Pantau - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) kepada delapan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat hingga triwulan III tahun 2026 baru mencapai Rp731,32 miliar atau 48,30 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,514 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, mengatakan penyaluran dana Otsus masih perlu dipercepat agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Abdul Kobir saat memberikan keterangan di Manokwari, Papua Barat, Senin (9/11).
Menurutnya, DJPb terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan penyaluran dana Otsus belum berjalan optimal.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi mingguan bersama pemerintah daerah guna mengevaluasi perkembangan penyaluran sekaligus mencari solusi atas hambatan yang dihadapi.
"Sebagai financial advisor (penasihat keuangan), kami setiap minggu melakukan rapat dengan pemerintah daerah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi," ujar Abdul Kobir.
Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya DJPb memastikan pemerintah daerah dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi sehingga proses pencairan dana Otsus berjalan sesuai ketentuan.
Penyaluran Dana Otsus Papua Barat Masuk Tahap Kedua, Belum Capai Target Maksimal
Abdul Kobir menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana Otsus tahun 2026 dilakukan melalui tiga tahap dengan persentase pencairan yang telah ditentukan.
Pada tahap pertama, pemerintah daerah menerima penyaluran sebesar 30 persen dari total pagu dana Otsus yang dialokasikan.
Selanjutnya, tahap kedua mencakup penyaluran sebesar 45 persen sehingga secara kumulatif dana yang dicairkan dapat mencapai 75 persen apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
Sementara itu, tahap ketiga merupakan penyaluran sisa anggaran sebesar 25 persen dari total pagu yang tersedia.
Abdul Kobir menegaskan bahwa pencairan pada setiap tahap tidak dilakukan secara otomatis karena pemerintah daerah wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan capaian pelaksanaan program.
Salah satu persyaratan utama adalah penyelesaian dokumen Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus perubahan yang menjadi bagian dari kelengkapan administrasi penyaluran.
Selain itu, pemerintah daerah harus menunjukkan realisasi penyerapan dana Otsus tahap pertama paling sedikit 50 persen dari dana yang telah disalurkan.
Persyaratan lainnya adalah capaian pelaksanaan program minimal 15 persen sebagai bagian dari ketentuan pencairan anggaran.
Berdasarkan realisasi penyaluran yang mencapai 48,30 persen, Abdul Kobir menyebut proses pencairan dana Otsus Papua Barat secara keseluruhan telah memasuki tahap kedua.
Namun, jumlah dana yang disalurkan masih berada di bawah batas maksimal kumulatif tahap kedua, yakni 75 persen dari total pagu anggaran.
"Dengan realisasi 48,30 persen, artinya penyaluran sudah memasuki tahap II, tetapi belum mencapai batas maksimal tahap II sebesar 75 persen dari total pagu," jelas Abdul Kobir.
Manokwari Terendah, Teluk Wondama Tertinggi dalam Penyaluran Dana Otsus
Berdasarkan data DJPb Papua Barat, terdapat perbedaan cukup besar dalam persentase penyaluran dana Otsus antarpemerintah daerah hingga triwulan III tahun 2026.
Kabupaten Teluk Wondama mencatat persentase penyaluran tertinggi, yakni 72,26 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp132,66 miliar.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Fakfak dengan realisasi penyaluran mencapai 71,93 persen dari alokasi dana Otsus sebesar Rp129,34 miliar.
Kabupaten Teluk Bintuni berada di posisi ketiga dengan persentase penyaluran sebesar 69,65 persen dari total pagu Rp148,27 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Arfak mencatat realisasi penyaluran sebesar 66,91 persen dari alokasi anggaran Rp131,11 miliar.
Kabupaten Manokwari Selatan membukukan persentase penyaluran sebesar 54,49 persen dari total pagu dana Otsus sebanyak Rp84,53 miliar.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat mencatat realisasi penyaluran sebesar 36,61 persen dari pagu Rp667,29 miliar yang merupakan alokasi terbesar di antara delapan pemerintah daerah penerima dana Otsus.
Kabupaten Kaimana mencatat persentase penyaluran sebesar 31,22 persen dari total pagu anggaran Rp109,24 miliar.
Adapun Kabupaten Manokwari menjadi daerah dengan persentase penyaluran dana Otsus terendah di Papua Barat, yakni hanya 24,15 persen dari total alokasi Rp111,56 miliar.
"Sedangkan Manokwari menjadi daerah dengan persentase penyaluran terendah, yaitu 24,15 persen dari pagu Rp111,56 miliar," kata Abdul Kobir.
Dengan capaian tersebut, terdapat selisih 48,11 poin persentase antara Kabupaten Teluk Wondama sebagai daerah dengan penyaluran tertinggi dan Kabupaten Manokwari sebagai daerah dengan penyaluran terendah.
Perbedaan realisasi tersebut menjadi perhatian DJPb Papua Barat dalam menentukan prioritas pendampingan kepada pemerintah daerah yang masih menghadapi hambatan pencairan anggaran.
DJPb Gandeng KPPN dan DJPK untuk Percepat Pencairan Dana Otsus
Untuk mempercepat penyaluran, DJPb Papua Barat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dan KPPN Fakfak meningkatkan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah.
Pendampingan tersebut diprioritaskan bagi daerah yang mencatat persentase penyaluran relatif rendah dibandingkan daerah lainnya.
Melalui asistensi langsung, DJPb dan KPPN berupaya mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan persyaratan administrasi maupun pelaksanaan proses penyaluran dana.
Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, DJPb juga memfasilitasi komunikasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Koordinasi tersebut dilakukan karena DJPK memiliki kewenangan dalam proses verifikasi persyaratan penyaluran dana Otsus.
Abdul Kobir mengatakan komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan DJPK diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kendala, terutama yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen persyaratan pencairan.
"Kami akan menghubungkan pemerintah daerah dengan DJPK supaya bisa cari solusi atas kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kelengkapan dokumen syarat salur," ungkap Abdul Kobir.
DJPb Papua Barat bersama KPPN Manokwari dan KPPN Fakfak akan terus melakukan koordinasi rutin untuk memantau perkembangan penyaluran sekaligus membantu pemerintah daerah menyelesaikan hambatan administratif.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pencairan sisa dana Otsus tahun 2026 sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih optimal untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
Percepatan penyaluran juga diharapkan mendukung pemanfaatan anggaran otonomi khusus secara efektif sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua Barat.
- Penulis :
- Shila Glorya
