Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam, Sumatera Barat, menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan inspeksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan kelayakan operasional, kualitas makanan, dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Inspeksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan keamanan pangan yang berlaku.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Agam, Rosva Deswira, mengatakan tim Satgas MBG ditugaskan memeriksa 14 indikator kelayakan operasional SPPG berdasarkan daftar periksa yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Tim bakal memeriksa terhadap 14 indikator kelayakan operasional SPPG," kata Rosva di Lubuk Basung, Senin (9/11/2026).
Menurut Rosva, pemeriksaan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan setiap fasilitas penyedia makanan dalam Program MBG memenuhi persyaratan operasional dan mampu memberikan pelayanan sesuai ketentuan.
Satgas MBG Agam Periksa Dua Dapur dan Kualitas Menu Makanan
Rosva menjelaskan bahwa tim Satgas MBG telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dua unit SPPG pada Jumat (6/11/2026).
Kedua fasilitas yang diperiksa tersebut adalah SPPG Ampek Angkek Lambah dan SPPG Ampek Angkek Panampuang di Kabupaten Agam.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional yang tercantum dalam daftar periksa atau checklist yang disusun oleh Badan Gizi Nasional.
Selain memeriksa kelayakan fasilitas operasional, tim juga melakukan penilaian terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat Program MBG.
Penilaian mencakup kesesuaian menu makanan yang disediakan masing-masing SPPG untuk memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi ketentuan program.
Tim Satgas MBG turut memperhatikan langkah pengelola SPPG dalam meminimalkan sisa makanan atau food waste selama pelaksanaan program.
Rosva menjelaskan bahwa kegiatan inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang menginstruksikan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah," katanya.
Bahan Pangan Dapur MBG Diuji untuk Deteksi Formalin dan Pestisida
Selain memeriksa fasilitas dan kualitas pelayanan, tim Satgas MBG Kabupaten Agam juga melakukan pengujian terhadap sampel bahan pangan segar yang digunakan oleh masing-masing SPPG.
Pengujian dilakukan menggunakan metode rapid test atau uji cepat untuk mendeteksi kemungkinan adanya kandungan zat berbahaya pada bahan makanan sebelum diolah menjadi menu Program MBG.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemungkinan keberadaan residu pestisida pada komoditas pangan segar yang digunakan sebagai bahan baku makanan.
Tim juga melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kemungkinan kandungan formalin pada bahan pangan yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
Pemeriksaan terhadap kedua jenis zat tersebut bertujuan memastikan bahan pangan yang digunakan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
"Pengujian ini untuk memastikan bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan memenuhi aspek keamanan pangan, sehingga dapat meminimalkan risiko paparan bahan berbahaya bagi penerima manfaat," katanya.
Melalui pengujian tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pengawasan Program MBG tidak hanya berfokus pada kualitas menu dan fasilitas produksi, tetapi juga mencakup keamanan bahan baku makanan.
Hasil Inspeksi Dapur MBG Akan Dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional
Pemkab Agam akan menggunakan hasil pemeriksaan terhadap 14 indikator kelayakan operasional, penilaian kualitas menu, dan pengujian keamanan pangan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program MBG.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut apabila ditemukan aspek penyelenggaraan SPPG yang belum memenuhi ketentuan.
Pengawasan juga diarahkan untuk mendorong pengelola SPPG melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap fasilitas, proses penyediaan makanan, dan kualitas pelayanan.
Selain itu, Pemkab Agam akan melaporkan hasil inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG kepada Badan Gizi Nasional sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ.
Melalui pemeriksaan dan evaluasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Agam berjalan sesuai persyaratan operasional serta mampu menyediakan makanan yang berkualitas dan aman bagi penerima manfaat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
