Pantau - Pemerintah resmi menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional sebesar 87,98 persen sebagai langkah memperkuat perlindungan lahan sawah produktif dari ancaman alih fungsi lahan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan Indonesia.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Perkembangan Penetapan LP2B pada Lahan Baku Sawah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.
"Kita ambil keputusan bahwa secara nasional 87,98 persen, kita sepakati untuk diputuskan bahwa LP2B 87,98 persen secara nasional, kita tetapkan," kata Zulhas.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian kebijakan perlindungan lahan pertanian lintas kementerian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain menetapkan LP2B, pemerintah juga menyepakati sinkronisasi peta lahan pertanian serta pembentukan tim lintas kementerian untuk mengkaji alih fungsi sekitar 554 ribu hektare lahan.
Tiga Provinsi Belum Penuhi Target Penetapan LP2B
Zulhas mengungkapkan bahwa meskipun cakupan LP2B secara nasional telah mencapai 87,98 persen, masih terdapat tiga provinsi yang belum memenuhi target atau melengkapi persyaratan penetapan.
Ketiga provinsi tersebut adalah Riau, Banten, dan Papua yang masih diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menyelesaikan kekurangan persyaratan dalam proses penetapan LP2B.
Menurut Zulhas, pemerintah tidak menetapkan batas waktu tertentu bagi ketiga provinsi tersebut untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
Pemerintah tetap memberikan ruang penyelesaian agar penetapan LP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan dan mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian secara nasional.
Selain itu, pemerintah menyepakati sinkronisasi peta LP2B dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang saat ini telah mencakup 17 provinsi.
Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan data dan kebijakan perlindungan lahan pertanian sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Penyelarasan kedua peta juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Kaji Alih Fungsi 554 Ribu Hektare Lahan
Pemerintah turut memutuskan pembentukan tim lintas kementerian untuk mengkaji persoalan alih fungsi lahan dengan luas mencapai sekitar 554 ribu hektare.
Kajian tersebut akan mencakup pemeriksaan status perizinan, dasar hukum perubahan fungsi lahan, hingga penentuan kewajiban penggantian lahan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
Zulhas menegaskan bahwa pembentukan tim diperlukan agar penyelesaian persoalan alih fungsi lahan dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh dan memiliki kepastian hukum.
Tim tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Selain itu, tim juga melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses pemeriksaan status lahan, perizinan, serta penentuan langkah penanganan dilakukan secara terkoordinasi.
Hasil kajian tim nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan mekanisme penggantian lahan dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Zulhas Utamakan Penggantian Lahan Sebelum Penerapan Sanksi Pidana
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan kewajiban penggantian lahan dalam menangani persoalan alih fungsi lahan pertanian sebelum menerapkan sanksi pidana.
Melalui pendekatan tersebut, pelanggaran alih fungsi lahan tidak langsung diproses secara pidana sepanjang pemilik lahan memenuhi kewajiban penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap lahan pertanian yang telah mengalami perubahan fungsi sekaligus memastikan kewajiban perlindungan lahan tetap dilaksanakan.
Pemerintah juga akan menggunakan hasil kajian lintas kementerian sebagai dasar dalam menentukan langkah penyelesaian terhadap lahan yang telah beralih fungsi.
Dengan demikian, proses penanganan alih fungsi lahan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan lahan pertanian produktif.
Pemerintah Perkuat Perlindungan Sawah untuk Ketahanan Pangan Nasional
Zulhas berharap tiga keputusan utama pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian di seluruh Indonesia.
Ketiga keputusan tersebut meliputi penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen, sinkronisasi peta LP2B dengan LSD, serta pembentukan tim lintas kementerian untuk mengkaji alih fungsi sekitar 554 ribu hektare lahan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pengendalian perubahan fungsi lahan sawah sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Perlindungan lahan pertanian produktif menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan lahan untuk kegiatan produksi pangan tetap terjaga di tengah perkembangan pembangunan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Sejumlah tamu undangan lainnya juga menghadiri rapat yang membahas pengendalian alih fungsi lahan sawah dan percepatan penetapan LP2B sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
