Pantau - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyatakan kesiapan memberikan dukungan akademis bagi pelaksanaan Sekolah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Indonesia yang menargetkan peningkatan kompetensi sekitar 330 ribu anggota BPD di seluruh Indonesia.
Dukungan tersebut meliputi penyediaan tenaga pendidik, pelaksanaan pelatihan, serta pengembangan kurikulum pembelajaran untuk memperkuat kapasitas anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa.
Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Udaya Madjid menyampaikan kesiapan tersebut di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Udaya mengatakan IPDN menyambut baik rencana kolaborasi dengan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kelembagaan BPD.
"Kami dari IPDN siap mendukung. Kebetulan IPDN ini ada enam regional, termasuk di Papua, sehingga mungkin bisa kita berkolaborasi dalam pelaksanaan Sekolah BPD Indonesia, termasuk kalau membutuhkan tenaga pendidik, dosen kami siap," kata Udaya.
Menurutnya, keberadaan enam regional IPDN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan Sekolah BPD Indonesia secara nasional.
IPDN Siapkan Dosen dan Kurikulum untuk Sekolah BPD Indonesia
IPDN menyatakan kesiapannya melibatkan para dosen sebagai tenaga pengajar dalam program pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD di berbagai daerah.
Selain menyediakan tenaga pendidik, IPDN juga siap berkontribusi dalam penyusunan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota BPD dalam menjalankan tugas kelembagaannya.
Materi yang dapat dikembangkan mencakup etika pemerintahan, tata kelola pemerintahan desa, serta berbagai kompetensi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Udaya menjelaskan bahwa IPDN memiliki pengalaman dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pemerintahan desa, khususnya di wilayah sekitar kampus yang berada di Kabupaten Sumedang.
Selama lima tahun terakhir, IPDN telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi desa-desa di sekitar kampus untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi dalam menyusun kurikulum Sekolah BPD Indonesia agar materi pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi anggota BPD.
Melalui dukungan akademis tersebut, IPDN diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai etika pemerintahan, fungsi kelembagaan, serta hubungan kerja dengan kepala desa.
PABPDSI Targetkan Peningkatan Kompetensi 330 Ribu Anggota BPD
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat PABPDSI Fery Radiansyah mengatakan Sekolah BPD Indonesia dipersiapkan sebagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi anggota BPD di seluruh Indonesia.
Program tersebut menargetkan sekitar 330 ribu anggota BPD melalui kolaborasi antara PABPDSI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan IPDN.
"Yang pasti ini gerakan moral, peningkatan kapasitas SDM yang terbesar di Indonesia. 330 ribu anggota BPD akan menjadi target kami bagaimana ditingkatkan kapasitas," kata Fery.
Fery menjelaskan bahwa Sekolah BPD Indonesia tidak hanya dirancang sebagai program pelatihan, tetapi juga sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kelembagaan BPD.
Menurutnya, pelaksanaan program peningkatan kapasitas anggota BPD selama ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan fasilitas pendidikan dan ketersediaan anggaran.
Akibat berbagai keterbatasan tersebut, kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan baru menjangkau sekitar 18 persen dari keseluruhan anggota BPD di Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan PABPDSI mempersiapkan Sekolah BPD Indonesia sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD.
Melalui program ini, anggota BPD yang sebelumnya belum memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam menjalankan tanggung jawab kelembagaannya.
Sekolah BPD Indonesia Dijadwalkan Diluncurkan Nasional pada 25 November
Fery mengungkapkan bahwa persiapan Sekolah BPD Indonesia saat ini mencakup penyusunan buku induk serta berbagai regulasi yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan program.
Penyusunan dokumen tersebut ditargetkan selesai dalam waktu lima hari sebagai bagian dari persiapan peluncuran Sekolah BPD Indonesia secara nasional pada 25 November 2026.
"Penyusunan buku induknya dan regulasi-regulasinya itu dalam lima hari. Tanggal 25 ini akan launching secara nasional. Kita akan bikin dulu pilot project di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sampai Papua," ujar Fery.
Sebelum diterapkan secara lebih luas, PABPDSI akan menyiapkan proyek percontohan di sejumlah wilayah untuk menguji pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan anggota BPD.
Wilayah yang direncanakan menjadi lokasi proyek percontohan meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
Pelaksanaan proyek percontohan tersebut menjadi bagian dari tahapan awal pengembangan Sekolah BPD Indonesia sebelum diperluas ke berbagai daerah.
Kolaborasi IPDN dan Kemendagri Diharapkan Perkuat Tata Kelola Desa
Kolaborasi antara PABPDSI, Kemendagri, dan IPDN diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD melalui dukungan kelembagaan, tenaga pendidik, serta pengembangan materi pembelajaran.
Program Sekolah BPD Indonesia juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai fungsi dan tanggung jawab kelembagaan, termasuk penerapan etika pemerintahan dalam menjalankan tugas.
Selain itu, anggota BPD diharapkan semakin memahami hubungan kerja dengan kepala desa sehingga pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif.
Peningkatan kompetensi tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta mendorong tata kelola yang lebih baik.
Dengan target sekitar 330 ribu anggota BPD, Sekolah BPD Indonesia diharapkan dapat memperluas pemerataan akses pendidikan kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
