Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada 2029 melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Target tersebut disampaikan Wakil Menteri ESDM, Yuliot, dalam pertemuan bersama Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah masih harus menyediakan akses listrik di 10.068 lokasi yang tersebar pada 5.821 desa di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari perluasan jaringan listrik, pembangunan sistem kelistrikan mandiri berbasis energi terbarukan, hingga penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual.
Pertemuan Kementerian ESDM dan DPD RI juga membahas pengembangan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pemerataan akses energi, serta pengawasan kegiatan pertambangan.
Yuliot menegaskan bahwa pembangunan sektor energi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan wilayah serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
"Dari sisi kebijakan energi itu adalah bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan jangan sampai terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik. Selain itu, bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat," ujar Yuliot.
Pemerintah Siapkan Tiga Strategi Elektrifikasi untuk 5.821 Desa
Kementerian ESDM menyiapkan pendekatan pembangunan kelistrikan yang disesuaikan dengan kondisi geografis setiap wilayah untuk mempercepat pemerataan akses listrik nasional.
Strategi pertama dilakukan melalui perluasan jaringan listrik yang sudah tersedia agar dapat menjangkau permukiman masyarakat yang selama ini belum memperoleh pelayanan.
Strategi kedua adalah pembangunan sistem mini-grid berbasis energi baru terbarukan untuk menyediakan pasokan listrik di wilayah yang sulit dijangkau jaringan utama.
Sementara itu, strategi ketiga dilakukan melalui penyediaan PLTS individual yang dilengkapi baterai sebagai sarana penyimpanan energi bagi masyarakat di daerah terpencil.
"Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, pemerintah menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis EBT, dan penyediaan PLTS individual dengan baterai bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik," jelas Yuliot.
Pemerintah juga menyiapkan program Listrik Desa (Lisdes) untuk memperluas akses kelistrikan, khususnya di wilayah 3T yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.
Program tersebut mencakup pemanfaatan teknologi energi terbarukan, seperti PLTS dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
Pemanfaatan kedua teknologi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan mengoptimalkan sumber energi yang tersedia di masing-masing daerah.
Pemerintah Daerah Dilibatkan dalam Lelang Proyek Panas Bumi
Selain pemerataan listrik, Kementerian ESDM menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan energi panas bumi sejak tahap perencanaan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa kementerian akan terlebih dahulu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah sebelum proses lelang wilayah kerja panas bumi dilaksanakan.
Keterlibatan tersebut juga mencakup penempatan perwakilan pemerintah daerah sebagai anggota panitia lelang wilayah panas bumi.
"Untuk pemanfaatan panas bumi ini, keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda," ungkap Eniya.
DPD RI menyambut positif rencana tersebut dan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat di sekitar wilayah pengembangan panas bumi.
Anggota DPD RI dari Maluku Utara, R. Graal Taliawo, mengingatkan bahwa pemerintah harus terlibat langsung dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika konsesi panas bumi diberikan kepada pengembang.
Menurutnya, tanggung jawab sosialisasi tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta karena dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kegiatan pengembangan panas bumi.
"Ketika konsesi panas bumi diberikan, penting sekali negara hadir dan jangan biarkan pihak swasta sendiri yang memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita (DPD RI) akan mendukung sepenuhnya upaya ini," ujar R. Graal Taliawo.
Proyek PLTA Mentarang 1.375 MW Ditargetkan Rampungkan Verifikasi Desember 2026
Pertemuan Kementerian ESDM dan DPD RI juga membahas percepatan pengembangan PLTA Mentarang di Kalimantan Utara yang memiliki potensi kapasitas pembangkitan sekitar 1.375 megawatt (MW).
Yuliot menjelaskan bahwa pengembangan proyek tersebut masih dalam proses pembahasan lintas kementerian untuk menyelesaikan sejumlah persoalan teknis dan administratif.
Salah satu persoalan yang sedang ditangani berkaitan dengan lahan genangan proyek PLTA Mentarang yang sebagian wilayahnya bersinggungan dengan program strategis nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemerintah saat ini melakukan verifikasi aset dan penyusunan rekomendasi teknis sebagai bagian dari penyelesaian persoalan tersebut.
Proses verifikasi aset dan penyusunan rekomendasi teknis ditargetkan selesai pada Desember 2026 agar pengembangan proyek dapat dilanjutkan.
Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Marthin Billa, menyampaikan bahwa masyarakat setempat berharap pembangunan PLTA Mentarang dapat segera diselesaikan.
Menurutnya, masyarakat telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan proyek yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan energi kawasan industri.
"Masyarakat Kalimantan Utara yang sudah menyiapkan lahannya ini sangat berharap proyek ini dapat segera diselesaikan, apalagi penyelesaian proyek ini akan menunjang Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan," ujar Marthin Billa.
Keberadaan PLTA Mentarang dinilai strategis untuk mendukung penyediaan energi bagi pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
PLTA Kayan Berkapasitas 9.000 MW Ditargetkan Beroperasi pada 2031
Selain PLTA Mentarang, pemerintah juga membahas pengembangan PLTA Kayan yang memiliki potensi kapasitas sekitar 9 gigawatt (GW) atau setara dengan 9.000 MW.
Proyek pembangkit listrik tersebut saat ini masih berada pada tahap penjajakan calon mitra pendanaan untuk mendukung kebutuhan investasi pembangunan.
Pemerintah mengupayakan pengembangan PLTA Kayan melalui skema Independent Power Producer (IPP) PLN yang memungkinkan keterlibatan produsen listrik independen dalam penyediaan infrastruktur pembangkitan.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PLTA Kayan ditargetkan mencapai operasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada 2031.
Target tersebut menjadi acuan pengembangan proyek, meskipun proses penjajakan mitra pendanaan masih berlangsung.
Pengembangan PLTA Kayan dan PLTA Mentarang merupakan bagian dari upaya pemerintah memanfaatkan potensi energi air di Kalimantan Utara untuk meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan.
Kementerian ESDM Perkuat Sinergi dengan DPD RI dan Pemerintah Daerah
Kementerian ESDM menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur energi membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPD RI, serta masyarakat.
Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan proyek energi dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
DPD RI memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, terutama terkait pemerataan akses listrik, pengembangan energi terbarukan, serta penyelesaian persoalan pembangunan infrastruktur energi.
Pemerintah juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan proyek agar pembangunan energi memberikan manfaat bagi warga di sekitar lokasi pengembangan.
Melalui kerja sama tersebut, Kementerian ESDM berupaya mempercepat pengembangan panas bumi, pembangunan PLTA, dan perluasan akses listrik di wilayah 3T.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendorong pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
