Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming tidak lagi memiliki peluang menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat keterangan penyetaraan ijazahnya yang disebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Syahganda menyampaikan pernyataan tersebut saat berkunjung ke kantor Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menurut Syahganda, persoalan hukum mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah mendapat penegasan dari Yusril yang menyebut bahwa jalur PTUN tidak lagi dapat digunakan untuk memperjuangkan persoalan tersebut.
“Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi,” ujar Syahganda.
Syahganda menilai klaim Gibran yang menyebut dirinya mendapat arahan Presiden untuk tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN bertentangan dengan penjelasan Yusril mengenai tertutupnya peluang hukum tersebut.
Dalam persoalan ini, Syahganda mengaku lebih mempercayai penjelasan Yusril dibandingkan klaim Gibran mengenai arahan Presiden.
Syahganda Mengaku Sempat Berdiskusi dengan Yusril di Istana
Syahganda mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan Yusril selama sekitar 15 menit sebelum Yusril memasuki ruangan Presiden di Istana pada Selasa (10/11).
Pembicaraan tersebut membahas persoalan hukum terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang menjadi perdebatan.
Berdasarkan diskusi itu, Syahganda kembali menegaskan pandangannya bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi Gibran untuk melanjutkan persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah melalui PTUN.
Ia juga mempertanyakan klaim bahwa Presiden memberikan dorongan kepada Gibran untuk terus menempuh langkah hukum terkait status dokumen pendidikannya.
Menurut Syahganda, Presiden saat ini sedang berfokus menelusuri pihak-pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan terhadap dirinya.
Syahganda mengaku telah dipanggil Presiden pada pekan sebelumnya untuk membahas situasi yang berkembang setelah munculnya dugaan penyadapan tersebut.
Pertemuan itu, menurut pengakuannya, berlangsung selama sekitar dua jam.
“Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman,” ucap Syahganda.
Pernyataan Syahganda yang mengaitkan Listyo Sigit dan sejumlah pihak dengan dugaan penyadapan tersebut merupakan tuduhan yang belum terbukti dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.
Gibran Klaim Presiden Sarankan Perjuangkan Ijazah Melalui Jalur Hukum
Sebelumnya, Gibran mengklaim memperoleh saran dari Presiden untuk tetap memperjuangkan persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah melalui jalur hukum.
Klaim tersebut disampaikan Gibran setelah bertemu dengan Presiden pada Selasa (10/11).
Menurut Gibran, salah satu saran yang diterimanya adalah melanjutkan upaya hukum dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan yang dimiliki.
Dokumen tersebut mencakup riwayat pendidikan sejak jenjang sekolah dasar (SD) hingga strata satu (S-1).
Gibran juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Namun, Yusril sebelumnya disebut telah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final.
Perbedaan pernyataan tersebut memunculkan persoalan mengenai kemungkinan langkah hukum lanjutan yang dapat ditempuh Wakil Presiden.
Putusan MA dan MK Jadi Sorotan dalam Polemik Penyetaraan Ijazah Gibran
Persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang disebut mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Dalam keterangan yang disampaikan, surat keterangan penyetaraan tersebut disebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Selain putusan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terpisah juga disebut tidak menemukan bukti ijazah sekolah Gibran di luar negeri yang digunakan untuk mengurus penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Meski demikian, rincian nomor perkara, amar putusan, serta pertimbangan hukum kedua lembaga peradilan tersebut tidak disertakan dalam keterangan yang tersedia.
Karena itu, status hukum dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dan kemungkinan pengajuan upaya hukum lanjutan masih perlu merujuk pada putusan resmi pengadilan.
Syahganda tetap berpegang pada penjelasan Yusril bahwa peluang menempuh jalur PTUN sudah tertutup.
Sementara itu, Gibran sebelumnya mengklaim memperoleh saran Presiden untuk terus memperjuangkan persoalan surat keterangan penyetaraan ijazahnya melalui mekanisme hukum.
Perbedaan pernyataan antara Gibran, Syahganda, dan Yusril tersebut menjadi bagian dari polemik mengenai arahan Presiden serta kemungkinan langkah hukum lanjutan terkait dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden.
- Penulis :
- Leon Weldrick
