Pantau - PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mengoptimalkan digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem i-Pubers yang memungkinkan petani melakukan penebusan cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), dengan realisasi penyaluran nasional mencapai 7,7 juta ton hingga 10 November 2026.
Digitalisasi tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berlangsung lebih cepat, tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira, menjelaskan bahwa sistem i-Pubers dirancang untuk menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yang memenuhi persyaratan.
Melalui sistem tersebut, petani yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) cukup membawa KTP dan menyiapkan uang pembayaran untuk menebus pupuk di titik penyaluran resmi.
"Petani sekarang sudah tidak perlu lagi khawatir dan harus menunggu sampai tiga bulan, sampai empat bulan dari awal tahun agar bisa menebus pupuk bersubsidi. Sekarang dengan adanya penyelenggaraan regulasi dan kita perkuat juga dengan digitalisasi, petani cukup membawa KTP, sudah terdaftar di RDKK, menyiapkan uang tunai yang bersangkutan sudah bisa menebus pupuk bersubsidi kapan pun dan di mana pun selama berada di PPTS yang sudah terdaftar," kata Yehezkiel dalam webinar PIMA 2026 yang diikuti di Jakarta, Rabu.
Digitalisasi i-Pubers Permudah Petani Tebus Pupuk Bersubsidi
Penerapan sistem i-Pubers menjadi bagian dari transformasi digital Pupuk Indonesia untuk mempercepat pelayanan penebusan pupuk bersubsidi di berbagai daerah.
Melalui mekanisme tersebut, petani yang telah memenuhi persyaratan tidak perlu lagi menghadapi proses penebusan yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga tiga atau empat bulan sejak awal tahun.
Kemudahan tersebut didukung oleh penyederhanaan regulasi pemerintah dan penerapan teknologi digital dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi.
Selain mempercepat penebusan, Pupuk Indonesia turut mendukung penyederhanaan mekanisme pengadaan dan penetapan pupuk bersubsidi yang sebelumnya harus melewati sejumlah tingkatan administrasi pemerintahan.
Dalam mekanisme lama, pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Melalui mekanisme baru, penetapan pengadaan pupuk bersubsidi dapat ditangani oleh dinas pertanian pada masing-masing tingkatan pemerintahan.
Meski proses pengadaan disederhanakan, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan dengan kesiapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat mempercepat ketersediaan pupuk bersubsidi, terutama saat petani memasuki masa persiapan dan pelaksanaan musim tanam.
Penebusan Pupuk Bersubsidi Naik 16 Persen Jadi 7,7 Juta Ton
Optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi turut diikuti peningkatan realisasi penebusan pupuk secara nasional sepanjang 2026.
Berdasarkan data Pupuk Indonesia hingga 10 November 2026, realisasi penebusan pupuk bersubsidi mencapai 7,7 juta ton atau meningkat 16 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.
Pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi penebusan pupuk bersubsidi tercatat sebesar 6,7 juta ton.
Dengan demikian, volume penebusan pupuk bersubsidi meningkat sekitar 1 juta ton dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
Sementara itu, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan pada 2026 sebesar 9,84 juta ton.
Jumlah tersebut meningkat sekitar 290 ribu ton dibandingkan dengan alokasi pada 2025 yang mencapai 9,55 juta ton.
Berdasarkan perbandingan realisasi penebusan hingga 10 November 2026 dengan total alokasi tahun berjalan, sekitar 78,3 persen pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah telah ditebus.
Yehezkiel menjelaskan bahwa peningkatan realisasi penebusan tersebut tidak terlepas dari semakin mudahnya akses petani terhadap pupuk bersubsidi.
Selain kemudahan akses, ketersediaan pupuk saat dibutuhkan dan kesiapan menghadapi musim tanam turut mendukung peningkatan penebusan pupuk bersubsidi secara nasional.
Pupuk Indonesia Ancam Cabut Izin Penyaluran Kios yang Jual Pupuk di Atas HET
Di tengah peningkatan realisasi penyaluran, Pupuk Indonesia juga memperketat pengawasan terhadap harga penebusan pupuk bersubsidi di tingkat kios dan titik penyaluran resmi.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh transaksi penebusan pupuk bersubsidi berlangsung sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.
Pupuk Indonesia menegaskan tidak akan menoleransi kios maupun titik penyaluran resmi yang menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi daripada ketentuan.
Pelanggaran harga tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat berujung pada pencabutan status titik penyaluran resmi dari jaringan distribusi perusahaan.
"Ketika ada satu PPTS yang melakukan pelanggaran tersebut dan kami sudah kategorikan sebagai pelanggaran berat, kami akan mencabut PPTS tersebut sebagai bagian dari jalur supply chain kami," ujarnya.
Pencabutan status tersebut berarti titik penyaluran yang terbukti melakukan pelanggaran berat tidak lagi menjadi bagian dari jaringan rantai pasok resmi Pupuk Indonesia.
Yehezkiel menambahkan bahwa titik penyaluran yang terindikasi melakukan pelanggaran juga dapat dikenai penonaktifan sementara selama proses penyelidikan berlangsung.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepatuhan jaringan distribusi terhadap ketentuan pemerintah sekaligus melindungi petani dari pungutan yang tidak sesuai aturan.
Sistem Digital Catat Harga Penebusan untuk Cegah Manipulasi
Selain mempercepat proses penebusan, penerapan sistem i-Pubers juga memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi transaksi pupuk bersubsidi.
Melalui pencatatan digital, harga pupuk yang dibayarkan petani dapat tercantum dalam bukti transaksi penebusan.
Informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengawasan terhadap kepatuhan harga di tingkat penyaluran.
Pencatatan transaksi secara digital juga membantu mempersempit peluang manipulasi harga dalam proses penebusan pupuk bersubsidi.
Pupuk Indonesia turut mendorong peningkatan pemahaman petani mengenai ketentuan HET melalui sosialisasi bersama kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
Sosialisasi tersebut dilakukan agar petani mengetahui harga resmi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah dan dapat membandingkannya dengan harga yang dibayarkan.
Perusahaan juga mendorong petani melaporkan apabila menemukan pungutan atau biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan penebusan pupuk bersubsidi.
Pelibatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi mengenai hak petani sebagai penerima subsidi pemerintah.
Melalui digitalisasi i-Pubers, penyederhanaan regulasi, pengawasan HET, dan sosialisasi kepada petani, Pupuk Indonesia berupaya membangun sistem distribusi pupuk bersubsidi yang lebih efisien dan transparan.
Optimalisasi tersebut diarahkan untuk memastikan petani yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan lebih mudah, tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai harga resmi pemerintah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
