Pantau - Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2027 sebesar 9,85 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani dan petambak di seluruh Indonesia sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan serta pencapaian swasembada pangan nasional.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,55 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian, sedangkan 300 ribu ton lainnya dialokasikan untuk sektor perikanan, khususnya usaha pertambakan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyampaikan keputusan tersebut seusai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.
Zulhas menjelaskan bahwa penetapan volume pupuk bersubsidi untuk 2027 telah melalui pembahasan panjang bersama kementerian dan pihak terkait sebelum diputuskan dalam rapat koordinasi.
"Rapatnya hanya sebentar karena kita sudah bicarakan panjang, sudah dibahas lama. Jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027 sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton dan untuk perikanan 300 ribu ton. Jadi totalnya 9,85," kata Zulhas di Jakarta, Rabu.
Alokasi Pupuk Bersubsidi 2027 untuk Pertanian dan Perikanan
Zulhas menjelaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian pada 2027 ditetapkan sebesar 9,55 juta ton atau sama dengan volume yang dialokasikan pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, pemerintah menyediakan tambahan alokasi sebesar 300 ribu ton untuk mendukung kebutuhan pupuk pada sektor perikanan, terutama kegiatan usaha pertambakan.
Dengan demikian, total kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah untuk kedua sektor tersebut mencapai 9,85 juta ton.
Penetapan alokasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan petambak untuk menunjang kegiatan produksi.
Rapat koordinasi yang dipimpin Zulhas juga membahas sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Pembahasan mencakup penetapan volume kebutuhan pupuk, kesiapan anggaran pemerintah, serta mekanisme pembayaran subsidi agar program dapat berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, pemerintah membahas penyesuaian dan pengalihan alokasi pupuk bersubsidi untuk memastikan distribusinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, jajaran direksi PT Pupuk Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Harga Pupuk Bersubsidi 2027 Belum Ditetapkan Pemerintah
Meskipun volume pupuk bersubsidi untuk 2027 telah diputuskan, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah belum menetapkan harga pupuk bersubsidi yang akan berlaku pada tahun tersebut.
Menurutnya, penentuan harga masih harus mempertimbangkan perkembangan kondisi global yang berpotensi memengaruhi biaya produksi dan harga bahan baku pupuk.
Pemerintah perlu mencermati dinamika pasar internasional sebelum mengambil keputusan terkait harga pupuk bersubsidi bagi petani dan petambak.
Di tengah belum ditetapkannya harga untuk 2027, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menekan harga pupuk sekitar 20 persen melalui perubahan mekanisme pengadaan.
Penurunan harga tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi pengadaan pupuk yang diinisiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Perubahan mekanisme pengadaan dilakukan untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran subsidi pemerintah.
Pemerintah Ubah Sistem Pengadaan Pupuk untuk Tekan Biaya
Zulhas menjelaskan bahwa sebelumnya pengadaan pupuk menggunakan mekanisme cost plus, yakni sistem yang memperhitungkan biaya operasional sebagai dasar penentuan keuntungan pengelola.
Dalam sistem tersebut, pengelola memperoleh keuntungan sekitar 10 persen dari total biaya yang dikeluarkan.
Menurut Zulhas, mekanisme tersebut berpotensi meningkatkan biaya pengadaan karena besaran keuntungan pengelola dihitung berdasarkan biaya operasional.
Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah kemudian mengubah mekanisme pengadaan dari sistem cost plus menjadi mark to market.
Perubahan tersebut bertujuan menciptakan proses pengadaan yang lebih efisien, menekan pengeluaran, serta memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara optimal.
Melalui mekanisme baru, pemerintah berupaya mengendalikan biaya pengadaan pupuk sehingga dana subsidi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Zulhas menyampaikan bahwa perubahan sistem pengadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan pemerintah menekan harga pupuk sekitar 20 persen.
Efisiensi yang dihasilkan juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas industri pupuk nasional melalui pengembangan fasilitas produksi.
Pabrik Pupuk Baru di Sumatera Selatan Ditargetkan Beroperasi Januari 2027
Selain melakukan efisiensi pengadaan, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk dalam negeri melalui pembangunan pabrik baru di Sumatera Selatan.
Pabrik pupuk tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Keberadaan fasilitas produksi baru diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pupuk dalam negeri sekaligus mendukung kelancaran pasokan bagi sektor pertanian.
Pemerintah juga berharap peningkatan kapasitas produksi dapat membantu menjaga keberlanjutan program pupuk bersubsidi bagi petani dan petambak.
Zulhas menegaskan bahwa ketersediaan pupuk dalam jumlah memadai menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang produktivitas pertanian dan kegiatan usaha pertambakan.
Dengan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,85 juta ton pada 2027, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pupuk dapat terpenuhi sekaligus mendukung peningkatan hasil produksi pangan nasional.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas petani, dukungan terhadap usaha pertambakan, serta efisiensi pengelolaan subsidi.
Melalui penetapan alokasi pupuk bersubsidi, perubahan mekanisme pengadaan yang menekan harga sekitar 20 persen, dan rencana pengoperasian pabrik baru di Sumatera Selatan, pemerintah berharap dapat memperkuat ketersediaan pupuk sekaligus mendukung pencapaian swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
