Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, hingga bantuan pangan kepada masyarakat.
Keterlibatan Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sekaligus memperlancar proses pendataan dan distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Rencana tersebut disampaikan Zulhas dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Pemerintah berencana memanfaatkan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu sarana pendukung pelaksanaan berbagai program bantuan sosial dan pelayanan masyarakat.
“Koperasi nantinya juga membantu menyalurkan berbagai program bantuan lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, serta berbagai bantuan sosial dan pelayanan masyarakat,” kata Zulhas.
Koperasi Merah Putih Akan Salurkan PKH hingga Bantuan Pangan
Zulhas menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memiliki peran lebih luas dalam mendukung pelaksanaan program bantuan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.
Selain membantu distribusi bantuan sosial, koperasi juga akan dilibatkan dalam proses pendataan masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.
Salah satu tugas yang direncanakan adalah membantu penyaluran bantuan beras dan bantuan pangan pemerintah selama periode Oktober hingga Desember 2026.
Dengan demikian, Koperasi Merah Putih akan ikut mendukung distribusi bantuan pangan selama tiga bulan tersebut agar penyalurannya dapat berjalan lebih lancar.
Program bantuan yang berpotensi disalurkan melalui koperasi mencakup PKH, bantuan tunai, bantuan beras, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya.
Keterlibatan koperasi dalam proses pendataan dan penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Melalui mekanisme ini, koperasi tidak hanya menjalankan kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, tetapi juga berperan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Zulhas Soroti Bansos Salah Sasaran, Warga Mampu Masih Terima Bantuan
Zulhas menegaskan bahwa ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Menurutnya, persoalan ketidaktepatan sasaran masih ditemukan dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kondisi ketika bantuan justru diterima oleh masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.
Sebaliknya, masih terdapat warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi belum memperoleh manfaat dari program pemerintah.
Zulhas menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi penerima di lapangan.
“Bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan tidak mendapatkannya,” ujar Zulhas.
Oleh karena itu, pemerintah berencana melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendukung proses pendataan calon penerima manfaat.
Pendataan tersebut diharapkan dapat membantu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai dengan ketentuan program.
Selain itu, keterlibatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan distribusi bantuan kepada masyarakat.
Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Merah Putih Membutuhkan Biaya Operasional
Selain menyoroti ketepatan sasaran, Zulhas juga membahas kebutuhan biaya operasional dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, distribusi bantuan kepada masyarakat membutuhkan dukungan operasional, termasuk biaya transportasi dan ongkos pengantaran kepada penerima manfaat.
Biaya tersebut menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas koperasi sebagai pihak yang membantu penyaluran bantuan.
Zulhas menjelaskan bahwa biaya operasional yang muncul dari kegiatan distribusi bantuan nantinya menjadi bagian dari mekanisme operasional yang ditanggung pengelola koperasi.
“Untuk menjalankan tugas tersebut, tentu ada biaya operasional, termasuk ongkos pengantaran bantuan. Hal itu menjadi bagian dari mekanisme operasional koperasi,” kata Zulhas.
Dengan adanya kebutuhan tersebut, mekanisme operasional penyaluran bantuan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelibatan Koperasi Merah Putih.
Pemerintah Perluas Peran Koperasi Merah Putih dalam Pelayanan Masyarakat
Rencana pelibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan perluasan fungsi koperasi dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Koperasi nantinya tidak hanya menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam pendataan penerima manfaat dan penyaluran bantuan sosial.
Secara keseluruhan, terdapat tiga fungsi utama yang direncanakan dalam pelibatan koperasi, yakni membantu pendataan penerima bantuan, mendukung distribusi bantuan pangan dan bansos, serta menjalankan mekanisme operasional penyaluran bantuan.
Pemerintah menempatkan ketepatan sasaran sebagai perhatian utama agar program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui rencana tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan pada Oktober hingga Desember 2026.
- Penulis :
- Shila Glorya
