Pantau - Pemerintah menyiapkan kebijakan relaksasi suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi nol persen pada 2027 bagi debitur terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), disertai fasilitas restrukturisasi kredit hingga tiga tahun untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meringankan beban pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami dampak ekonomi akibat bencana.
"Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027," kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Airlangga menjelaskan bahwa pemberian keringanan suku bunga KUR bagi debitur terdampak bencana di NTT akan dilaksanakan melalui skema bertahap selama dua tahun.
Pada 2027, debitur KUR yang memenuhi persyaratan akan memperoleh fasilitas suku bunga atau margin sebesar nol persen sesuai ketentuan pelaksanaan kebijakan.
Sementara itu, pada 2028, suku bunga KUR bagi debitur terdampak akan ditetapkan sebesar 3 persen sebagai bagian dari tahapan penyesuaian pembiayaan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memperbaiki kondisi keuangan serta memulihkan kegiatan ekonomi setelah bencana.
Pemerintah Terapkan Bunga KUR Nol Persen pada 2027 dan 3 Persen pada 2028
Pemerintah menyiapkan skema relaksasi suku bunga KUR secara bertahap untuk membantu debitur terdampak gempa bumi di NTT menghadapi tekanan keuangan selama masa pemulihan.
Pada tahap pertama, suku bunga atau margin KUR ditetapkan sebesar nol persen sepanjang 2027 bagi debitur yang memenuhi ketentuan.
Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, debitur memperoleh keringanan atas beban bunga pinjaman selama periode yang telah ditentukan.
Setelah mendapatkan fasilitas bunga nol persen pada 2027, debitur terdampak akan dikenakan suku bunga sebesar 3 persen pada 2028.
Penetapan bunga secara bertahap tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu pemulihan bagi pelaku usaha sebelum kembali menghadapi kewajiban pembayaran bunga pembiayaan.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga keberlanjutan usaha masyarakat yang mengalami gangguan akibat bencana gempa bumi.
Meski demikian, pemberian bunga KUR nol persen tidak secara otomatis berarti penghapusan pokok pinjaman karena kebijakan yang diumumkan berfokus pada keringanan suku bunga atau margin pembiayaan.
Dengan demikian, debitur tetap perlu memperhatikan kewajiban pembayaran pokok pinjaman serta ketentuan lain yang berlaku dalam pelaksanaan program KUR.
OJK Berikan Restrukturisasi Kredit hingga Tiga Tahun
Selain relaksasi suku bunga KUR, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan fasilitas restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana di NTT.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa fasilitas restrukturisasi tersebut dapat diberikan hingga tiga tahun.
"Untuk di daerah yang bencana, terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi," kata Friderica yang akrab disapa Kiki.
Kebijakan restrukturisasi tersebut mencakup delapan kabupaten terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan keterangan OJK sebelumnya, delapan wilayah tersebut meliputi Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.
Pemberian fasilitas restrukturisasi bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyesuaikan kewajiban pembiayaan dengan kondisi keuangan setelah terdampak bencana.
Melalui kebijakan tersebut, debitur diharapkan memiliki waktu yang lebih panjang untuk memulihkan kegiatan usaha dan memperbaiki kemampuan pembayaran kredit.
OJK juga menegaskan bahwa pemberian perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana merupakan bagian dari langkah mitigasi risiko terhadap sektor jasa keuangan.
Kredit hingga Rp10 Miliar Dapat Perlakuan Khusus
OJK menetapkan sejumlah kemudahan dalam penilaian kualitas kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak bencana di delapan kabupaten NTT.
Salah satu bentuk perlakuan khusus tersebut adalah penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk fasilitas pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar.
Melalui ketentuan ini, kualitas kredit atau pembiayaan dengan plafon maksimal Rp10 miliar dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran debitur sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, OJK memberikan kemudahan berupa penetapan kualitas lancar terhadap kredit atau pembiayaan yang telah memperoleh fasilitas restrukturisasi.
