Pantau - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menindaklanjuti rekomendasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui evaluasi pencabutan, pembatasan, hingga penolakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa rekomendasi tersebut berasal dari Kepala Bareskrim Polri dan kini sedang diproses berdasarkan hasil pemeriksaan administratif terhadap masing-masing perusahaan.
"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Nusron di Jakarta, Senin.
Penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan status HGU, kondisi lahan, tingkat pelanggaran, serta hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Tindakan administratif yang disiapkan tidak seluruhnya berupa pencabutan HGU secara menyeluruh, tetapi juga mencakup pencabutan sebagian, penghentian perpanjangan hak, hingga penolakan pemberian HGU baru.
Tiga Perusahaan Terancam Kehilangan Seluruh HGU akibat Karhutla
Nusron menjelaskan bahwa kelompok pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya akan dicabut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kondisi lahan dan pelanggaran yang ditemukan.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT MIB, PT RKA, dan PT SKM yang memiliki lahan perkebunan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
PT MIB tercatat memiliki HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Sementara itu, PT RKA memiliki HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Adapun PT SKM memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan pencabutan seluruh HGU tersebut meliputi luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar Kementerian ATR/BPN untuk menyiapkan tindakan administratif terhadap ketiga korporasi.
HGU PT BSLT Tidak Diperpanjang, Tiga Perusahaan Lain Ditolak
Kelompok kedua mencakup PT BSLT yang sebelumnya memiliki HGU seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020 sehingga pemerintah memutuskan tidak memberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali hak atas tanah tersebut.
Keputusan tersebut mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang di wilayah perusahaan.
Sementara itu, kelompok ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang belum memperoleh HGU dan tidak akan dipertimbangkan untuk mendapatkan hak tersebut berdasarkan hasil evaluasi Kementerian ATR/BPN.
Ketiga perusahaan itu adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Nusron memutuskan untuk tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut setelah mempertimbangkan hasil pengkajian administratif.
Selain menolak pemberian HGU, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan terhadap ketiga korporasi tersebut.
PT SAE Dikenai Pencabutan Sebagian HGU, Tiga Perusahaan Masih Dikaji
Kelompok keempat mencakup PT SAE yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Perusahaan tersebut dikenai tindakan pencabutan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar tidak melebihi 50 persen serta ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Sementara itu, kelompok kelima terdiri atas tiga perusahaan yang masih membutuhkan pendalaman sebelum pemerintah menentukan pencabutan HGU secara sebagian atau keseluruhan.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT STP, PT API, dan PT JMS yang masing-masing memiliki dua bidang HGU.
PT STP tercatat memiliki dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare.
PT API memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare.
Adapun PT JMS memiliki dua bidang HGU dengan luas masing-masing 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Kementerian ATR/BPN masih melakukan pendalaman terhadap ketiga perusahaan tersebut untuk memastikan data pemeriksaan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil pendalaman nantinya akan menjadi dasar penentuan apakah HGU milik PT STP, PT API, dan PT JMS dicabut sebagian atau seluruhnya.
Nusron Ungkap Keterkaitan Pemilik Manfaat dari Tiga Negara
Selain melakukan evaluasi terhadap status HGU, Kementerian ATR/BPN juga menelusuri kepemilikan manfaat atau beneficial ownership perusahaan-perusahaan yang masuk dalam rekomendasi Bareskrim Polri.
Nusron mengungkapkan bahwa sejumlah korporasi tersebut memiliki keterkaitan dengan pemilik manfaat dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Selain pihak luar negeri, terdapat pula investor dan pemegang saham dalam negeri yang memiliki keterkaitan dengan sejumlah perusahaan tersebut.
Namun, Kementerian ATR/BPN belum mengungkapkan identitas investor maupun pemegang saham dalam negeri yang dimaksud.
"Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini," ujar Nusron Wahid.
Penelusuran kepemilikan manfaat tersebut menjadi bagian dari pengkajian terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Pencabutan HGU Harus Melalui Pemeriksaan dan Dasar Hukum yang Jelas
Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan terhadap 11 korporasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pemerintah juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan mengenai hak atas tanah sebagai salah satu landasan penanganan.
Selain itu, proses pemeriksaan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Landasan hukum lainnya adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Berdasarkan ketentuan tersebut, penanganan administratif dilakukan melalui sejumlah tahapan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Proses dimulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, hingga ekspose hasil penelitian.
Setelah itu, pemeriksaan dilanjutkan melalui rapat koordinasi, gelar kasus akhir, serta penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.
Seluruh tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan keputusan pencabutan, pembatasan, maupun penolakan HGU memiliki dasar hukum dan bukti yang memadai.
ATR/BPN Segera Siapkan Surat Keputusan Pencabutan HGU
Nusron mengungkapkan bahwa data hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap 11 korporasi telah disampaikan kepada pihak terkait.
Kementerian ATR/BPN selanjutnya akan menyiapkan draf surat keputusan (SK) sebagai tindak lanjut rekomendasi penanganan perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla.
Penyusunan SK tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum keputusan administratif terhadap masing-masing perusahaan diumumkan secara resmi.
"Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," katanya.
Dengan proses tersebut, keputusan akhir mengenai pencabutan seluruh atau sebagian HGU, penghentian perpanjangan hak, serta penolakan pemberian HGU baru akan ditetapkan setelah seluruh tahapan administratif diselesaikan.
- Penulis :
- Arian Mesa
