Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 untuk memperketat kepatuhan dan penegakan tata tertib pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat setelah muncul sejumlah laporan dugaan pelanggaran pada gelombang pertama.
Surat edaran yang ditetapkan pada 2 November 2026 tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan asesmen nasional berjalan sesuai pedoman yang berlaku.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TKA menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan.
Hal itu disampaikan Toni dalam kegiatan Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA sederajat dan SMK/MAK 2026 di Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Toni mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah menerima berbagai laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA.
Sejumlah laporan telah ditindaklanjuti, sementara laporan lainnya masih menjalani proses pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.
"Terhadap laporan tersebut telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan pendalaman melalui mekanisme pemeriksaan dengan menelaah informasi, bukti, serta kronologi kejadian," ujar Toni.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri informasi, bukti pendukung, dan kronologi kejadian agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif serta berdasarkan fakta.
Kemendikdasmen Tetapkan Empat Aturan Penting Pelaksanaan TKA 2026
Toni menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
Surat edaran tersebut memuat empat substansi utama yang wajib menjadi perhatian seluruh pihak dalam pelaksanaan TKA dan Asesmen Nasional.
Ketentuan pertama menegaskan bahwa penyelenggaraan TKA harus mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Pedoman tersebut menjadi dasar bagi seluruh penyelenggara untuk memastikan proses asesmen berlangsung sesuai standar dan ketentuan resmi pemerintah.
Ketentuan kedua mewajibkan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan TKA mematuhi pedoman dan tata tertib berdasarkan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Kewajiban tersebut berlaku bagi satuan pendidikan, proktor, teknisi, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, peserta TKA, hingga pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan asesmen.
Dengan demikian, tanggung jawab menjaga ketertiban pelaksanaan TKA tidak hanya dibebankan kepada peserta, tetapi juga seluruh petugas dan penyelenggara.
Ketentuan ketiga menekankan kewajiban menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, serta kelancaran pelaksanaan TKA dan Asesmen Nasional.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses penilaian berlangsung sesuai standar sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil asesmen.
Sementara itu, ketentuan keempat mengatur kewajiban melaporkan setiap dugaan pelanggaran terhadap pedoman dan tata tertib melalui mekanisme pelaporan resmi yang telah ditetapkan.
Melalui mekanisme tersebut, setiap laporan diharapkan dapat ditangani secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Dugaan Pelanggaran TKA Diperiksa Berdasarkan Bukti dan Kronologi
Toni menegaskan bahwa penanganan setiap dugaan pelanggaran harus dilakukan secara objektif, akuntabel, dan hati-hati dengan mengacu pada fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, proses pemeriksaan tidak boleh hanya didasarkan pada laporan yang belum terverifikasi, tetapi harus mempertimbangkan bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kemendikdasmen juga menaruh perhatian terhadap pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan asesmen agar laporan dugaan pelanggaran tidak mengganggu kredibilitas TKA sebagai asesmen terstandar nasional.
Penguatan tata tertib melalui surat edaran tersebut sekaligus menjadi upaya memastikan seluruh unsur penyelenggara menjalankan tanggung jawab secara profesional.
Selain memperkuat pengawasan, pemerintah ingin menciptakan suasana pelaksanaan TKA yang jujur, aman, tertib, dan menyenangkan bagi peserta.
Toni mengatakan bahwa prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas harus tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan TKA jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026.
"Surat Edaran ini bertujuan mendukung pelaksanaan Asesmen Skala Nasional SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 yang jujur dan gembira dengan menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA sebagai asesmen terstandar," kata Toni.
Ia menekankan bahwa penerapan tata tertib yang konsisten diperlukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan asesmen sekaligus memastikan seluruh peserta memperoleh proses penilaian yang objektif.
Kemendikdasmen berharap penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa dalam pelaksanaan TKA berikutnya.
Melalui Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026, seluruh pihak kembali diingatkan untuk menjalankan kewajiban sesuai pedoman, menjaga integritas penyelenggaraan, dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui prosedur resmi.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendukung pelaksanaan TKA dan Asesmen Nasional 2026 yang tertib, aman, kredibel, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Penulis :
- Arian Mesa
