Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemantauan dan evaluasi kesiapan fasilitas di 40 pelabuhan di Indonesia untuk memastikan kelancaran angkutan laut selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin pelayanan transportasi laut selama periode libur akhir tahun berlangsung aman, tertib, lancar, dan nyaman bagi seluruh penumpang.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsuddin, mengatakan kesiapan kapal dan optimalisasi rute pelayaran tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa dukungan fasilitas pelabuhan serta sistem pelayanan yang memadai.
"Oleh karena itu, kesiapan pelabuhan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan menjelang pelaksanaan Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru," kata Samsuddin dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelabuhan dalam Pelaksanaan Operasi Natal dan Tahun Baru 2026/2027 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Samsuddin menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan laut selama libur Natal dan Tahun Baru tidak hanya bergantung pada kesiapan armada kapal, tetapi juga kondisi fasilitas serta kualitas pelayanan di setiap pelabuhan.
"Seluruh unsur terkait harus bekerja secara terpadu untuk memastikan proses embarkasi dan debarkasi penumpang berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman," ujar Samsuddin.
Kemenhub Fokus Evaluasi Kesiapan Fasilitas di 40 Pelabuhan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan telah mengidentifikasi 40 lokasi pelabuhan yang menjadi fokus kegiatan pemantauan dan evaluasi menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Penetapan lokasi tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi fasilitas pelabuhan sekaligus mengantisipasi potensi kendala pelayanan sebelum periode libur akhir tahun dimulai.
Menurut Samsuddin, penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional yang membutuhkan kesiapan serta koordinasi seluruh pemangku kepentingan.
Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Samsuddin mengungkapkan bahwa angkutan laut selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang.
"Pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026, angkutan laut telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut harus menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan di pelabuhan," jelasnya.
Jumlah penumpang pada periode sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mempersiapkan fasilitas dan sistem pelayanan transportasi laut untuk menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat.
Samsuddin juga mengapresiasi Direktorat Kepelabuhanan yang telah menginisiasi dan mengoordinasikan rapat khusus untuk mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan.
Rapat tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi fasilitas sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan sebelum pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru.
KSOP dan UPP Diminta Identifikasi Kerusakan Fasilitas Pelabuhan
Samsuddin meminta seluruh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) melaksanakan evaluasi secara cermat berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemeriksaan tersebut diperlukan agar berbagai kekurangan fasilitas dapat diketahui lebih awal dan segera mendapatkan penanganan.
"Setiap kekurangan harus diidentifikasi sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menjadi kendala saat pelayanan kepada masyarakat berlangsung," tegas Samsuddin.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Triono, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah fasilitas utama yang harus menjadi perhatian dalam evaluasi kesiapan pelabuhan.
Fasilitas tersebut meliputi dermaga untuk mendukung aktivitas sandar kapal serta proses naik dan turun penumpang.
Selain itu, pemeriksaan mencakup ruang tunggu penumpang, toilet, fasilitas sanitasi, dan area parkir kendaraan di kawasan pelabuhan.
Sistem penerangan, kamera pengawas atau CCTV, serta fasilitas keselamatan dan keamanan juga menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan perlindungan penumpang dan kelancaran operasional.
Triono meminta setiap unit pelaksana teknis (UPT) mengidentifikasi secara jelas apabila ditemukan kerusakan, kekurangan, atau fasilitas yang belum memenuhi kebutuhan pelayanan.
Setiap temuan harus dilengkapi dokumentasi yang memadai serta disertai usulan penanganan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Kemenhub Siapkan Antisipasi Cuaca dan Gangguan Operasional
Selain memeriksa fasilitas utama, Kemenhub menekankan pentingnya kesiapan pelabuhan alternatif untuk mendukung kelancaran pelayanan apabila terjadi kendala operasional selama libur Natal dan Tahun Baru.
Evaluasi juga harus mempertimbangkan kondisi cuaca serta berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi aktivitas pelayaran dan pelayanan penumpang.
Koordinasi antara pengelola pelabuhan, operator kapal, dan pihak terkait lainnya menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kegiatan angkutan laut berjalan secara terpadu.
Triono meminta seluruh UPT mengisi matriks evaluasi secara lengkap berdasarkan kondisi masing-masing pelabuhan agar setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.
"Oleh karena itu, saya meminta seluruh UPT agar mengisi matriks evaluasi secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap pelabuhan. Koordinasi dengan Direktorat Kepelabuhanan juga perlu dilakukan agar setiap permasalahan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti," ujar Triono.
Pengisian matriks evaluasi tersebut menjadi bagian dari pendataan kondisi fasilitas pelabuhan sekaligus dasar koordinasi untuk menentukan langkah penanganan terhadap berbagai temuan di lapangan.
Melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi secara intensif, Kemenhub menargetkan seluruh fasilitas serta sistem pelayanan pelabuhan siap sebelum dimulainya angkutan laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kesiapan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi gangguan pelayanan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.
"Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar," kata Triono.
- Penulis :
- Leon Weldrick
