Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo mendukung pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang dinilainya sebagai langkah maju dalam mewujudkan keadilan di Indonesia.
Mafirion menyampaikan dukungan tersebut melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/11/2026), sekaligus meminta pemerintah memastikan pembentukan Pokja menghasilkan langkah konkret dalam penyelesaian kasus.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kejaksaan Agung dalam Pokja dapat membantu mengatasi hambatan koordinasi serta perbedaan penafsiran hukum yang selama ini mempersulit penanganan kasus.
DPR Nilai Pembentukan Pokja Jadi Babak Baru Penyelesaian HAM Berat
Mafirion menilai pembentukan Pokja menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari penyelesaian terhadap berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang belum tuntas.
"Itu merupakan langkah baik dan patut kita dukung bersama. Pembentukan Pokja itu menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mencari jalan keluar atas berbagai hambatan penafsiran hukum yang selama ini terjadi," kata Mafirion.
Ia berharap Pokja yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan dapat menjalankan mekanisme kerja secara efektif, terukur, dan transparan.
Menurut Mafirion, kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting untuk menyelaraskan proses hukum yang selama ini menghadapi kendala.
Pembentukan Pokja juga diharapkan membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus tersebut.
DPR Minta Pokja Tidak Berhenti pada Pembentukan Tim
Mafirion mengingatkan bahwa keberadaan Pokja harus diikuti langkah nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Yang kita harapkan bukan sekedar terbentuknya Pokja, melainkan bagaimana Pokja itu mampu membuka jalan bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Harus ada tindak lanjut konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Ia menekankan pentingnya mekanisme kerja yang mampu mengatasi hambatan hukum dan koordinasi dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Menurutnya, penyelesaian kasus harus berlandaskan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak korban dan keluarga.
Pemulihan Korban Harus Jadi Prioritas Penyelesaian Kasus
Selain mendorong penegakan hukum melalui mekanisme Pengadilan HAM, Mafirion meminta pemerintah memperhatikan pemulihan hak para korban.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian kasus tidak cukup dilakukan melalui proses administratif atau koordinasi antarlembaga.
Pemerintah juga dinilai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban serta memastikan pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.
"Itu kesempatan baik bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa negara tidak melupakan sejarah dan tidak meninggalkan para korban," ujarnya.
Mafirion menyatakan bahwa pemulihan korban dan keluarganya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan.
"Pemulihan korban dan keluarga korban merupakan bagian penting dari keadilan yang kita tuju bersama," demikian Mafirion.
Pembentukan Pokja tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi pemerintah, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung dalam mencari penyelesaian terhadap 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
