Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) setelah menyiapkan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan bursa yang direncanakan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Meski kesiapan regulasi telah dipastikan, pelaksanaan operasional BMKS masih bergantung pada Danantara Indonesia selaku pihak yang disebut bertanggung jawab sebagai penyelenggara bursa.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa lembaganya hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, bukan bertindak sebagai operator bursa.
"Kalau itu kan sebagai pengawas. Kalau penyelenggara bursanya, tanya sama Danantara. Kami sudah siap semua, POJK juga sudah siap," kata Friderica saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Friderica menjelaskan bahwa seluruh kesiapan regulasi dari sisi OJK telah dipenuhi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Namun, keputusan mengenai pelaksanaan kegiatan operasional bursa tetap berada pada pihak penyelenggara, yakni Danantara Indonesia.
OJK Terbitkan Dua Regulasi untuk Pengawasan Bursa Mineral
OJK sebelumnya telah menerbitkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai dasar hukum peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Regulasi pertama adalah POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada BMKS dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK.
Sementara itu, regulasi kedua adalah POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Kedua peraturan tersebut memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun kerangka hukum penyelenggaraan perdagangan mineral dan komoditas strategis.
POJK Nomor 15 Tahun 2026 telah berlaku sejak 17 September 2026 sebagai dasar pelaksanaan tahapan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan dari Bappebti kepada OJK.
Adapun POJK Nomor 16 Tahun 2026 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan BMKS.
Melalui penerbitan kedua regulasi tersebut, OJK berupaya memastikan proses peralihan kewenangan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Peralihan Pengawasan dari Bappebti ke OJK Berlaku Januari 2027
POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur mekanisme transisi kewenangan pengaturan dan pengawasan BMKS dari Bappebti kepada OJK.
Pengaturan tersebut bertujuan memastikan proses peralihan kewenangan antarlembaga dapat berlangsung secara lancar, terukur, dan tidak mengganggu kegiatan perdagangan yang telah berjalan.
Salah satu fokus utama regulasi tersebut adalah menjaga stabilitas pasar selama berlangsungnya perubahan kewenangan pengawasan.
Selain itu, aturan tersebut disusun untuk mencegah kekosongan hukum yang berpotensi muncul akibat perubahan lembaga pengawas.
OJK juga berupaya meminimalkan kendala operasional bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan terkait perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan BMKS dari Bappebti kepada OJK dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Waktu tersebut bertepatan dengan rencana dimulainya kegiatan operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Dengan berlakunya peralihan kewenangan tersebut, OJK akan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap transaksi BMKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Regulasi BMKS Atur Perdagangan hingga Perlindungan Pengguna Jasa
Selain mengatur peralihan kewenangan, OJK menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 untuk memperkuat kerangka penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kegiatan perdagangan, tata kelola kelembagaan, manajemen risiko, hingga perlindungan pengguna jasa.
Salah satu ketentuan yang diatur adalah pelaku kegiatan perdagangan di BMKS, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi.
Regulasi tersebut juga memuat ketentuan mengenai perdagangan dan tata cara penahapan perdagangan mineral serta komoditas strategis.
Selain itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur mekanisme penyelenggaraan transaksi untuk memberikan kepastian terhadap aktivitas perdagangan melalui bursa.
Dari sisi kelembagaan, aturan tersebut mencakup tata kelola penyelenggaraan BMKS agar kegiatan operasional dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Aspek manajemen risiko turut menjadi bagian dari pengaturan untuk mendukung pengendalian berbagai risiko dalam kegiatan perdagangan dan penyelenggaraan bursa.
OJK juga memasukkan ketentuan mengenai pelindungan pengguna jasa guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang memanfaatkan layanan BMKS.
Selain itu, regulasi tersebut mengatur penegakan integritas dalam penyelenggaraan perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Dengan cakupan tersebut, POJK Nomor 16 Tahun 2026 menjadi salah satu landasan utama bagi OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan BMKS.
Empat Aturan Teknis Disiapkan untuk Mendukung Operasional BMKS
Selain menerbitkan dua POJK, OJK juga menyiapkan empat Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) untuk melengkapi ketentuan teknis penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
PADK pertama mengatur penyelenggaraan bursa, lembaga kliring, serta lembaga kustodian elektronik yang berkaitan dengan kegiatan BMKS.
Ketentuan tersebut disiapkan untuk mendukung pengaturan kelembagaan yang berperan dalam pelaksanaan dan penyelesaian transaksi di bursa.
PADK kedua mengatur perantara perdagangan di BMKS, yakni pihak yang menjalankan fungsi perantara dalam kegiatan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, PADK ketiga mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama penyelenggara bursa.
Penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan BMKS memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Adapun PADK keempat mengatur perdagangan produk mineral dan komoditas strategis yang menjadi objek transaksi dalam kegiatan bursa.
Keempat aturan teknis tersebut disiapkan untuk melengkapi POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026.
Melalui dua POJK dan empat PADK tersebut, OJK berupaya membangun sistem pengaturan dan pengawasan yang mencakup aspek kelembagaan, perdagangan, pengendalian risiko, serta perlindungan pengguna jasa.
Kesiapan regulasi tersebut menjadi dasar bagi OJK untuk menjalankan fungsi pengawasan BMKS setelah peralihan kewenangan dari Bappebti berlaku.
Namun, kesiapan aturan tidak secara otomatis memastikan kegiatan operasional bursa telah dimulai karena pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan Danantara Indonesia sebagai penyelenggara.
Dengan demikian, OJK menegaskan kesiapannya sebagai regulator dan pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, sementara tindak lanjut operasional bursa tetap menjadi kewenangan pihak penyelenggara menjelang rencana pelaksanaan pada 1 Januari 2027.
- Penulis :
- Leon Weldrick
