Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan kehadiran sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta merupakan respons terhadap isu ancaman keselamatan Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
Syahganda menjelaskan bahwa pengerahan personel militer tersebut merupakan respons otomatis ketika muncul persoalan keamanan yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan kepala negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda saat memberikan keterangan di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan bahwa kehadiran personel TNI di Jakarta tidak berkaitan dengan rencana aksi demonstrasi yang disebut berlangsung pada 10 November 2026.
Menurut Syahganda, keberadaan personel militer lebih berkaitan dengan persoalan keamanan Presiden Prabowo menyusul munculnya dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
“Misalnya, ketika ada isu keselamatan Bapak Presiden karena disadap maka kemudian kan otomatis itu tentara masuk ke Jakarta,” kata Syahganda.
Syahganda Bantah TNI Dikerahkan untuk Menghadapi Demonstrasi
Syahganda membantah anggapan bahwa kehadiran personel TNI di Jakarta bertujuan menghadapi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi.
Menurut Syahganda, Presiden tetap memercayakan penanganan aksi demonstrasi kepada pihak kepolisian, bukan kepada personel militer.
Ia menyebut kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo terhadap prinsip demokrasi dalam menangani kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.
“Faktanya kan tentara itu enggak ada urusan dengan orang demo karena Bapak Presiden percaya pada demokrasi, kalau demo-demo ditangani oleh pihak kepolisian,” ujar Syahganda.
Syahganda kembali menegaskan bahwa pengerahan personel TNI tidak seharusnya dikaitkan dengan rencana aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta.
Menurutnya, penanganan demonstrasi tetap menjadi kewenangan kepolisian, sementara kehadiran personel militer berkaitan dengan persoalan keamanan kepala negara.
Pengerahan TNI Disebut sebagai Respons Otomatis terhadap Ancaman Presiden
Syahganda menjelaskan bahwa pengerahan personel TNI dalam situasi yang menyangkut keselamatan Presiden merupakan mekanisme yang disebut sebagai automatic response atau respons otomatis.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat terjadi ketika muncul persoalan keamanan yang berpotensi mengancam keselamatan Presiden sebagai kepala negara.
Ia menyebut keterlibatan unsur militer dalam situasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengamanan yang menurut penjelasannya telah diatur dalam perundang-undangan.
“Jadi, itu respons otomatis namanya. Jadi, kalau ada keselamatan Presiden, maka secara undang-undang itu semua hal itu kayak tentara apa segala pasti masuk,” jelas Syahganda.
Syahganda menilai kehadiran personel TNI di Jakarta perlu dipahami sebagai respons terhadap isu keselamatan Presiden, bukan sebagai langkah untuk menghadapi masyarakat yang menggelar demonstrasi.
Meski demikian, Syahganda belum menjelaskan secara terperinci ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar mekanisme respons otomatis tersebut.
Ia juga belum mengungkapkan bentuk ancaman yang dimaksud maupun perkembangan penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Respons Presiden Prabowo Belum Diungkap, Masyarakat Diminta Menunggu
Ketika dimintai penjelasan mengenai respons Presiden Prabowo Subianto terhadap perkembangan situasi keamanan tersebut, Syahganda belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Ia meminta masyarakat menunggu dan mencermati perkembangan berikutnya mengenai respons Presiden atas persoalan yang sedang menjadi perhatian.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, Syahganda belum merinci jumlah personel TNI yang dikerahkan ke Jakarta.
Ia juga belum menjelaskan satuan militer yang terlibat, waktu pengerahan, maupun bentuk ancaman keselamatan Presiden yang menjadi dasar respons tersebut.
Selain itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang disebut Syahganda belum disertai penjelasan mengenai hasil penyelidikan atau temuan resmi yang dapat memastikan terjadinya penyadapan.
Penjelasan Syahganda menunjukkan bahwa kehadiran personel militer di Jakarta, menurut keterangannya, berkaitan dengan isu keselamatan kepala negara akibat dugaan penyadapan.
Sementara itu, penanganan aksi demonstrasi masyarakat tetap dipercayakan kepada kepolisian sebagaimana disampaikan Syahganda dalam keterangannya.
- Penulis :
- Arian Mesa
