Pantau - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mendesak sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit segera mengurus dan memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) setelah ditemukan dua perusahaan dengan izin yang telah berakhir serta lima perusahaan lainnya yang masa berlaku HGU-nya akan habis pada 2027.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, Afrizal, mengatakan total luas lahan tujuh perusahaan tersebut mencapai 28.329,65 hektare.
Menurutnya, pengurusan dan perpanjangan HGU harus segera dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha perkebunan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dari catatan kami ad beberapa perusahaan telah habis masa HGU-nya dan lima perusahaan akan habis pada 2027 nanti,” kata Afrizal di Simpang Empat, Rabu.
Afrizal menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memperoleh informasi mengenai proses pengurusan HGU sejumlah perusahaan yang masa berlaku hak atas tanahnya telah berakhir.
“Kami dapat informasi perusahaan yang HGU berakhir sedang proses pengurusan ke provinsi sampai ke pusat,” katanya.
Dua Perusahaan Sawit dengan Lahan 4.240 Hektare Telah Habis Masa HGU
Afrizal mengungkapkan bahwa dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir adalah PT PANP dan PTP IV Ophir.
PT PANP tercatat memiliki lahan perkebunan seluas 840,65 hektare, sedangkan PTP IV Ophir menguasai lahan sekitar 3.400 hektare.
Jika digabungkan, total luas lahan kedua perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir mencapai 4.240,65 hektare.
Menurut Afrizal, perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan proses pengurusan HGU melalui pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Pemerintah daerah berharap proses administrasi dan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dipercepat agar perusahaan memenuhi kewajiban legalitas sesuai ketentuan.
Afrizal menegaskan bahwa perusahaan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan proses perpanjangan HGU.
Lima Perusahaan dengan Lahan 24.089 Hektare Akan Habis HGU pada 2027
Selain dua perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat lima perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya yang menghadapi batas akhir masa berlaku HGU pada 2027.
Kelima perusahaan tersebut adalah PT GMP, PT LIN, PT Agrowiratama, PT BPP, dan PT Anam Koto.
Total luas lahan yang tercatat dari lima perusahaan tersebut mencapai 24.089 hektare.
Afrizal meminta seluruh perusahaan tersebut segera mempersiapkan dokumen dan mempercepat proses pengurusan perpanjangan HGU sebelum masa berlakunya berakhir.
“Tentu kita berharap perusahaan yang telah berakhir HGU dan akan habis pada 2027 segera mempercepat pengurusan izinnya kembali,” ujar Afrizal.
Secara keseluruhan, luas lahan dua perusahaan yang HGU-nya telah berakhir dan lima perusahaan yang akan menghadapi masa kedaluwarsa pada 2027 mencapai 28.329,65 hektare.
Pemerintah daerah menilai penyelesaian administrasi HGU diperlukan untuk memastikan kepastian hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan.
Pemkab Pasaman Barat Dorong Pengurusan HGU untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Afrizal menjelaskan bahwa pengurusan HGU dilakukan secara langsung oleh masing-masing perusahaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berperan sebagai fasilitator untuk membantu kelancaran administrasi dan koordinasi sesuai kewenangannya.
Menurut Afrizal, pemerintah daerah akan terus mendorong perusahaan menyelesaikan seluruh tahapan pengurusan hingga hak atas tanah dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Selain memastikan kepatuhan terhadap peraturan, penyelesaian HGU juga berpotensi memberikan manfaat terhadap penerimaan daerah.
Salah satu sumber penerimaan yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yakni pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Afrizal menilai pengurusan HGU yang diselesaikan sesuai prosedur dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak.
Ia kembali menekankan bahwa perusahaan harus menjadi pihak yang paling aktif dalam proses pengurusan HGU, sedangkan pemerintah daerah memberikan dukungan melalui fungsi fasilitasi.
“Dalam pengurusan HGU tentu perusahaan yang lebih aktif mengurusnya, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasinya. Yang jelas kami akan terus mendorong pengurusan HGU karena itu wajib menurut undang-undang,” tegas Afrizal.
Menteri ATR/BPN Ungkap 537 Perusahaan Perkebunan Miliki IUP Tanpa HGU
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengenai ratusan perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU.
Berdasarkan temuan tersebut, sebanyak 537 perusahaan perkebunan tercatat memiliki IUP tanpa HGU sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.
Nusron menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan perubahan ketentuan Undang-Undang Perkebunan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan legalitas usaha perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, ketentuan sebelumnya memperbolehkan perusahaan menjalankan kegiatan perkebunan dengan memiliki IUP dan/atau HGU.
Namun, setelah perubahan ketentuan pada 2017, kepemilikan HGU menjadi kewajiban bagi perusahaan perkebunan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kemudian pada tahun 2017 menjadi wajib. Nah, ada 537 perusahaan yang mempunyai IUP, tapi tidak mempunyai HGU,” tambah Nusron.
Dari 537 perusahaan tersebut, sebanyak 200 perusahaan kemudian tercatat telah memiliki HGU.
Meski demikian, hasil pemeriksaan Satgas PKH menemukan 33 entitas dengan total luas lahan mencapai 3.619,6 hektare berada di dalam kawasan hutan.
Sementara itu, sebanyak 167 entitas lainnya dinyatakan telah sesuai dengan area penggunaan lahan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Temuan tersebut menjadi perhatian dalam upaya pemerintah memastikan legalitas penguasaan tanah serta kesesuaian pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan akan terus mendorong perusahaan perkebunan menyelesaikan kewajiban pengurusan HGU, terutama bagi perusahaan yang masa berlakunya telah berakhir maupun yang akan berakhir pada 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum sekaligus mendukung potensi penerimaan daerah dari sektor perkebunan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
