaman dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 meliputi penggunaan, penyalahgunaan untuk konsumsi zat terlarang, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.
Penetapan tersebut mempertegas sikap MUI bahwa persoalan rokok elektrik tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan usaha yang mendukung peredaran perangkat tersebut.
MUI Desak Pemerintah dan DPR Buat Undang-Undang Larangan Vape
Selain menerbitkan fatwa, MUI meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia.
MUI juga merekomendasikan agar aturan pelarangan tersebut dilengkapi dengan ketentuan sanksi sehingga memiliki mekanisme penegakan hukum yang jelas.
Rekomendasi tersebut bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak negatif penggunaan rokok elektrik, terutama risiko ketergantungan nikotin dan penyalahgunaan perangkat untuk konsumsi zat terlarang.
Pemerintah juga diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik di masyarakat.
Menurut MUI, pengendalian peredaran vape menjadi bagian penting dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Dorongan penyusunan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa MUI tidak hanya menetapkan hukum keagamaan, tetapi juga meminta pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tegas terhadap peredaran rokok elektrik.
Fatwa Haram Vape Belum Otomatis Menjadi Larangan Hukum Negara
Meski MUI telah menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan haram, fatwa tersebut memiliki kedudukan berbeda dengan peraturan perundang-undangan negara.
Fatwa MUI merupakan ketetapan hukum keagamaan, sedangkan larangan yang mengikat secara hukum negara beserta sanksinya memerlukan dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, penerbitan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tidak secara otomatis menjadikan seluruh aktivitas penggunaan, produksi, dan perdagangan vape sebagai tindak pidana.
Penerapan larangan secara hukum negara membutuhkan regulasi yang mengatur ketentuan, kewajiban, serta sanksi bagi pihak yang melanggarnya.
Melalui fatwa tersebut, MUI mendorong pemerintah dan DPR memperkuat kebijakan perlindungan masyarakat dari dampak negatif rokok elektrik.
MUI berharap langkah pengendalian peredaran vape dapat dilakukan secara lebih tegas untuk mengurangi risiko kesehatan, mencegah ketergantungan nikotin, serta menutup peluang penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi zat terlarang.
- Penulis :
- Leon Weldrick
