Pantau - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta disusun sebagai payung hukum utama untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak pencipta karya, termasuk hak moral, hak eksklusif, dan hak ekonomi.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan hal tersebut dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) pembahasan RUU Hak Cipta yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Bob menjelaskan bahwa undang-undang tersebut harus berfungsi sebagai aturan induk atau umbrella act yang mengatur prinsip-prinsip mendasar perlindungan karya, sementara ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur melalui peraturan turunan.
"Di Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya kita tinggal mengambil suatu hal yang simpel, jangan dibuat rumit karena undang-undang ini umbrella, bukan peraturan teknis. Peraturan teknis nantilah yang kan dirumuskan," kata Bob di hadapan jajaran panitia kerja (Panja) Baleg dan perwakilan pemerintah.
Menurutnya, penyusunan regulasi yang sederhana tetapi menyeluruh diperlukan agar perlindungan terhadap pencipta karya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan akibat tumpang tindih aturan.
Baleg DPR Ingin Cegah Tumpang Tindih Aturan Perlindungan Hak Cipta
Bob Hasan menjelaskan bahwa penyusunan RUU Hak Cipta sebagai payung hukum sejalan dengan upaya DPR membenahi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).
Pembenahan tersebut bertujuan memastikan setiap undang-undang memiliki ketentuan yang jelas dan tidak menghasilkan terlalu banyak peraturan pelaksana yang berpotensi saling bertentangan.
Bob menilai ego sektoral antar-lembaga perlu dihindari agar penyusunan aturan perlindungan hak cipta benar-benar mengutamakan kepentingan pencipta karya.
"Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya," ucap dia.
Menurutnya, aturan induk seharusnya memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak mendasar pencipta tanpa harus mengatur seluruh persoalan teknis secara terperinci.
Dengan pendekatan tersebut, DPR berupaya membangun sistem perlindungan hak cipta yang lebih terarah sekaligus mengurangi potensi konflik kewenangan dalam pelaksanaan aturan.
Tiga Hak Pencipta Karya Wajib Dilindungi dalam RUU Hak Cipta
Dalam pembahasan RUU Hak Cipta, Bob Hasan menekankan pentingnya perlindungan terhadap tiga hak mendasar yang melekat pada setiap pencipta karya.
Ketiga hak tersebut meliputi hak moral (moral rights), hak eksklusif (exclusive rights), dan hak ekonomi (economic rights).
Bob menegaskan bahwa ketiga hak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan ataupun dikurangi dalam pengaturan perlindungan karya.
"Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan," ucapnya.
Perlindungan tersebut berlaku bagi pencipta di berbagai bidang, mulai dari musik, karya sastra, hingga produk kreatif lainnya.
Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pencipta dan hubungan pribadi pencipta dengan karyanya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial dari pemanfaatan karya.
Sementara itu, hak eksklusif memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menentukan penggunaan karya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui pembahasan RUU Hak Cipta, Baleg DPR berupaya memastikan ketiga hak tersebut memperoleh perlindungan dalam kerangka hukum yang jelas.
DPR Terima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah dari Pemerintah
Pembahasan RUU Hak Cipta juga memasuki tahap penelaahan terhadap berbagai masukan yang disampaikan pemerintah.
Bob Hasan mengungkapkan bahwa DPR telah menerima sebanyak 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah yang sebagian besar berkaitan dengan substansi pasal dalam rancangan undang-undang tersebut.
Menurutnya, Baleg DPR memiliki pengalaman dalam membahas ribuan DIM dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat.
Bob memastikan proses pembahasan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengikuti perkembangan setiap ketentuan yang dirumuskan.
Ia menegaskan bahwa pembahasan pasal demi pasal, termasuk perubahan tanda baca, dapat dipantau masyarakat dari Aceh hingga Papua.
Keterbukaan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya pasal titipan maupun perundingan tertutup dalam proses penyusunan regulasi.
Baleg DPR Kaji Penindakan Pembajakan Karya di Era Digital
Selain membahas perlindungan hak pencipta, Baleg DPR turut menyoroti tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital.
Bob Hasan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuka kemungkinan perubahan pendekatan hukum pidana terhadap tindakan penjiplakan, penggandaan tanpa izin, dan pembajakan karya.
Salah satu pendekatan yang disinggung adalah doktrin monoistik yang menghubungkan unsur perbuatan pidana atau actus reus dengan unsur kesalahan atau mens rea.
Menurut Bob, pendekatan tersebut berpotensi menjadi pertimbangan dalam penanganan pelanggaran hak cipta digital, sebagaimana konsep yang dibahas dalam tindak pidana penyadapan.
"Dalam penyusunan penegakan hukum kita ke depan, ada kemungkinan mengarah ke konsep monoistik karena faktor digitalisasi," ungkapnya.
Bob juga menyoroti kemungkinan penerapan pendekatan hukum yang lebih tegas terhadap tindakan penjiplakan karya di ruang digital.
"Siapapun yang menjiplak, apa pun niat awalnya, dapat dianggap beritikad buruk," sambungnya.
Meski demikian, pendekatan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan dan belum ditetapkan sebagai ketentuan hukum yang berlaku.
RUU Hak Cipta diharapkan menjadi dasar penguatan perlindungan karya sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pihak yang memanfaatkan karya di tengah perkembangan teknologi digital.
- Penulis :
- Aditya Yohan
