Pantau - Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun pada 2027, meningkat Rp30 triliun atau sekitar 10,17 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp295 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kenaikan target tersebut kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Peningkatan target KUR tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperluas fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Target KUR yang tahun ini kan Rp295 triliun. Jadi, KUR-nya sendiri naik ke Rp325 triliun," kata Airlangga.
Pemerintah Tetapkan Plafon Kredit Pertanian hingga Perumahan
Selain meningkatkan target KUR, pemerintah menetapkan plafon pembiayaan untuk sejumlah Kredit Program Pemerintah lainnya pada 2027.
Untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan plafon KUR Pertanian sebesar Rp1,4 triliun.
Sementara itu, plafon Kredit Industri Padat Karya (KIPK) ditetapkan sebesar Rp600 miliar guna mendukung pembiayaan sektor industri padat karya.
Pemerintah juga menetapkan plafon Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp30 triliun dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar Rp30 triliun.
Khusus pembiayaan sektor perumahan, pemerintah membuka peluang penambahan alokasi KPP pada semester II-2027.
Airlangga menjelaskan bahwa peningkatan alokasi tersebut masih menjadi opsi yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program.
Pemerintah Bahas KUR Berbasis Hak Kekayaan Intelektual dan Kredit Nelayan
Pemerintah turut membahas pengembangan skema KUR yang berkaitan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau intellectual property.
Pembahasan tersebut mencakup kemungkinan pengembangan fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik hak kekayaan intelektual.
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, khususnya nelayan.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas pemanfaatan fasilitas pembiayaan pemerintah oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan permodalan.
"Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya," ujar Airlangga.
OJK Siapkan Dukungan Data SLIK dan Koordinasi Penyaluran KUR
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung pelaksanaan berbagai Kredit Program Pemerintah.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna menunjang proses penyaluran pembiayaan.
Selain menyediakan informasi keuangan, OJK akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan program kredit pemerintah berjalan dengan baik.
Koordinasi tersebut juga meliputi penyaluran KUR serta pengembangan fasilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.
OJK akan memanfaatkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendukung pelaksanaan dan perluasan akses pembiayaan tersebut.
"Terkait bagaimana mengoordinasikan pelaksanaan KUR maupun program UMKM di daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah," ujar Friderica yang akrab disapa Kiki.
OJK Perluas Akses Keuangan Desa Nelayan untuk Tingkatkan Kesejahteraan
OJK juga menaruh perhatian terhadap peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan desa nelayan.
Friderica menjelaskan bahwa OJK telah menjalankan program pengembangan ekosistem keuangan inklusif di sejumlah desa nelayan sebagai upaya memperluas jangkauan layanan keuangan.
Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
OJK juga berencana memperkuat kerja sama dengan kementerian terkait agar pengembangan akses keuangan di kawasan desa nelayan dapat terus dilanjutkan.
"Misalnya, terkait desa nelayan, kami sampaikan ada beberapa desa nelayan yang sudah kami lakukan ekosistem keuangan inklusif dan kerja sama lebih lanjut lagi dengan kementerian terkait untuk kami berikan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Friderica.
Melalui kebijakan pembiayaan 2027, pemerintah menyiapkan peningkatan target KUR, penetapan plafon sejumlah program kredit, serta pengembangan pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual dan sektor perikanan.
Pemerintah bersama OJK juga akan memperkuat koordinasi agar fasilitas pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pelaku UMKM, masyarakat nelayan, dan sektor usaha lainnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
