Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) menyiapkan penerapan wajib uji tuntas kepatuhan hak asasi manusia (HAM) bagi perusahaan mulai 2028 melalui Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penilaian, pembinaan, pemberian insentif, hingga kemungkinan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang mengabaikan pelanggaran HAM.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menyampaikan rencana tersebut dalam kegiatan sosialisasi penguatan perlindungan HAM kepada dunia industri di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin.
Kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan draf Rancangan Perpres Uji Tuntas Pelaku Usaha yang saat ini telah berada di Kementerian Sekretariat Negara dan menunggu penandatanganan Presiden Prabowo Subianto.
"Perlindungan HAM merupakan amanah konstitusi, tugas negara memastikan hak asasi manusia dihormati, ditegakkan, dimajukan dan dipenuhi. Kami menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin di Cikarang, Senin.
Menurut Mugiyanto, penguatan perlindungan HAM merupakan bagian dari implementasi visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercantum dalam Astacita, yang menempatkan isu HAM sebagai salah satu prioritas pada poin pertama.
Pembentukan Kementerian HAM sebagai kementerian mandiri juga menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat melalui kewenangan penyusunan regulasi, pengawasan, dan penilaian kepatuhan terhadap prinsip HAM.
Perusahaan Akan Dinilai Berdasarkan 13 Indikator Kepatuhan HAM
Rancangan Perpres Uji Tuntas Pelaku Usaha akan mengatur mekanisme penilaian kepatuhan HAM atau human rights due diligence untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan sesuai prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Penilaian tersebut akan mengacu pada 13 indikator utama yang mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan lingkungan hidup, pemenuhan hak ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan penghormatan terhadap hak perempuan.
Penerapan indikator itu bertujuan memastikan kegiatan operasional perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap pekerja, masyarakat, lingkungan, serta kelompok yang membutuhkan perlindungan hak.
Pemerintah menilai penerapan prinsip bisnis dan HAM menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan agar selaras dengan standar perlindungan hak asasi manusia.
Selain itu, penyusunan regulasi tersebut berkaitan dengan upaya Indonesia memenuhi persyaratan menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, penilaian kepatuhan HAM tidak akan dilakukan secara langsung oleh Kementerian HAM, melainkan melalui asesor independen atau asesor internal perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi resmi dari kementerian.
Sertifikasi tersebut menjadi persyaratan agar proses evaluasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan memenuhi ketentuan pemerintah.
Perusahaan Patuh HAM Berpeluang Mendapat Insentif dan Kemudahan Pinjaman
Mugiyanto menegaskan bahwa Rancangan Perpres Uji Tuntas Pelaku Usaha lebih mengutamakan pembinaan daripada pemberian hukuman kepada perusahaan.
"Semangat dari regulasi ini bukanlah untuk punishment (menghukum), melainkan pembinaan. Perusahaan yang meraih hasil penilaian baik akan diberikan insentif berupa publikasi positif hingga kemudahan akses pinjaman yang dikoordinasikan bersama Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian," jelas Mugiyanto.
Perusahaan yang memperoleh hasil penilaian kepatuhan HAM dengan kategori baik direncanakan mendapatkan insentif berupa publikasi positif mengenai kinerja perusahaan dan kemudahan akses pembiayaan atau pinjaman.
Pemberian insentif tersebut akan dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sementara itu, perusahaan yang belum memenuhi standar kepatuhan HAM akan diberikan kesempatan melakukan perbaikan melalui mekanisme sanggah dan layanan pendampingan dari Kementerian HAM.
Pemerintah menekankan bahwa proses evaluasi tidak semata-mata bertujuan menemukan pelanggaran, tetapi juga mendorong perusahaan memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip bisnis dan HAM.
Meski mengedepankan pembinaan, pemerintah tetap membuka kemungkinan penerapan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti tidak memiliki itikad baik dan mengabaikan pelanggaran HAM.
Sanksi tersebut dapat mencakup rekomendasi pencabutan izin usaha apabila perusahaan tidak menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam menghormati hak asasi manusia.
Perpres Ditargetkan Terbit Akhir 2026, Wajib Diterapkan pada 2028
Kementerian HAM menargetkan Rancangan Perpres Uji Tuntas Pelaku Usaha dapat disahkan pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.
Setelah regulasi disahkan, pemerintah akan mempersiapkan pelaksanaannya secara bertahap sebelum kewajiban uji tuntas HAM diberlakukan secara menyeluruh.
Sepanjang 2027, Kementerian HAM akan memfokuskan kegiatan pada sosialisasi secara masif, pelaksanaan klinik pendampingan atau coaching clinic, serta pengembangan model penerapan uji tuntas HAM bagi perusahaan.
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai indikator penilaian, mekanisme pelaksanaan, serta langkah yang harus disiapkan untuk memenuhi standar kepatuhan HAM.
Pemerintah juga merencanakan tiga entitas perusahaan sebagai proyek percontohan penerapan uji tuntas HAM, masing-masing mewakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta nasional, dan perusahaan swasta asing.
BUMN akan menjadi sasaran pertama dalam pelaksanaan proyek percontohan sebelum dilanjutkan kepada perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta asing.
Melalui tahapan tersebut, pemerintah berharap BUMN dapat memberikan contoh penerapan prinsip bisnis dan HAM kepada perusahaan lain.
Setelah melalui proses sosialisasi, pendampingan, dan proyek percontohan, pemerintah menargetkan penerapan regulasi uji tuntas kepatuhan HAM diwajibkan secara menyeluruh pada 2028.
Jababeka Dipilih Jadi Lokasi Perdana Sosialisasi Uji Tuntas HAM
Kawasan Industri Jababeka di Cikarang, Kabupaten Bekasi, menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi Rancangan Perpres Uji Tuntas Pelaku Usaha berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian.
Pemilihan kawasan tersebut didasarkan pada posisinya sebagai salah satu kawasan industri tertua dan terbesar di Indonesia.
"Kawasan Industri Jababeka ini menjadi lokasi peluncuran perdana sosialisasi berdasarkan hasil rekomendasi Kementerian Perindustrian. Sebagai salah satu kawasan industri tertua dan terbesar di Indonesia, Jababeka dinilai sebagai titik awal yang ideal untuk model percontohan penerapan bisnis berbasis HAM di tingkat kawasan industri nasional," kata Mugiyanto Sipin.
Pemerintah menilai karakteristik Kawasan Industri Jababeka dapat menjadi model awal penerapan prinsip bisnis berbasis HAM yang nantinya dikembangkan di kawasan industri lainnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Kementerian HAM berupaya meningkatkan pemahaman pelaku industri mengenai pentingnya perlindungan hak pekerja, keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap hak perempuan.
Penyusunan Rancangan Perpres Uji Tuntas Pelaku Usaha juga diharapkan mampu membangun sistem kepatuhan HAM yang lebih terstruktur melalui penilaian berbasis indikator, pembinaan, pemberian insentif, serta penerapan sanksi terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajibannya.
Dengan penerapan regulasi secara bertahap hingga 2028, pemerintah berharap dunia industri Indonesia dapat menjalankan kegiatan bisnis yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan perlindungan hak masyarakat, serta memenuhi standar HAM internasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