Ketentuan tersebut memungkinkan pembiayaan yang direstrukturisasi mendapatkan penetapan kualitas lancar berdasarkan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana.
OJK juga memberikan ruang bagi pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur mengalami dampak bencana.
Dengan demikian, fasilitas restrukturisasi tidak hanya terbatas pada kredit yang telah dimiliki sebelum bencana, tetapi juga dapat mencakup pembiayaan setelah debitur terdampak sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada lembaga jasa keuangan dalam menangani pembiayaan masyarakat yang mengalami gangguan akibat bencana.
Debitur Terdampak Gempa Bisa Mendapat Pembiayaan Baru
Selain memberikan restrukturisasi terhadap kredit yang telah berjalan, OJK membuka ruang pemberian kredit atau pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana.
Dalam kebijakan tersebut, penetapan kualitas kredit baru dapat dilakukan secara terpisah dari fasilitas pembiayaan yang sebelumnya telah dimiliki debitur.
OJK memperbolehkan penilaian secara terpisah tanpa menerapkan prinsip one obligor concept terhadap kredit atau penyediaan dana baru yang diberikan kepada debitur terdampak.
Prinsip one obligor concept pada umumnya berkaitan dengan penilaian kualitas sejumlah fasilitas kredit yang dimiliki oleh satu debitur.
Melalui kebijakan khusus ini, kualitas pembiayaan baru dapat dinilai secara terpisah sesuai ketentuan OJK.
Ketentuan tersebut memberikan peluang bagi debitur terdampak bencana untuk memperoleh tambahan pembiayaan meskipun fasilitas kredit sebelumnya mengalami penyesuaian akibat kondisi bencana.
Pemberian pembiayaan baru diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi.
Namun, pelaksanaan pembiayaan baru tetap harus mengikuti persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga jasa keuangan serta ketentuan OJK.
Kebijakan Restrukturisasi Mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022
OJK menegaskan bahwa pelaksanaan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak bencana mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.
Peraturan tersebut menjadi dasar bagi lembaga jasa keuangan dalam memberikan perlakuan khusus kepada debitur yang mengalami dampak bencana.
Ketentuan itu mencakup kemudahan penilaian kualitas kredit, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, serta pemberian pembiayaan baru sesuai persyaratan yang berlaku.
Fasilitas restrukturisasi hingga tiga tahun menjadi salah satu langkah untuk memberikan waktu pemulihan yang lebih panjang bagi debitur terdampak gempa bumi di NTT.
OJK menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk memitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan sekaligus mendukung keberlanjutan pembiayaan masyarakat.
Perlakuan khusus juga diharapkan dapat membantu lembaga jasa keuangan menangani kredit debitur terdampak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Relaksasi KUR dan Restrukturisasi Diharapkan Pulihkan Ekonomi NTT
Pemerintah dan OJK menyiapkan dua bentuk keringanan pembiayaan yang saling melengkapi untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT.
Relaksasi suku bunga KUR berfokus pada pengurangan beban bunga atau margin pembiayaan, sedangkan restrukturisasi kredit berkaitan dengan penyesuaian fasilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Melalui kebijakan bunga nol persen pada 2027 dan bunga 3 persen pada 2028, pemerintah berupaya memberikan ruang pemulihan bagi debitur yang mengalami gangguan keuangan akibat bencana.
Sementara itu, fasilitas restrukturisasi hingga tiga tahun diharapkan membantu debitur menyesuaikan kewajiban kredit dengan kemampuan keuangan selama masa pemulihan.
Kemudahan pemberian pembiayaan baru juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan modal pelaku usaha untuk kembali menjalankan kegiatan usahanya.
Rangkaian kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban keuangan debitur, menjaga keberlanjutan pembiayaan, dan mengurangi risiko pada sektor jasa keuangan.
Dengan dukungan relaksasi KUR dan restrukturisasi kredit, pemerintah berharap kegiatan ekonomi masyarakat di delapan kabupaten terdampak bencana di NTT dapat pulih secara bertahap.
- Penulis :
- Shila Glorya
- Editor :
- Shila Glorya
